Jakarta, wapresri.go.id – Dunia pendidikan berbasis digital terus mengalami kemajuan perkembangannya. Dengan adanya sistem pendidikan berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia, serta dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat pada masa mendatang. Untuk itu terobosan ini perlu terus untuk dikembangkan.
“Dengan [pendidikan] digital mungkin juga bisa menghilangkan kesenjangan, bisa pemerataan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kala menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan (YMIK) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta, Selasa (07/07/2020).
Lebih lanjut Wapres menyatakan, Pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir dan mengikuti zaman. Hal ini dipertegasnya dengan menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana yang dapat digunakan untuk menunjang perbaikan tersebut.
“Pemerintah mungkin akan menyediakan dana sekitar 22 Triliun lebih [Rupiah] supaya itu nanti sampai pelosok. Dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan,” jelas Wapres.
Di samping itu, menurut Wapres, pendidikan digital juga mampu mendukung Reformasi Birokrasi yang terus diupayakan pemerintah guna memaksimalkan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu pendidikan digital sangat dibutuhkan.
“Jadi, memang pendidikan [digital] harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan itu kita terutama birokrasi, itu salah satu upaya dalam reformasi birokrasi itu adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital,” tandas Wapres.
Sebelumnya, Calon Rektor dari Universitas Siber Asia (UNSIA) Jang Youn Cho menjelaskan mengenai adanya pendidikan tinggi yang menjadi program kerja sama antara Universitas Nasional (UNAS) dengan Hankuk University of Foreign Studies Korea, yang diberi nama Universitas Siber Asia (UNSIA). Universitas ini nantinya akan melakukan penerapan 100% perkuliahan dengan sistem jarak jauh (online) pertama di Indonesia.
“Universitas Siber Asia merupakan universitas siber pertama di Asia Tenggara. Kami ingin meningkatkan standar [pendidikan] Indonesia dengan standar [pendidikan] dunia,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Nasional El Army Bermawi Putera juga menambahkan bahwa latar belakang penyelenggaraan penuh pendidikan digital melalui jarak jauh tersebut yaitu untuk memberikan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia dengan sumber pengajarnya didapatkan dari pengajar terbaik di bidangnya yang ada di seluruh dunia.
“Seperti pidato Pak Jokowi, kita harus kolaborasi, kita harus inovasi, kita harus berpikir out of the box. Inovasi yang akan dilakukan yaitu pitching profesor terbaik di bidangnya dari seluruh dunia, yang akan dibantu melalui tutoring. Kolaborasi dilakukan dengan semua universitas terbaik, seperti dari Amerika dan Korea,” terangnya.
Dengan adanya UNSIA, lanjutnya, diharapkan akan membantu mendorong kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia yang saat ini masih di bawah Korea, Singapura, dan Malaysia.
“[Ini] Bisa membantu mendorong kenaikan APK nya. Ya sekarang ini baru mencapai 34%, Korea sudah 96%, Malaysia sudah 51%, Singapura 82%, tapi kita masih jauh di bawah. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kenaikan,” ucapnya.
Turut hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan Mohammad Nasir, dan Tim Ahli Wapres Bambang Widianto. (DAS/AF/RN, KIP-Setwapres - Humas Kemensetneg)