"Islam dan demokrasi bukan satu hal yang bertolakbelakang, akan tetapi justru sebuah harmonisasi. Latar belakang bisa berbeda-beda, namun nilainya sama. Negara bisa berbeda, tetapi demokrasinya. Bahkan, dalam satu negara pun, makna demokrasi bisa bermacam-macam, seperti di zaman Bung Karno dengan istilah 'Demokrasi Terpimpin' dan di zaman Soeharto dikenal dengan 'Demokrasi Pancasila'," ujar Wapres saat membuka pertemuan ke-2 Forum Islam dan Demokrasi di Asia Tenggara, yang diselenggarakan di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (13/8) siang.
Dalam acara itu hadir perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Islam di tujuh negara Asean di antaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Birma, Singapura dan Timor Leste.
Menurut Wapres, dengan jumlah penganut yang mencapai 90 persen, agama Islam menjadi mayoritas di Indonesia. "Namun, yang penting bukan jumlahnya, akan tetapi apakah nilai (Islam) diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umatnya," tambah Wapres.
Di Indonesia, lanjut Wapres, Islam dipakai dalam demokrasi Indonesia, yaitu dengan dipakainya istilah "Majelis" Per-"musyawaratan" Rakyat dalam UUD 1945 untuk akronim MPR. Istilah "majelis dan musyawarah".
Sumber:
http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/13/12033541/wapres.islam.dan.demokrasi.tak.bertentangan