Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama dengan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diwakili United Nations Operations Management Team (UN OMT) di Indonesia kembali menggelar rangkaian pertemuan tahunan yakni Working Group (WG) II On Administration, Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) yang ketujuh, pada Senin, 28 November 2022. Seperti tahun sebelumnya, penyelenggaraan rangkaian pertemuan IUNCF kali ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting karena mempertimbangkan kenaikan tren kasus COVID-19.
Sebagai informasi, IUNCF dibentuk pada tahun 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme dan regulasi teknis serta administratif, mengidentifikasi tantangan dalam penanganan administrasi kerja sama antara Indonesia dan PBB, serta harmonisasi sistem, mekanisme, dan regulasi teknis kerja sama teknik antara Indonesia dan PBB. Dalam perkembangannya, IUNCF membentuk dua Working Group (WG), yakni WG I on Information Sharing and Cooperation dan WG II on Administration. Hasil diskusi masing-masing WG tersebut nantinya akan disahkan pada pertemuan sidang pleno yang rencananya diadakan pada awal Desember 2022. Selain membahas hasil diskusi kedua WG, pleno IUNCF juga direncanakan akan membahas topik Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023.
Tahun ini, pertemuan WG II IUNCF dibuka bersama oleh Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN), Kemsetneg, Noviyanti, dan Chair of OMT, Jamshed Kazi, serta dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait dan Badan-Badan PBB yang ada di Indonesia. Pertemuan WG II IUNCF kali ini membahas rangkuman pertemuan WG I on Information Sharing and Program yang telah dilaksanakan sebelumnya, update prosedur kekonsuleran dan kepabeanan, serta diskusi terbuka mengenai layanan digital Biro KTLN.
Dalam sambutan pembukanya, Noviyanti mengungkapkan peranan strategis IUNCF sebagai wadah komunikasi dan diskusi antara pemerintah Indonesia dan Badan PBB untuk mempererat koordinasi dan berbagi informasi mengenai pelaksanaan kerja sama teknik. Sejalan dengan Noviyanti, Chair of OMT menekankan pentingnya IUNCF guna meningkatkan koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Badan PBB. Kazi juga memberikan apresiasi kepada Indonesia atas suksesnya penyelenggaraan G20 serta keberhasilan Indonesia mendorong disepakatinya Bali G20 Leaders Declaration. Selain itu, Kazi pun menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas bencana alam di Cianjur dan menyatakan kesiapan Badan PBB di Indonesia untuk memberikan bantuan.
Agenda pertemuan WG II IUNCF yang kedua adalah pemaparan dari para narasumber mengenai isu-isu terkait administrasi pelaksanaan kerja sama teknik. Pembicara pertama, yakni Penny Herasati selaku Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB), dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menyampaikan pembahasan mengenai Migration Governance for Sustainable Development, update mengenai perkembangan negosiasi HCA, serta pemilihan topik Keketuaan Indonesia pada ASEAN di tahun 2023 mendatang.
Pemaparan berikutnya mengenai sosialisasi tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang disampaikan oleh Sihard Hadjopan Pohan selaku Direktur Impor, Kementerian Perdagangan. Dalam peraturan tersebut barang-barang impor dibagi menjadi tiga kategori, yakni barang yang boleh diimpor, barang yang diatur ketentuan impornya, serta barang yang dilarang diimpor. Pada prinsipnya, hampir semua jenis barang dapat diimpor. Namun, demi melindungi kepentingan nasional dan sektor-sektor strategis dalam negeri, sejumlah barang seperti barang kebutuhan pokok dan infrastruktur dibatasi impornya dan beberapa barang seperti limbah cloro fluorocarbon (CFC) dan pakaian dilarang masuk Indonesia karena pertimbangan kesehatan dan keamanan lingkungan hidup.
Pertemuan dilanjutkan dengan pemaparan bertajuk Fasilitas Kepabeanan Badan Internasional dan Pejabatnya oleh Mohammad Tomi dari Seksi Pembebasan Kepentingan Lainnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam pemaparannya, Tomi memberikan sejumlah update mengenai mekanisme impor barang dan pembebasan bea cukainya, serta informasi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
Kepala Biro KTLN saat sesi paparan keempat menyampaikan informasi terbaru mengenai proses administrasi di Biro KTLN Kemensetneg. Hal-hal penting yang digarisbawahi adalah landasan hukum yang memuat peranan Biro KTLN sebagai salah satu kementerian yang berperan penting dalam pengawasan pemberian fasilitas kerja sama teknik, serta aplikasi PINTAS KTLN. Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro KTLN menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan layanan administrasi dan mengoptimalkan system PINTAS. Untuk itu, Biro KTLN mengundang mitra pembangunan untuk masukan dan saran.
Paparan terakhir dari pihak pemerintah Indonesia disampaikan oleh Kasubdit Perizinan Tinggal Diplomatik dan Dinas, Direktorat Konsuler, Kemlu, Bimo Ariawan. Dalam paparannya, Bimo menjelaskan alur prosedur pemrosesan izin tinggal dan exit permit only serta peranan Kemlu dan Kemensetneg dalam proses administrative tersebut.
Di akhir sesi pemaparan, Badan PBB yang diwakili oleh Chandrasa Sjamsjudin menyampaikan presentasi mengenai peranan PBB dalam G20, yakni pada financial track, sherpa track, dan engagement groups. Terdapat setidaknya 12 badan PBB yang berkontribusi dalam G20 terutama melalui sherpa track. Badan-badan PBB tersebut turut berperan dalam berbagai isu krusial bagi pembangunan Indonesia, terutama pada tiga fokus utama G20, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital melalui program peningkatan kapasitas, advokasi, transfer pengetahuan, dan sebagainya.
Pertemuan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di mana mitra Badan PBB mengajukan pertanyaan seputar administrasi kepada perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir. Setelah itu, WG II IUNCF ditutup oleh Kepala Biro KTLN yang menyampaikan apresiasi kepada perwakilan pemerintah dan mitra badan PBB yang hadir. (TAF_Biro KTLN-Humas Kemensetneg)