Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan di tahun ketiga masa
bakti Kabinet Kerja ini bahwa Pemerintah lebih fokus untuk melakukan
pemerataan ekonomi yang berkeadilan, "Kita ingin rakyat-rakyat Indonesia
yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau
terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah
pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik
Indonesia," ujar Presiden yang akrab disapa Jokowi ini.
Presiden yakin dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan Indonesia akan semakin bersatu. "Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global, tidak ada lagi yang merasa menjadi warga negara kelas dua dan tiga, karena semuanya warga negara republik Indonesia dan ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa ," lanjut Presiden Jokowi.
Pemerataan ekonomi yang berkeadilan yang dimaksud Presiden termasuk keadilan sosial yang mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,"Rakyat harus bisa merasakan pelayanan yang sama baiknya mulai dari pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih maupun transportasi," tegasnya.
Tak hanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan, Presiden ingin bekerja sama juga dalam pembangunan ideologi politik, sosial dan budaya , "Dalam bidang ideologi, kita harus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," jelas Presiden.
Dalam bidang Politik, Presiden menyampaikan harus menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga, "Terakhir ekspresi seni dan budaya dari berbagai daerah di Nusantara harus terus dibangkitkan untuk memperkaya ke-Indonesia-an kita," kata Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam sidang ini Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, seluruh menteri Kabinet Kerja dan anggota MPR DPR RI beserta tamu undangan. (ART-Humas Kemensetneg)
Presiden yakin dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan Indonesia akan semakin bersatu. "Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global, tidak ada lagi yang merasa menjadi warga negara kelas dua dan tiga, karena semuanya warga negara republik Indonesia dan ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa ," lanjut Presiden Jokowi.
Pemerataan ekonomi yang berkeadilan yang dimaksud Presiden termasuk keadilan sosial yang mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,"Rakyat harus bisa merasakan pelayanan yang sama baiknya mulai dari pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih maupun transportasi," tegasnya.
Tak hanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan, Presiden ingin bekerja sama juga dalam pembangunan ideologi politik, sosial dan budaya , "Dalam bidang ideologi, kita harus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," jelas Presiden.
Dalam bidang Politik, Presiden menyampaikan harus menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga, "Terakhir ekspresi seni dan budaya dari berbagai daerah di Nusantara harus terus dibangkitkan untuk memperkaya ke-Indonesia-an kita," kata Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam sidang ini Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, seluruh menteri Kabinet Kerja dan anggota MPR DPR RI beserta tamu undangan. (ART-Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?