Meski
demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah
yang harus terus diupayakan. Pemerintah daerah, daerah-daerah
penyangga, dan pemerintah pusat harus bersinergi untuk menyelesaikan
sejumlah persoalan yang dihadapi oleh Ibu Kota Negara Indonesia ini.
Demikian diungkapkan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di DKI Jakarta pada Selasa, 11 Juli 2017, di Kantor Presiden, Jakarta.
Presiden berujar bahwa DKI juga masih memiliki persoalan utama yang harus dihadapi. Seperti misalnya kemacetan dan penyediaan transportasi massal yang sering dikeluhkan oleh sejumlah warga.
"Persoalan utama yang dihadapi DKI Jakarta, seperti halnya kota-kota metropolitan dunia, adalah masalah urbanisasi, kemiskinan dan ketimpangan sosial, penyediaan fasilitas umum, penyediaan tenaga listrik, perumahan, air bersih dan sanitasi, kemacetan dan penyediaan transportasi massal, penanganan soal limbah, sampah dan polusi udara, sampai dengan pengendalian tata ruang," ucapnya. Hal ini seperti disampaikan dalam rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi ,Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Demikian diungkapkan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di DKI Jakarta pada Selasa, 11 Juli 2017, di Kantor Presiden, Jakarta.
Presiden berujar bahwa DKI juga masih memiliki persoalan utama yang harus dihadapi. Seperti misalnya kemacetan dan penyediaan transportasi massal yang sering dikeluhkan oleh sejumlah warga.
"Persoalan utama yang dihadapi DKI Jakarta, seperti halnya kota-kota metropolitan dunia, adalah masalah urbanisasi, kemiskinan dan ketimpangan sosial, penyediaan fasilitas umum, penyediaan tenaga listrik, perumahan, air bersih dan sanitasi, kemacetan dan penyediaan transportasi massal, penanganan soal limbah, sampah dan polusi udara, sampai dengan pengendalian tata ruang," ucapnya. Hal ini seperti disampaikan dalam rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi ,Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Khusus soal kemacetan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini benar-benar menyoroti salah satu penyebab inefisiensi perekonomian itu. Baginya, tidak ada pilihan lain sebagai solusi dari permasalahan itu selain membangun sarana transportasi yang bersifat massal dan terintegrasi dengan lainnya.
"Untuk itu, saya titip agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang maupun yang akan datang untuk dapat melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur transportasi massal ini, baik LRT, MRT, kereta api serta pembangunan jalan tol, termasuk memperlancar akses ke Pelabuhan Tanjung Priok," ia menegaskan.
Lebih lanjut, Kepala Negara menginstruksikan kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang turut hadir dalam kesempatan tersebut untuk dapat terus menekan tingkat pengangguran yang pada Februari 2017 tercatat sebesar 5,36 persen. Meski angka tersebut sebenarnya telah mengalami penurunan sebesar 0,41 persen bila dibanding tahun 2016 lalu, Presiden tetap berharap agar DKI dapat membuka lebih banyak lapangan kerja baru.
"Saya harap capaian ini dapat ditingkatkan lagi dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa membuka lapangan kerja baru serta mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja," ujarnya. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?