Perencanaan Pembangunan Harus Fokus dan Berprioritas

 

"Saya ingin ingatkan bahwa kita ini sudah bertahun-tahun anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas," ujar Presiden mengawali sambutannya di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 26 April 2017.

 

Kebiasaan yang selama ini menjadi masalah di lapangan menurut Presiden ialah tidak adanya prioritas program yang ditetapkan. Pemerintahan pusat hingga ke daerah cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan sering kali menjadi terbengkalai.

 

"Berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak. Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang," ucapnya.

 

Persoalan berikutnya yang sering disaksikan sendiri oleh Presiden saat turun langsung ke lapangan ialah kurangnya konsolidasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang pemanfaatannya kurang dapat dirasakan.

 

"Ada waduk tapi tidak ada irigasinya bertahun-tahun. Ada pelabuhan, tapi tidak ada jalan. Tidak hanya satu-dua. Artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik. Tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Berarti orientasinya hanya proyek. Tidak menghasilkan output atau outcome," ia menegaskan.

 

Kemudian, Kepala Negara juga menyinggung mengenai APBN dan APBD dalam kaitannya dengan program prioritas pemerintah. Sebagaimana diketahui, prioritas pemerintah saat ini ialah membangun infrastruktur secara merata agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing. Prioritas tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar.

 

Menurut Presiden, hal tersebut dapat dicapai bila Indonesia mampu mendatangkan dan melayani para investor, baik lokal maupun asing, dengan baik. Ia pun turut menyinggung soal sekuritisasi untuk membiayai proyek pembangunan. Hal tersebut seperti tertutur pada rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

 

"Kalau sudah bangun tol, sudah jadi, segera itu dijual. Misalnya bangun Rp10 triliun, dijual Rp30 triliun, bangun lagi di tempat lain, jadi lagi, jual lagi. Yang dulu-dulu BUMN kita senangnya memiliki. Setiap bulan dapat pendapatan dari tol itu. Itu sudah kuno. Negara kita membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi tidak akan jalan infrastruktur itu," Presiden menegaskan.

 

Oleh karenanya, Presiden kembali menginstruksikan jajarannya agar mengupayakan perizinan dan kemudahan berusaha di masing-masing daerahnya. Sebab, kebiasaan yang selama ini terjadi ialah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota misalnya memiliki aturan-aturan dan standar sendiri hingga pada akhirnya menyulitkan masuknya investasi. Diperlukan adanya keselarasan peraturan dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

 

"Kita harus sadar bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, jangan kita terpecah oleh aturan-aturan tadi yang membuat standar-standar sendiri," Presiden menambahkan.

 

Gesit Mengikuti Perubahan

 

Di hadapan jajaran dan para kepala daerah, Kepala Negara yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya beradaptasi dengan perkembangan kondisi dunia dan juga teknologi. Ia menekankan agar seluruh pihak dapat mengembangkan pola pikir yang mampu melihat jauh ke depan.

 

"Orang sudah berpikir jauh. Coba lihat Elon Musk, dia berpikir mengenai hyperloop, Tesla, dan SpaceX. Saat kita masih berpikir mengenai mengurus pelabuhan dan tol, mereka sudah berpikir ke mana-mana. Berpikir ke arah masa depan yang fantastik," ujarnya.

 

Perubahan yang semakin cepat itu mengharuskan kita untuk turut bergerak cepat. Presiden berpendapat bahwa apabila negara tidak mampu bergerak cepat, maka dipastikan negara akan mengalami ketertinggalan.

 

"Inilah teknologi. Orang lain sudah ke mana-mana, negara lain sudah ke mana-mana. Ini perlu kita ingatkan agar kita sadar betul jangan sampai kita ditinggal," tuturnya.

 

Selain itu, persaingan global seperti saat ini menjadikan negara-negara saling berkompetisi. Salah satu yang dapat dirasakan ialah persaingan negara-negara untuk menarik investor ke negara mereka. Para investor tentu lebih memilih negara yang dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang jelas.

 

"Globalisasi berarti investor punya banyak pilihan. Kita perlu sadari kalau seorang investor tidak jadi berinvestasi di Indonesia, bukan berarti dia tidak jadi investasi. Artinya, dia pindah ke tempat lain. Investasi ini sekarang dinamis dan menjadi rebutan semua negara karena perlambatan ekonomi dunia," kata Presiden.

 

Hadir dalam acara ini, para pimpinan lembaga negara, menteri-menteri Kabinet Kerja dan para gubernur, bupati dan walikota. (Humas Kemensetneg)