Asisten Deputi Infrastruktur, Ketahanan Energi, dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan diskusi terbatas dengan tema “Pembangunan Infrastruktur di Papua: Merajut Konektivitas, Membuka Aksesibilitas”. Diskusi ini diikuti kurang lebih 261 peserta melalui aplikasi Zoom Meeting pada Selasa (29/6).
Diskusi ini bertujuan mengetahui penilaian atas kemajuan dan program yang sudah direncanakan dan sedang dijalankan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di bidang infrastruktur konektivitas, serta mendapatkan masukan untuk membuat perencanaan jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur yang tepat untuk Papua.
Hadir sebagai narasumber adalah Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Mayjend TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, SE., Direktur Pembangunan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir. Herry Vaza, Ph. D., Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, SH, M.Si., dan Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Parahyangan Yulia Indrawati Sari, Ph.D. Acara ini dipandu oleh Marini Sarrizki, analis kebijakan muda pada Asdep Infrastruktur, Ketahanan Energi, dan Sumber Daya Alam.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing, Sekretariat Wakil Presiden Prof. Ahmad Erani Yustika, SE., M.Sc., Ph.D. dalam sambutannya mengatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi bagian utuh dari keseluruhan tema besar pembangunan mengenai penguatan kapasitas ekonomi yang diusung Pemerintah sejak akhir 2014. Sejak terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020, Pemerintah telah membuat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di Papua, menambah bobot perencanaan, dan memperbanyak inisiasi program-program pada tahun ini dan mendatang.
“Pembangunan infrastruktur juga akan membuat rantai pasok ekonomi bisa berjalan secara ideal. Infrastruktur merupakan jantung dari aktivitas ekonomi. Infrastruktur akan memompa kegiatan ekonomi lebih cepat, menjadi media yang mempertemukan warga dengan fasilitas publik pokok yang akan menjadi daya dorong untuk penguatan kapasitas, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan,” ujar Prof Erani.
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga Mayor Jenderal TNI Mar (Purn) Buyung Lalana sebagai pembicara pertama menyampaikan paparan tentang program tol laut, jembatan udara, dan konektivitas multimoda. Kebijakan pengembangan infrastruktur transportasi di daerah terluar, tertinggal, terdepan, dan perbatasan (3TP) tahun 2020-2024 menjadi agenda prioritas Kementerian Perhubungan dengan target 7,8% pertumbuhan ekonomi di Papua, dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi hanya 19%, sejalan dengan Inpres 9 Tahun 2020.
Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan Program Tol Laut di Pulau Papua pada 30 pelabuhan yang tersebar pada 9 titik (hub). Program ini tercatat berhasil menyediakan barang pokok dan penting lainnya sehingga mengurangi disparitas harga pada daerah tujuan tol laut. Selain itu, konektivitas logistik barang bisa mencapai daerah 3 TP, ketersediaan kapal yang terjadwal, serta terhubungnya konektivitas dari moda transportasi laut, darat, dan udara menuju daerah hinterland.
Untuk program jembatan udara, Kemenhub telah mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, Kepala Bandara dan Operator Pesawat. Koordinasi tersebut antara lain melalui penetapan rute penerbangan, penyelenggaraan program jembatan udara melalui penugasan kepada BUMN dan/atau pemilihan penyedia jasa lainya kepada Badan Usaha Angkutan Udara, pelaksanaan angkutan udara barang/kargo berdasarkan rute yang telah ditetapkan, serta penjajakan daerah tujuan pasar produk unggulan potensial distrik.
Narasumber kedua, Direktur Pembangunan Jalan, Kementerian PUPR, Ir. Herry Vaza, M. Eng.Sc, Ph.D. menyampaikan bahwa Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 untuk Pulau Papua memuat empat strategi peningkatan konektivitas jalan nasional, yakni preservasi jalan sepanjang 3.963 kilometer, pembangunan jembatan sepanjang 8.021 kilometer, preservasi jembatan sepanjang 2.417 meter, dan pembangunan jalan baru sepanjang 1.923 kilometer.
Capaian pembangunan jalan Trans Papua di Provinsi Papua Barat pada Segmen 1 dan Segmen 2 telah terbangun sepanjang 1.116,7 kilometer, dan di Provinsi Papua pada segmen I - VIII sepanjang 2.345,40 kilometer. Sementara itu, untuk pembangunan jalan perbatasan Papua pada segmen I - III telah dibangun sepanjang 1.098 kilometer.
Kementerian PUPR juga mendukung konektivitas laut guna menekan harga barang di Papua dengan membangun akses simpul transportasi Pelabuhan Depapre yang terhubung dengan Jalan Trans Papua. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan dan sarana prasarana pendukung PON XX Papua yang tersebar di Kota Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Dukungan lainnya adalah pembangunan jalan akses Istana Kepresidenan di Jayapura.
Tidak hanya menghadirkan narasumber dari Pemerintah Pusat, perwakilan dari Pemerintah Daerah, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani S.H., M.Si. hadir menjelaskan tentang upaya Pemerintah Provinsi menyelaraskan berbagai regulasi dan kebijakan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan pembangunan di Papua Barat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membangun infrastruktur perhubungan laut dan moda transportasi perintis pendukung pariwisata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di antaranya pelabuhan di distrik Waigeo Utara, pelabuhan distrik Kofiau, serta dermaga pariwisata di Kota Waisai. Pembangunan tersebut merupakan komitmen pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mempermudah konektivitas antar daerah, terutama menunjang pariwisata di Raja Ampat. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama untuk menghubungkan jalan antar kabupaten-kota yang masih belum terhubung jalan darat.
Narasumber terakhir, Yulia Indrawati Sari, Ph.D. memaparkan tentang hasil assessment pembangunan infrastruktur di Pulau Papua dan kemanfaatannya, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Dari hasil penelitian yang dilakukan, konektivitas di Papua telah membuka akses terhadap pergerakan barang. Pembangunan infrastruktur di Papua memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akses OAP terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Penting bahwa pembangunan infrastruktur di Papua lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akses OAP terhadap layanan dasar serta pengembangan ekonomi OAP.
Berdasarkan penelitian tersebut, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah perlunya pembangunan infrastruktur jalan disertai dengan perbaikan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur air bersih dan listrik. Masih diperlukan kajian lebih jauh mengenai ketepatan jenis infrastruktur konektivitas dengan karakteristik wilayah dan pergerakan masyarakatnya, sehingga pembangunan infrastruktur tidak selalu berorientasi pada pembuatan jalan baru, tetapi dapat berupa pengembangan infrastruktur air dan udara.
Acara ini ditutup oleh Moderator dengan kesimpulan bahwa dukungan regulasi dan kebijakan khusus yang sifatnya afirmatif bagi pembangunan wilayah Papua, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 perlu ditindaklanjuti dengan semangat, paradigma dan cara kerja baru, serta membangun sistem dan desain baru agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua. (DNS&MSW–Asisten Deputi Infrastruktur, Ketahanan Energi, dan Sumber Daya Alam/WKA-Humas Kemensetneg)