Sebagai pengingat,
persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah menjadi
perhatian penuh Presiden Joko Widodo. Maka itu, sejak tahun lalu,
Presiden bersama dengan jajaran kabinetnya bertekad untuk menata sektor
pertanahan yang salah satunya dilakukan melalui penerbitan sertifikat
tanah.
Pemberian sertifikat tanah ini juga dimaksudkan sebagai tanda bukti pengakuan atas tanah yang dimiliki masyarakat. Ketiadaan bukti hak atas tanah tersebut pada akhirnya menyebabkan sengketa, baik antarindividu, individu dengan perusahaan, dan individu dengan pemerintah.
"Di hampir semua provinsi, banyak sekali sengketa-sengketa karena masyarakat banyak yang belum pegang sertifikat. Setiap saya ke provinsi keluhannya adalah sengketa-sengketa tanah. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada Pak Menteri BPN percepat yang namanya penyerahan sertifikat untuk rakyat," ujar Presiden pada Senin, 18 September 2017, di lapangan olahraga drh. Soepardi, Magelang.
Presiden sendiri, sebagaimana dikutip dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin telah menargetkan untuk menerbitkan sebanyak 5 juta sertifikat hak atas tanah diberikan kepada masyarakat pada tahun ini. Sementara pada tahun mendatang, sebanyak 7 juta sertifikat ditargetkan untuk dapat diberikan dan 9 juta sertifikat pada tahun setelah itu.
"Biar cepat. Di Jawa Tengah sendiri ada 21,5 juta bidang tanah, yang disertifikat baru 10 juta lebih sedikit. Baru 49 persen," ia menerangkan.
Adapun di Kabupaten Magelang, sebanyak 500 hingga 1.000 sertifikat tanah biasa diberikan. Jumlah penerbitan tersebut dirasa masih terlalu sedikit dan lambat. Presiden kemudian menargetkan kepada Menteri BPN untuk menerbitkan sebanyak 17 ribu sertifikat pada tahun ini.
"Kerja dengan saya memang harus seperti itu. Harus cepat. Tak hitung juga," kata Presiden.
Kemudian, dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini sekali lagi mengingatkan kepada masyarakat penerima sertifikat tanah. Ia meminta agar masyarakat berpikir jernih dan mempertimbangkan betul bila ingin memanfaatkan nilai guna sertifikat dengan cara menggadaikannya ke bank. Baginya, peminjaman dan pembelanjaan terbaik ialah yang langsung meningkatkan produktivitas.
"Dihitung dan dikalkulasi. Dipakai untuk usaha apa harus dihitung dulu. Bisa mengangsur setiap bulan tidak? Kalau tidak bisa tidak usah, bisa hilang nanti (sertifikatnya)," ia mengingatkan.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Setelah menyerahkan sertifikat, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Tuksongo di Kecamatan Borobudur untuk meninjau maket, sentra UKM dan fasilitas Balkondes yang ada. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?