Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jalan Diponegoro No. 6, Jakarta, pada Rabu (17/01/2024). Dalam pertemuan tersebut, Wapres menerima laporan tentang capaian pengelolaan keuangan haji oleh BPKH sepanjang 2023.
“Harus ada inisiatif-inisiatif yang aman, tapi menghasilkan [dana] yang besar. Itu yang diperlukan BPKH,” ujar Wapres.
Menurutnya, dana kelolaan BPKH dinilai cukup besar, dana tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya karena setiap tahun dana tersebut digunakan untuk memberikan subsidi biaya haji. Sebagai perbandingan, Wapres menanyakan perihal jumlah subsidi haji yang dikeluarkan usai penundaan pemberangkatan ibadah haji akibat Covid-19.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pada 2023 lalu, BPKH mengeluarkan dana dari tabungan keuangan haji sebesar Rp1,3 triliun untuk menutupi kekurangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Jumlah tersebut tidak sebanding dengan penerimaan dana pada 2023. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan Wapres yang dapat menggerus dana modal untuk pemberian subsidi di tahun-tahun berikutnya.
“Dan karena itu memang sekarang dirasionaliasi. Kalau tidak, ini menjadi beban,” imbuh Wapres.
Menanggapi arahan investasi dana pengelolaan keuangan haji, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, BPKH kini telah memiliki Syarikah BPKH Limited sebagai anak Perusahaan BPKH di Arab Saudi. Anak Perusahaan ini secara khusus akan beroperasi di sektor perhotelan, fasilitas akomodasi, katering, dan investasi lain yang mendukung ekosistem perhajian di Arab Saudi.
“Target utama kami adalah untuk bisa membantu efisiensi dan rasionalitas biaya haji. Nanti kita akan masuk sebagai salah satu supplier di antara industri yang ada sebagai rekanannya Kementerian Agama,” urai Fadlul.
Lebih lanjut, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah juga melaporkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, BPKH berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya memberi apresiasi, karena hasil pemeriksaan dari BPK ini Wajar Tanpa Pengecualian. Itu saya kira satu hal yang luar biasa, yang harus dipertahankan terus,” ujar Wapres.
Mengakhiri pertemuan tersebut, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan tantangan BPKH di masa mendatang, seperti peningkatan kuota haji yang diinisasi oleh Kerajaan Arab Saudi. Sesuai Rencana Vision 2030, kuota haji akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 4,5 juta jamaah pada 2030. Terkait hal ini, jajaran pengurus BPKH yang dilantik sejak akhir tahun 2022 ini berharap, kebijakan proporsi subsidi pemerintah dari dana pengelolaan haji dapat kembali dirasionalisasi, sehingga dana subsidi tersebut dapat mencukupi terus untuk dipergunakan bagi jamaah-jamaah haji pada tahun-tahun mendatang.
Sebagai informasi, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah hadir bersama Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Acep Riana Jayaprawira, Anggota Badan Pelaksana Bidang ISBE dan TDTI Indra Gunawan, Anggota Badan Pelaksana Bidang PPIL Harry Alexander, Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Luar Negeri M. Arief Mufraini, Anggota Badan Pelaksana Bidang Sekretariat Badan dan Kemaslahatan Amri Yusuf, dan Anggota Badan Pelaksana Bidang Pelaksana Bidang SDM dan PP Sulistiyowati.
Sementara itu, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Harjono W.S., serta Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien dan Farhat Brachma. (DMA/AS- BPMI Setwapres)