Pentingnya Teknik Pengolahan Data dan Informasi Guna Mendukung Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
Pengambilan keputusan harus berdasarkan informasi yang cukup, terutama informasi dari publik yang dapat berupa opini baik yang menyenangkan ataupun tidak. Dan hal lain yang perlu diperhatiakan adalah keinginan publik harus menjadi acuan utama dalam sistem yang demokratis, sekaligus membangun sistem kepemimpinan yang accountable. Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Drs. Henry Subiakto, M.A. dalam workshop yang diselenggarakan oleh Pusat Penerjemahan dan Penyiapan Naskah dengan tema “Teknik Pengolahan Data dan Informasi yang Efektif Guna Mendukung Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah“ bertempat di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, Rabu (12/3).
Dibuka oleh Drs. H. Maman Herman Soetardja, Apt., M.M., Kepala Pusat Penerjemahan dan Penyiapan Naskah workshop ini bertujuan untuk membuka wawasan tentang fungsi penelitian kebijakan yaitu untuk mengumpulkan data dalam rangka merumuskan kebijakan dan keputusan strategis. Selain Henry Subiakto, acara yang diikuti oleh 23 instansi dari pemerintah pusat ini juga menampilkan narasumber Dekan dan Guru Besar Bidang Penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada dan dipandu oleh moderator Drs. Wilarno Setiawan, M.A., Kepala Biro Produksi, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi.
Menurut Henry Subiakto, yang juga Dosen Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, data diperoleh dari hasil pengukuran dan pengamatan suatu fenomena yang dapat berupa angka, kata-kata ataupun narasi. Setelah diolah data akan menjadi informasi, yaitu sesuatu yang berfungsi mengurangi ketidakpastian. Selain itu informasi bisa didapatkan dari diskusi kelompok, forum komunitas, analisa surat, laporan lapangan, polling dan sebagainya. Informasi dan data ini selanjutnya bisa disampaikan kepada policy makers atau pembuat kebijakan, departemen lain, media massa dan publik.
Sedangkan menurut Dede Rosyada, data dan informasi harus didahului dengan penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ini menurut Dede Rosyada digunakan tidak hanya untuk mengembangkan teori atau menguji teori saja, namun berguna juga untuk mengembangkan kebijakan publik atau mengevaluasi sebuah kebijakan yang sudah diimplementasikan di masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan di bidang kemasyarakatan untuk menciptakan masyarakat idealis yang dicita-citakan.
Acara ini ditutup oleh Henry Soelistyo B. S.H.,LL.M., Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi dengan simpulan bahwa workshop kali ini telah memberikan kontribusi intelektual terutama dalam pembekalan kepada para peserta (instansi), utamanya dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang sangat memerlukan keahlian teknik pengolahan data dan informasi yang efektif guna mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. (REDAKSI)
Pengambilan keputusan harus berdasarkan informasi yang cukup, terutama informasi dari publik yang dapat berupa opini baik yang menyenangkan ataupun tidak. Dan hal lain yang perlu diperhatiakan adalah keinginan publik harus menjadi acuan utama dalam sistem yang demokratis, sekaligus membangun sistem kepemimpinan yang accountable. Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Drs. Henry Subiakto, M.A. dalam workshop yang diselenggarakan oleh Pusat Penerjemahan dan Penyiapan Naskah dengan tema “Teknik Pengolahan Data dan Informasi yang Efektif Guna Mendukung Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah“ bertempat di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, Rabu (12/3).
Dibuka oleh Drs. H. Maman Herman Soetardja, Apt., M.M., Kepala Pusat Penerjemahan dan Penyiapan Naskah workshop ini bertujuan untuk membuka wawasan tentang fungsi penelitian kebijakan yaitu untuk mengumpulkan data dalam rangka merumuskan kebijakan dan keputusan strategis. Selain Henry Subiakto, acara yang diikuti oleh 23 instansi dari pemerintah pusat ini juga menampilkan narasumber Dekan dan Guru Besar Bidang Penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada dan dipandu oleh moderator Drs. Wilarno Setiawan, M.A., Kepala Biro Produksi, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi.
Menurut Henry Subiakto, yang juga Dosen Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, data diperoleh dari hasil pengukuran dan pengamatan suatu fenomena yang dapat berupa angka, kata-kata ataupun narasi. Setelah diolah data akan menjadi informasi, yaitu sesuatu yang berfungsi mengurangi ketidakpastian. Selain itu informasi bisa didapatkan dari diskusi kelompok, forum komunitas, analisa surat, laporan lapangan, polling dan sebagainya. Informasi dan data ini selanjutnya bisa disampaikan kepada policy makers atau pembuat kebijakan, departemen lain, media massa dan publik.
Sedangkan menurut Dede Rosyada, data dan informasi harus didahului dengan penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ini menurut Dede Rosyada digunakan tidak hanya untuk mengembangkan teori atau menguji teori saja, namun berguna juga untuk mengembangkan kebijakan publik atau mengevaluasi sebuah kebijakan yang sudah diimplementasikan di masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan di bidang kemasyarakatan untuk menciptakan masyarakat idealis yang dicita-citakan.
Acara ini ditutup oleh Henry Soelistyo B. S.H.,LL.M., Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi dengan simpulan bahwa workshop kali ini telah memberikan kontribusi intelektual terutama dalam pembekalan kepada para peserta (instansi), utamanya dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang sangat memerlukan keahlian teknik pengolahan data dan informasi yang efektif guna mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. (REDAKSI)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?