2019, Tanah di Bali Sudah Sepenuhnya Bersertifikat

 
bagikan berita ke :

Selasa, 26 September 2017
Di baca 919 kali

Pada penyerahan tersebut, Presiden menyatakan bahwa Bali kemungkinan besar akan menjadi provinsi pertama yang seluruh masyarakatnya memiliki sertifikat tanah pada 2019 mendatang. Dia pun mengapresiasi kerja keras Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali sekaligus mengingatkan untuk terus mengupayakan target tersebut.

"Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, di seluruh Bali nanti tahun 2019 sertifikat semuanya sudah diserahkan kepada rakyat. Ini nanti mungkin provinsi pertama di Indonesia yang sertifikatnya sudah diserahkan semua kepada masyarakat," ujarnya.

Saat ini, dari total 126 juta sertifikat yang seharusnya sudah dimiliki masyarakat, baru 46 juta yang baru diberikan. Oleh karena itu, Presiden menargetkan percepatan penerbitan sertifikat tersebut kepada rakyat di seluruh Indonesia.

"Tahun ini saya memberikan target kepada menteri sebanyak 5 juta harus diberikan. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta. Karena memang rakyat harus menerima ini," ungkapnya.

Dengan kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat, kasus sengketa antarindividu maupun antara individu dengan perusahaan maupun pemerintah tidak akan lagi terjadi. Presiden pun berharap, hal itu bisa terwujud sepenuhnya.

"Karena tidak memiliki yang namanya tanda bukti hak atas tanah ini. Sekarang Bapak/Ibu semua sudah pegang ini. Sudah enak sekarang," ucapnya.

Namun, dia juga mengingatkan masyarakat untuk bisa lebih bijaksana jika hendak menggunakan sertifikat tanah tersebut sebagai agunan di bank untuk mendapatkan bantuan dana. Dia pun meminta agar dana tersebut sebaiknya digunakan untuk hal yang produktif, misalnya modal usaha.

"Ini barang yang sangat berharga karena merupakan tanda hak hukum atas tanah. Kalau mau pinjam di bank itu dikalkulasi, bisa mencicil tidak? Kalau tidak jangan pinjam," katanya. 

Dalam kegiatan tersebut, Presiden turut didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa; dan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0