Bicara Diplomasi Perdamaian di Universitas Kyoto, Wapres Serukan Dialog Lintas Agama

Diplomasi perdamaian telah menjadi nafas dan jiwa bangsa yang diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945 untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Di antara program unggulan diplomasi pemerintah Indonesia adalah Dialog Lintas Agama (Interfaith Dialogue).

Untuk itu, dalam pelaksanaannya, sebagai fasilitator, pemerintah perlu melibatkan non-state actors dari berbagai latar belakang, antara lain pemimpin agama, akademisi, perempuan dan pemuda.

“Pertama, saya ingin menyerukan bahwa sudah saatnya bagi para pemuka agama di dunia untuk selalu duduk bersama melakukan pencarian solusi damai, paling tidak mengurangi konflik yang bersumber pada konflik pemeluk agama,” seru Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker di Symposium Hall, Kyoto University, Kyoto, Jepang, Rabu (08/03/2023).

Menurut Wapres, dialog lintas pemeluk agama merupakan panggilan penting kemanusiaan, dan sebagai upaya menjawab cita-cita dasar manusia yang menginginkan perdamaian untuk sesama, tanpa mengkaitkan dengan keyakinan dan agamanya yang berbeda.

Kedua, Wapres menegaskan, komitmen dan langkah bersama harus diperkuat dalam menyelesaikan tantangan dan krisis global yang bersifat multidimensi.

“Kita juga perlu mendorong paradigma baru, yakni paradigma kolaborasi yang mempromosikan prinsip perdamaian, solidaritas dan kemitraan global,” imbaunya.

Ketiga, Wapres menekankan, perlunya memperkokoh upaya moderasi dan toleransi beragama demi perdamaian bangsa dan dunia.

“Solusi manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, dan menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa dan tatanan dunia yang damai,” tegasnya.

Keempat, sebagai lembaga yang memiliki budaya dialog dalam kehidupan kesehariannya, Wapres mengimbau perguruan tinggi agar terus mengajak masyarakat global untuk mengedepankan dialog lintas agama.

“Kelima, untuk menguatkan pemahaman budaya dan pemahaman lintas agama, saya mengajak dibentuknya satu platform kerja sama antara Jepang dan Indonesia terkait dengan penguatan pemahaman lintas agama,” imbaunya.

Wapres pun mencontohkan penguatan tersebut, di antaranya berupa pertukaran pelajar atau mahasiswa antara Indonesia dan Jepang.

“Kami mengharapkan adanya kunjungan dari para pelajar/mahasiswa Indonesia ke Jepang untuk melihat perkembangan kemajuan Jepang dan budaya toleransi beragama di Jepang yang sangat bagus. Pelajar/mahasiswa Jepang juga datang ke Indonesia untuk melihat secara langsung budaya toleransi kehidupan beragama di Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Peneliti Jepang pada Center for Southeast Asian Studies Professor Okamoto Masaaki mengungkapkan bahwa ia sudah melakukan penelitian tentang polituk di Indonesia selama 30 tahun dan sudah tinggal 7 tahun di Indonesia.

“Saya suka Indonesia, salah satu faktor suka keberagaman. Dengan keberagaman Indonesia dapat bersatu, dan menjadi negara dengan populasi ketiga negara demokrasi terbesar di dunia,” puji Okamoto.

Ia pun berharap hubungan Indonesia-Jepang semakin meningkat, dan adanya komunikasi yang intens antara Universitas Kyoto dan Indonesia.

Sementara, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi mengungkapkan bahwa butuh pengalaman banyak untuk mencegah intoleransi dan mendorong program- program toleransi antar kelompok sosial dan juga antarumat beragama.

“Sungguh tepat hari ini hadir Bapak Wakil Presiden yang selama ini memiliki pengalaman sangat panjang dalam berupaya untuk mendorong toleransi di antara kelompok-kelompok sosial dan kelompok antar agama dengan dialog antar keagamaan,” ujarnya.

Selepas acara tersebut, Wapres menyaksikan penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Kyoto University terkait pembangunan Center for Islamic Area Studies.

Hadir dalam acara ini, akademisi, tokoh-tokoh agama di Jepang, dan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang datang dari berbagai universitas di Jepang.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa, Konsul Jenderal RI Osaka Diana Emilla Sari Sutikno, serta Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat. (SK-BPMI, Setwapres)