Pemerintah Tegaskan Komitmen Dukungan Terhadap Inovasi di Tengah Perubahan Global
"Strategi pemerintah seperti apa? Yang pertama, karena semua menteri hadir di sini, keleluasaan untuk bereksperimen harus diberikan kepada seluruh masyarakat. Karena inovasi itu membutuhkan eksperimen. Hal-hal yang baru ini harus dicoba dan itu membutuhkan biaya. Berarti startup jangan dicekik dengan regulasi yang berlebihan, jangan banyak diatur," ucap Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan di acara pembukaan Indonesia Business & Development Expo di Jakarta Convention Center, Rabu, 20 September 2017.
Banyaknya aturan-aturan yang menghambat justru mengakibatkan inovasi turut terhambat pula. Bahkan, berulang kali Presiden menyebut negara kita ialah negara yang terlalu banyak aturan. Banyaknya aturan pada akhirnya malah mempersulit diri sendiri.
Pemerintah sendiri belakangan gencar melakukan upaya dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan deregulasi kebijakan dan aturan-aturan yang dinilai dapat menghambat dunia usaha. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi tumpang tindih aturan dan persyaratan yang menghambat cara dan inovasi baru untuk bermunculan.
"Ini menjadi tugas saya untuk terus menggempur peraturan-peraturan itu agar semakin sedikit sehingga kita lincah dan fleksibel dalam melakukan inovasi," kata Presiden.
Selain itu, untuk mendukung tumbuhnya perekonomian digital, pemerintah juga memperhatikan aspek keamanannya karena ekonomi digital sangat rentan terhadap kejahatan siber dan berimplikasi terhadap elemen-elemen ketahanan nasional lainnya.
"Beberapa bulan yang lalu pemerintah juga telah membentuk badan siber dan sandi negara. Sekarang dalam proses membangun kelembagaannya," ucapnya seperti dikutip dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin .
Lebih lanjut, saat ditemui oleh para jurnalis, Kepala Negara juga menyinggung tentang pergeseran perniagaan  yang tidak terbendung, dari konvensional menjadi berbasis online. Negara-negara lain pun juga mengalami hal yang sama.
"Yang paling penting adalah menyiapkan bagaimana yang offline ini bisa masuk ke online. Itu jadi tugas pemerintah dan tugas kita semuanya," tuturnya.
Selain itu, ia juga menginstruksikan kepada BUMN-BUMN untuk turut mempersiapkan diri merespon segala perubahan ini. Mereka juga diminta untuk dapat turut serta mengedukasi masyarakat agar mampu mengembangkan usaha yang selaras dengan perkembangan teknologi sekarang ini.
"Tadi saya sudah menegaskan juga ke Ibu Menteri BUMN dan ke Pak Menko agar BUMN ikut mengedukasi masyarakat dan menyiapkan masyarakat-masyarakat dunia usaha agar bisa masuk dari offline ke online karena tidak mungkin itu kita bendung," ujarnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?