Tidak Harus “Yesmanâ€, Presiden Jokowi Minta Perbedaan Pendapat Diselesaikan di Ruang Rapat
“Walaupun saya tahu
teman-teman media pasti berkeinginan dibuka di ruang publik, tetapi itu
yang menjadi arahan Presiden maupun Wakil Presiden,†kata Pramono Anung
kepada wartawan di lobi Gedung III Kementerian Sekretariat Negara
(Kemensetneg), Jakarta, Kamis (20/8).
Seskab juga menjelaskan, bahwa kemarin secara khusus Presiden Jokowi sudah memanggil Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan kemudian menganggap persoalan yang dikemukakan Rizal Ramli sudah selesai.
“Ya kemarin di sidang kabinet kan sudah bertemu. Presiden mengatakan sudah tidak ada apa-apa, fine-fine aja,†terang Pramono.
Menurut Seskab, bukan berarti para pejabat negagara tidak boleh berbeda pendapat. Ia menegaskan, dalam membangun kita harus ada pandangan yang terbuka, pandangan yang berbeda, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak semuanya harus menjadi yesman.
“Tetapi jangan kemudian perbedaan itu menjadi konsumsi publik, yang akhirnya menjadi persepsi publik bahwa ada kegaduhan, ada perbedaan pendapat. Padahal ngga seperti itu,†tutur Pramono.
Terkait dengan permintaan Rizal Ramil untuk melakukan debat terbuka, Seskab Pramono Anung menegaskan, masalahnya sudah selesai, tidak ada debat publik, dan tidak perlu diperdebatkan.
Kebutuhan
Dalam kesempatan itu Seskab Pramono Anung juga menjelaskan, bahwa masalah target pembangunan powerplant 35 ribu Mega Watt (MW) yang dipersoalkan oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli itu bukan target tetapi itu adalah kebutuhan bangsa kita sampai dengan tahun ini.
Bahkan sekarang ini, lanjut Seskab, yang antre untuk meminta ijin powerplant itu sudah lebih dari 50 ribu MW, sehingga yang ingin didorong oleh Presiden Jokowi bukan ributnya tetapi bagaimana mewujudkan dua hal yang menjadi handicap.
Kedua handicap itu, sebut Seskab, yang pertama adalah pembebasan tanah, yang kedua adalah perijinan. “Ini harus bisa diatasi dengan segera oleh Menko Maritim, kemarin ditugasilah kepada Menko Maritim,†terang Seskab. (Humas Setkab-Humas Kemensetneg)
Seskab juga menjelaskan, bahwa kemarin secara khusus Presiden Jokowi sudah memanggil Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan kemudian menganggap persoalan yang dikemukakan Rizal Ramli sudah selesai.
“Ya kemarin di sidang kabinet kan sudah bertemu. Presiden mengatakan sudah tidak ada apa-apa, fine-fine aja,†terang Pramono.
Menurut Seskab, bukan berarti para pejabat negagara tidak boleh berbeda pendapat. Ia menegaskan, dalam membangun kita harus ada pandangan yang terbuka, pandangan yang berbeda, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak semuanya harus menjadi yesman.
“Tetapi jangan kemudian perbedaan itu menjadi konsumsi publik, yang akhirnya menjadi persepsi publik bahwa ada kegaduhan, ada perbedaan pendapat. Padahal ngga seperti itu,†tutur Pramono.
Terkait dengan permintaan Rizal Ramil untuk melakukan debat terbuka, Seskab Pramono Anung menegaskan, masalahnya sudah selesai, tidak ada debat publik, dan tidak perlu diperdebatkan.
Kebutuhan
Dalam kesempatan itu Seskab Pramono Anung juga menjelaskan, bahwa masalah target pembangunan powerplant 35 ribu Mega Watt (MW) yang dipersoalkan oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli itu bukan target tetapi itu adalah kebutuhan bangsa kita sampai dengan tahun ini.
Bahkan sekarang ini, lanjut Seskab, yang antre untuk meminta ijin powerplant itu sudah lebih dari 50 ribu MW, sehingga yang ingin didorong oleh Presiden Jokowi bukan ributnya tetapi bagaimana mewujudkan dua hal yang menjadi handicap.
Kedua handicap itu, sebut Seskab, yang pertama adalah pembebasan tanah, yang kedua adalah perijinan. “Ini harus bisa diatasi dengan segera oleh Menko Maritim, kemarin ditugasilah kepada Menko Maritim,†terang Seskab. (Humas Setkab-Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?