Keberadaan angkutan umum selama ini justru bukan membantu lalu lintas dan ketertiban di jalan, akan tetapi malah menjadi sumber kesemrawutan di jalan raya. Pada awalnya, keberadaan angkutan umum diadakan untuk membantu melancarkan lalu lintas.
Hal itu disampaikan Wapres Kalla saat memberikan sambutan di acara peluncuran kembali bahan bakar gas (BBG) bagi kendaraan umum seperti Taxi di Gedung II Istana Wapres, Jakarta, Rabu pagi. Hadir dalam acara itu Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Jamal dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto dan ratusan pengemudi Taxi dan angkutan lainnya. Dalam kesempatan itu, Wapres Kalla memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha atau Tata Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota 2007 yang dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan. Setelah acara, Wapres Kalla menyempatkan meninjau sejumlah kendaraan Taxi dan busway yang akan diisi dengan BBG.
"Kadang-kadang angkutan umum tidak membantu ketertiban dan lalu di jalan raya. Akan tetapi, malah menambah kesemrawutan di jalan raya. Misalnya di Kota Bogor dan Makassar. Angkutan umum itu diam berjejer menyebabkan kemacetan. Mereka seperti kereta api saja," tandas Wapres Kalla.
Menurut Wapres Kalla, hal ini terjadi karena tidak adanya pembatasan jumlah angkutan umum dan trayeknya. "Bahkan, orang-orang Departemen Perhubungan pun menaruh formulir izin trayek di bagasi belakang mobilnya. Mereka hanya tinggal bagi-bagikan saja, asal bayar sekian," kata Wapres Kalla, lugas.
Pernyataan itu membuat suasana pertemuan menjadi gaduh dengan tawa sejumlah pengemudi Taxi. "Jangan-jangan juga orang Indonesia menjadi gampang marah itu karena adanya kemacetan jalan dan kesemrawutan itu," kata Wapres Kalla.
Wapres Kalla kemudian meminta pemerintah daerah untuk mengaturnya dengan baik, yaitu dengan cara membuat perencanaan yang baik mulai dari kapasitas jalan, jumlah kendaraan dan trayek yang akan diberikan. "Kalau sudah diketahui kapasitas jalan, jumlah kendaraan, tentu tahu berapa trayek dan jumlahnya yang diizinkan. Harus diketahui juga rasio kendaran dengan angkutan umum di jalan raya," lanjut Wapres Kalla.
Dikatakan Wapres Kalla, dengan jumlah trayek angkutan umum yang besar, selain kemacetan dan kesemrawutan yang akan terjadi, juga menimbulkan dampak ekonomi, yakni berkurangnya penerimaan dari para supir angkutan umum itu sendiri. Sementara, terhadap peluncuran BBG bagi kendaraan umum Taxi dan lainnya, Wapres mengatakan menolak untuk meresmikan, akan tetapi justru me-relaunch penggunaan BBG tersebut.
Alasannya, Wapres Kalla menyatakan 20 tahun lalu program pengalihan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah pernah diluncurkan kembali oleh pemerintah. Namun, hingga kini belum optimal dijalankan. "Dengan penggunaan BBM, negara jelas dirugikan, apalagi jika macet. Rata-rata 3 liter BBM hilang di jalan. Akibatnya, ratusan miliar rupiah subsidi negara hilang begitu saja akibat macet, jika harga premium Rp 4.500 per liter. Karena itu, BBM harus dialihkan dengan BBG," demikian Wapres Kalla.
sumber : http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.02.21.11025069&channel=1&mn=1&idx=1