Selasa (12/3), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagai Koordinator Working Group on Administration (WG II) menghadiri Pertemuan Pleno (Plenary Meeting) Ke-4 Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Dalam Pertemuan tahunan ini, Kemensetneg menyampaikan laporan hasil WG II yang sebelumnya telah diadakan di Kemensetneg pada 13 Desember 2018.
IUNCF merupakan forum kemitraan strategis yang digagas Pemerintah Indonesia dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia pada tahun 2013 dengan tujuan memperkuat kerja sama dan koordinasi kemitraan antara Indonesia dengan PBB.
“Komunikasi dan koordinasi yang kuat antara PBB dan Pemerintah Indonesia akan menghasilkan sinergi untuk wujudkan kerja sama yang efektif dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan prioritas pembangunan nasional,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir saat membuka Pertemuan Pleno.
Dalam laporan hasil WG II, Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kemensetneg selaku Koordinator WG II, yang pada pertemuan ini diwakili oleh Kepala Bagian Kerja Sama Teknik Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah, Mukhammad Fakhrurozi menyampaikan beberapa topik terkait aspek-aspek administrasi dalam kerangka kerja sama antara Indonesia dengan PBB. Beberapa topik yang dibahas dalam WG II adalah perkembangan UN House, Host Country Agreement (HCA) Badan-badan PBB, peraturan dan regulasi terkait perpajakan serta isu administratif terkait prosedur dan mekanisme fasilitas perpajakan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekonsuleran.
“Sebagai tindak lanjut dari WG II dimaksud, diharapkan ada review yang dilakukan terhadap HCA yang ada, integrated monitoring terhadap program-program kerja sama pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Badan PBB, serta penyusunan Workplan,” papar Fakhrurozi.
Selain laporan WG II, laporan hasil Working Group on Information Sharing and Cooperation Develepment (WG I) juga dipaparkan Kamapradipta Isnomo selaku Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kemenlu.
Sejumlah agenda yang dibahas dalam Pertemuan Pleno ini mengupayakan penyelarasan kepentingan dan tujuan dari kerja sama Pemerintah RI dengan Badan-Badan PBB di Indonesia. Selain itu, Pertemuan Pleno Ke-4 IUNCF juga membahas langkah strategis dalam mendukung penguatan Country Team PBB di Indonesia dan membahas isu tematis terkait Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang diisi dengan presentasi dan diskusi interaktif bertema "South-South and Triangular Cooperation Contribution to Global Development: Indonesia Experience".
Pertemuan IUNCF tahun ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Febrian A. Ruddyard dan UN Resident Coordinator Indonesia, Anita Nirody. Pertemuan dihadiri perwakilan dari kementerian dan lembaga serta Badan-badan PBB di Indonesia. (DEW - Humas Kemensetneg)