“Perempuan memainkan peran penting dalam upaya memerangi perubahan iklim dan sangat penting untuk memastikan bahwa peran ini tidak hanya dipahami sepenuhnya, tetapi yang paling penting dimasukkan ke dalam kebijakan serta proses implementasi,” jelas Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Nanik Purwanti. Hal itu ia ungkapkan dalam pelatihan internasional dalam rangka Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan (KTSS) dan Triangular bertajuk “Gender Integration Training in Climate Change Control Policy and Action” di Malang, Jawa Timur, Senin (12/11).
Menurut Nanik, sebenarnya dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh perempuan. Mulai dari tingkat air laut hingga penurunan hasil pertanian dan banjir perkotaan. Dirinya mengungkapkan bahwa kerentanan perempuan sebagian besar karena ketergantungan pada sumber daya alam dan ketidaksetaraan kekuasaan. Sayangnya, menurut United Nations Report, wanita global masih kurang terwakili dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan rencana dan tindakan untuk mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim.
Hal inilah yang mendorong Kementerian Sekretariat Negara melalui Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Colombo Plan mengadakan pelatihan tersebut. Acara ini diikuti oleh 19 peserta dari Negara-negara anggota Colombo Plan, yaitu Bangladesh, Fiji, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia yang dilaksanakan hingga tanggal 17 November 2018.
Banyak inisiatif dan upaya untuk memerangi perubahan iklim telah dilakukan oleh masyarakat dunia. Kesepakatan Paris dengan jelas menyatakan perempuan sebagai mitra dalam menangani isu-isu iklim yang memberikan kesempatan untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam semua proses. Pada 2015, tujuan pembangunan berkelanjutan menempatkan sorotan yang sangat dibutuhkan tentang perbedaan gender dan ketidaksetaraan terhadap mitigasi perubahan iklim sebagai tantangan utama di abad ke-21. Acara ini merupakan bentuk peran aktif Indonesia dalam membentuk kesadaran perempuan secara global untuk melawan perubahan iklim tersebut.
Fokus Pemerintah Indonesia
Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk menjawab tantangan iklim dan telah memasukkan pengarusutamaan gender ke dalam strategi pembangunan jangka menengahnya. Selain itu, kesetaraan jender juga merupakan salah satu target pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025. Pedoman umum dan teknis responsif gender mengenai adaptasi perubahan iklim telah disusun pada tahun 2015 sebagai panduan bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pembangunan, perencanaan program yang mengarah pada responsif gender pada program mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.
Semua ini difokuskan pada enam sektor prioritas untuk mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim yaitu, ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, perumahan publik, infrastruktur dan pulau-pulau kecil, dan wilayah pesisir.
Pengarusutamaan isu gender dalam perencanaan perubahan iklim tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia melalui skema Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular (South-South and Triangular Cooperation/SSTC), berkomitmen untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya ke negara lain. Berdasarkan prinsip kemitraan yang lebih baik untuk kesejahteraan (Better Partnership for Prosperity), hingga 2017, Indonesia telah melakukan lebih dari 800 program SSTC dengan lebih dari 5000 peserta dari sesama negara berkembang. Kerja sama ini dibangun atas saling pengertian dan menghormati kedaulatan masing-masing negara, bersama-sama bekerja sama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Melalui pelatihan ini Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari negara-negara anggota Colombo Plan dengan berbagi pengetahuan, praktek-praktek dan pengalaman tersebut,” tambah Nanik.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indra Gunawan; Perwakilan Sekretariat Colombo Plan, Tooba Mayel; Asisten II Kabupaten Malang, Abdurahman serta jajaran terkait dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (RHS – Humas Kemensetneg)