Peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia (INA Digital) oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Mei 2024 yang baru lalu, menjadi momentum bagi upaya Indonesia untuk mengakselerasi transformasi digital di segala bidang, sekaligus sebagai langkah penting bangsa Indonesia dalam mewujudkan layanan publik digital yang modern, adaptif, dan terintegrasi, hal tersebut disampaikan Eddy Cahyono Sugiarto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara saat menyambangi kantor Microsoft Indonesia bersama jajarannya, pada Selasa (25/6).
“Dengan INA Digital, akselerasi peningkatan kualitas layanan publik di segala bidang adalah sebuah keniscayaan, termasuk juga bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang optimal di bidang public relations khususnya dalam mewujudkan digital government public relations (GPR),” ujar Eddy membuka pertemuan.
Eddy melanjutkan, kunjungan ke Kantor Microsoft Indonesia didasarkan atas pengalaman dan kapabilitas Microsoft dalam perkembangan dunia digital secara global, sehingga kunjungan ini menjadi bagian penting dari upaya Kemensetneg mengakselerasi layanan publik berbasis digital khususnya dalam pengelolaan informasi, melalui praktik terbaik dalam memanfaatkan teknologi digital dan artificial intelligence (AI).
“Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja government public relation memperkuat keterlibatan publik dalam public policy melalui komunikasi yang lebih bermakna efektif dan efisien,” tutur Eddy.
Senada dengan apa yang disampaikan Eddy, Panji Wasmana, National Technology Officer Microsoft Indonesia menyampaikan bahwa saat ini teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah banyak dilakukan dalam berbagai hal guna memudahkan kerja-kerja yang ada saat ini. Hal ini pula yang dapat digunakan dalam bidang public relations seperti pembuatan rilis berita, analis data, pembuatan konten, hingga manajemen komunikasi lebih cepat dan tepat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiasi Kemensetneg mengunjungi kantor kami, perkembangan dunia digital saat ini berkembang sangat pesat, sehingga pemanfaatan teknologi digital dan AI harus menjadi bagian dari pekerjaan kita sehari-hari, termasuk GPR , hal ini untuk menjawab tuntutan publik atas kebutuhan informasi yang cepat, akurat dan dapat diandalkan,” Panji menimpali.
Lebih lanjut Panji menyampaikan, bahwa mengubah proses manual menjadi digital sangat mudah dilakukan dan itu sudah dilakukan sebagian besar pemerintahan di Indonesia, namun yang menjadi pekerjaan rumah kita selanjutnya adalah menjadikan proses digital tersebut menjadi “being digital”, karena ini menyangkut mindset, culture, dan habit.
“Mengubah proses manual menjadi digital, tidak semata-mata mengubah SOP manual menjadi digital, namun lebih kepada penguatan dan perubahan pola pikir yang berbasis inovatif dalam menjawab tantangan, sehingga tidak terjebak dalam pola pikir mendigitalkan semua pekerjaan tanpa ada pemangkasan proses bisnis kerja,” tegas Panji.
Penggunaan teknologi digital yang optimal dapat mengubah paradigma pelayanan publik secara signifikan. Melalui teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mempermudah akses informasi, dan juga meningkatkan transparansi karena memungkinkan masyarakat untuk secara langsung mengakses informasi dan kebijakan yang relevan.
Dalam konteks GPR, teknologi digital memungkinkan untuk mengelola dan menyebarkan informasi dengan lebih efektif dan tepat sasaran, yang memungkinkan pemerintah dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat, memberikan informasi terkini seputar kebijakan, program, dan kegiatan yang sedang dilaksanakan sekaligus mendapatkan umpan balik.
Dengan kata lain, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam GPR bukan hanya tentang penggunaan alat atau platform, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang lebih dekat dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat, yang membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak mengenai pentingnya kerjasama yang berkelanjutan. Kemensetneg menantikan implementasi program yang diperoleh dari kolaborasi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, untuk meningkatkan kinerja GPR di era digital dan kemanfaatannya bagi publik dapat dirasakan secara nyata.