Mengawali pengantarnya
dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo berujar bahwa Aceh
merupakan daerah yang istimewa karena menjadi salah satu provinsi
yang diberikan pengakuan dan penghormatan dari negara sebagai Daerah
Istimewa serta mendapatkan otonomi khusus. Dengan keistimewaan tersebut,
Presiden berharap agar Aceh dapat memajukan kesejahteraan rakyatnya.
"Saya berharap agar dengan status sebagai Daerah Istimewa dan otonomi khusus ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya, tidak hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh tapi juga bagi kemakmuran kita bersama sebagai bangsa serta memperkokoh NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Untuk mewujudkan harapan tersebut memang diakui bukan hal yang mudah bila melihat sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada kuartal pertama tahun 2017 ini sendiri berada pada angka 2,87 persen yang masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, yakni sebesar 5,01 persen.
"Oleh sebab itu, gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Aceh memiliki sebuah pekerjaan rumah yang besar bekerja keras mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Aceh agar dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Dengan modal kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Aceh, saya yakin kita akan dapat membuat pembangunan antardaerah di Aceh lebih tersebar secara merata dan mampu menekan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh, yang saat ini berada pada angka 7,39 persen," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menitip pesan kepada Gubernur Aceh agar memfokuskan perhatiannya dalam pengembangan sektor-sektor unggulan Aceh, utamanya dalam sektor pertanian dan industri pengolahan. Hilirisasi industri juga dianggap penting untuk memberikan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Aceh serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
"Untuk menopang sektor unggulan, pemerintah pusat akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur di Aceh, mulai dari pembangunan beberapa bendungan, pembangunan pembangkit tenaga listrik, sampai dengan percepatan pembangunan infrastruktur untuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lhokseumawe," ia menambahkan.
Presiden juga mengingatkan agar dalam setiap upaya pembangunan yang dilakukan di Provinsi Aceh untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Selain itu, ia juga berharap agar pembangunan itu mampu mendorong partisipasi dan keterlibatan warga Aceh dalam memajukan daerahnya. (Humas Kemensetneg)
"Saya berharap agar dengan status sebagai Daerah Istimewa dan otonomi khusus ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya, tidak hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh tapi juga bagi kemakmuran kita bersama sebagai bangsa serta memperkokoh NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Untuk mewujudkan harapan tersebut memang diakui bukan hal yang mudah bila melihat sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada kuartal pertama tahun 2017 ini sendiri berada pada angka 2,87 persen yang masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, yakni sebesar 5,01 persen.
"Oleh sebab itu, gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Aceh memiliki sebuah pekerjaan rumah yang besar bekerja keras mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Aceh agar dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Dengan modal kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Aceh, saya yakin kita akan dapat membuat pembangunan antardaerah di Aceh lebih tersebar secara merata dan mampu menekan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh, yang saat ini berada pada angka 7,39 persen," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menitip pesan kepada Gubernur Aceh agar memfokuskan perhatiannya dalam pengembangan sektor-sektor unggulan Aceh, utamanya dalam sektor pertanian dan industri pengolahan. Hilirisasi industri juga dianggap penting untuk memberikan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Aceh serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
"Untuk menopang sektor unggulan, pemerintah pusat akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur di Aceh, mulai dari pembangunan beberapa bendungan, pembangunan pembangkit tenaga listrik, sampai dengan percepatan pembangunan infrastruktur untuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lhokseumawe," ia menambahkan.
Presiden juga mengingatkan agar dalam setiap upaya pembangunan yang dilakukan di Provinsi Aceh untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Selain itu, ia juga berharap agar pembangunan itu mampu mendorong partisipasi dan keterlibatan warga Aceh dalam memajukan daerahnya. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?