"Pertama, APBNP harus betul-betul diajukan untuk program-program yang prioritas, yang memang harus dilakukan, serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan ke depan. Utamakan program-program yang akan membawa dampak langsung bagi masyarakat," Presiden menegaskan.
Kemudian, Presiden meminta jajarannya agar menyusun anggaran dengan mengedepankan semangat optimisme namun tetap realistis dan kredibel. Dengan APBNP tersebut, Presiden menginginkan perekonomian nasional yang terus tumbuh berkualitas.
"Kita ingin agar APBNP 2017 mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan penggunaan APBN 2017 selama semester pertama tahun ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mengelola, mengawal, dan berupaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia juga sekali lagi menekankan bahwa proyek pembangunan infrastruktur pemerintah sebisa mungkin dibiayai oleh dana non-APBN atau non-APBD.
"Jika memang harus ada yang dialokasikan dengan APBNP, maka harus dilihat terlebih dahulu urgensi dari proyek tersebut. Utamakan yang memang termasuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN)," ucapnya lebih lanjut.
Mengakhiri arahannya, Kepala Negara berpesan agar para menteri dan pimpinan lembaga mampu mengendalikan penggunaan anggarannya secara disiplin untuk membangun tata kelola anggaran yang baik dan transparan.
"Pastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif dan berdampak nyata bagi rakyat. Saya ingatkan lagi agar belanja barang diefisienkan sehingga tidak melebihi yang sudah dibelanjakan pada tahun 2016. Anggaran yang bisa dihemat akan digunakan untuk membiayai belanja yang lebih produktif dan prioritas," tutupnya.
Setelah rapat terbatas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 dapat mencapai 5,3 persen. "Meskipun (target) kita tetap antara 5,1-5,3 persen dengan kuartal pertama sekitar 5,01 persen, maka untuk bisa mencapai 5,3 persen kita harus tumbuh lebih tinggi di kuartal 2,3,4 sekitar 5,4 persen. Ini adalah suatu tantangan yang tidak mudah," ucap Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa perubahan dalam APBN yang cukup besar adalah perubahan dari sisi pendapatan negara. "Revisi harga minyak, rata-ratanya saat ini sudah mencapai USD 50 per barel, dari harga minyak asumsi di APBN adalah USD 45 per barel," tuturnya.
Namun dari sisi cost recovery diperkirakan akan terjadi sedikit kenaikan. Sementara itu dari hasil evaluasi pelaksanaan tax amnesty dan proyeksi penerimaan perpajakan untuk tahun 2017 diperkirakan masih ada beberapa tekanan dari sisi penerimaan.
"Tidak setinggi dari apa yang dibayangkan pada saat menyusun APBN dimana pertumbuhan pajaknya berdasarkan APBN 2017, dan dengan penerimaan 2016 itu asumsinya ada pertumbuhan 16 persen. Ini mungkin akan hanya sekitar 13 persen," ucap Sri Mulyani seperti dilansir dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dari hasil asumsi ini, maka secara total APBN 2017 akan mengalami kenaikan penerimaan dari harga minyak. "Tapi ada penurunan dari penerimaan pajak. Secara total mungkin ada net sekitar Rp15 triliun," ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan juga akan menyusun APBNP 2017 sesuai arahan Presiden dalam rapat terbatas hari ini, utamanya alokasi dari berbagai kebijakan pemerintah. "Di dalam bagaimana mendukung program prioritas," ucap Sri Mulyani.
Presiden, lanjut Sri Mulyani, juga menyampaikan bahwa kementerian/lembaga harus menyisir kembali belanja barang karena belanja barang pada APBN 2017 lebih besar dari realisasi belanja barang APBN 2016.
"Umpamanya untuk perjalanan dinas dan lain-lain. Kami memperkirakan ada sekitar Rp16 triliun yang bisa kita sisir dari belanja barang ini yang kemudian nanti akan dialokasikan bersama-sama kenaikan yang tadi Rp15 triliun," kata Sri Mulyani.
Jumlah Rp31 triliun ini akan direlokasikan untuk belanja prioritas. Hingga saat ini, Pemerintah masih menyusun RAPBNP 2017 dan akan disampaikan ke DPR pada awal Juli 2017. (Humas Kemensetneg)â â â â
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?