Wakil Presiden Boediono membuka seminar nasional KORPRI

Dalam laporan awalnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional KORPRI Diah Anggaeni menegaskan, KORPRI adalah wadah pegawai negeri yang tak lepas dari kedinasan. Namun, "KORPRI tetap independen dan tidak terkotak-kotak oleh partai. Tapi untuk pegawai negeri memang hanya ada satu wadah, KORPRI, " kata Diah yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Wapres mengamini pandangan itu seraya menguraikan sejarah KORPRI yang panjang. Di masa silam, semua pegawai negeri mau tak mau adalah anggota KORPRI. Tapi ada satu hal yang sangat krusial. KORPRI memainkan peran sebagai pemersatu, menyatukan seluruh korps pegawai seperti halnya Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. "Fungsi pemersatu ini akan tetap relevan di masa depan," kata Wapres.

Pencapaian para pendahulu yang dengan susah-payah berhasil menjadikan KORPRI sebagai pemersatu ini harus dipertahankan. Maklum, di era reformasi, banyak kekuatan yang menarik-narik anggota KORPRI. Menurut wapres, semua orang memang bebas menyampaikan pemikiran sekarang ini. Tapi itu tetap harus dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa.

Tak terelakkan, KORPRI dekat dengan pemerintahan. Maklum, anggota KORPRI adalah tangan-tangan yang melaksanakan kebijakan Pemerintah. Maka di masa lalu ada banyak kritik bahwa KORPRI dimanfaatkan oleh Pemerintah. Sekarang pun sama saja. "KORPRI tidak boleh dimanfaatkan Pemerintah, tapi KORPRI juga tidak boleh dimanfaatkan oleh kekuatan di luar pemerintahan," kata Wapres. Mau tak mau KORPRI memang sangat dekat, bahkan bagian dari pemerintah. Kalau sampai ada pemikiran KORPRI harus dihadapkan dengan pemerintah, itu adalah pemikiran yang tidak benar. Kita semua harus menempatkan KORPRI pada fungsinya yang pas.

Peran yang pas adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik sehingga semakin berkualitas, sesuai dengan topik seminar. “Topik seminar ini juga sangat dekat dengan Program Prioritas Kabinet, yaitu Reformasi Birokrasi,”ujar Wapres. Dalam pembukaan seminar itu juga hadir Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI Diah Anggraeni.

Menghadapi situasi seperti sekarang, Wapres juga meminta agar KORPRI tetap berpegang pada landasan ideologi Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, KORPRI adalah lembaga pemersatu. “Jangan sampai kita dihadap-hadapkan satu sama lain,” ucap Wapres. Jangan sampai negara lain sudah maju, sementara kita menghabiskan waktu untuk bertengkar sendiri.

Wapres juga mengupas kondisi saat ini yang sedang memasuki masa transisi, reformasi, dan konsolidasi sistem negara. “Kita menghadapi beberapa kerawanan dan ancaman,” ucap Wapres. Kerawanan ini bisa membawa kita pada kegagalan demokrasi. Sumber kerawanan itu salah satunya adalah tidak adanya komitmen mendasar, terutama dari para elite negeri ini, untuk membuat sistem demokrasi kita menjadi sistem yang berhasil. “Banyak yang ingin bermain langsung di demokrasi, tapi tak banyak yang menaruh perhatian pada pengaturan sendi-sendi dasarnya,” kata Wapres.Siapa pun yang menyayangi republik ini mestinya terpanggil untuk membenahi kerawanan itu.

Sumber kerawanan lain adalah degenerasi yang pelan-pelan menggerus demokrasi dari dalam. Salah satu bentuknya adalah mencampuradukkan kepentingan publik dan privat. Praktik ini jelas merugikan negara. Lalu ada money politics yang membuat dasar demokrasi hilang. Degenerasi demokrasi juga terjadi karena ada politisasi birokrasi. Di sinilah persoalan menjadi sesuai dengan tema seminar. "Jika birokrasi pemerintahan sudah masuk dalam ranah politik praktis, saya kira kualitas kebijakan publik dan pelaksanaannya tak mungkin optimal. Tujuan birokrasi jadi melenceng, bukan lagi untuk melayani publik, dalam arti rakyat secara keseluruhan tanpa kecuali," tutur Wapres..

Itu sebabnya, "KORPRI juga harus bisa membentengi anggotanya dari politik praktis. Membentengi bukan berarti anggota KORPRI tak boleh punya pandangan politik, itu hak asasi. Tapi jangan memakai KORPRI sebagai wahana politik praktis. Ada jalan dan aturan-aturan untuk menyalurkan aspirasi politik," kata Wapres.

Sebagai salah satu rencana ke depan, KORPRI bisa merumuskan lagi fungsi utamanya. KORPRI harus menjadi partner pemerintah yang saling menguntungkan. Kalau ada perbedaan, itu cuma perbedaan taktik dan penekanan di sana sini. "Tujuannya adalah demi bangsa. Saya juga mengharapkan KORPRI bisa menjadi partner dalam Tim Reformasi Birokrasi," tutur Wapres.

Maka, Wapres berharap seminar ini bisa merumuskan kesimpulan yang mendukung pembangunan birokrasi modern dan mampu melayani publik secara optimal. Ingatlah, "Anggota KORPRI adalah bagian dan mitra Pemerintah yang sangat penting untuk melakukan upaya ini," kata Wapres menutup sambutannya. (Bey Machmuddin)

http://www.wapresri.go.id/index/preview/berita/493