Presiden Joko Widodo mendorong agar target penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2018 dapat tercapai. Hal tersebut ia sampaikan pada RCEP leaders meeting, yang berlangsung di sela-sela KTT ASEAN di Manila, Rabu, 14 November 2017.
“Saya berharap perundingan RCEP dapat segera diselesaikan. Penyelesaian RCEP akan memberikan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menguntungkan semua pihak,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, proses perundingan yang telah berjalan selama 5 tahun itu belum dapat mencapai kesepakatan atas isu-isu utama khususnya di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi, seprti dilansir dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
“RCEP akan menjadi pakta perdagangan bebas terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai hampir setengah populasi dunia,” ujarnya.
Di depan seluruh Kepala Negara dan Pemerintahan peserta perundingan RCEP, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pemberian mandat kepada para perunding untuk bersikap lebih fleksibel, pragmatis dan realistis tanpa mengorbankan kualitas dari perjanjian itu sendiri.
“Saya paham perbedaan level ambisi yang berbeda merupakan tantangan yang tidak dapat kita abaikan. Namun RCEP merupakan “living document” sehingga masih terus dapat kita kembangkan seiring dengan jaman,” ucapnya.
RCEP merupakan konsep perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN dengan enam negara mitra yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Perundingan RCEP secara formal dimulai sejak bulan November 2012 saat KTT ASEAN di Kamboja. Adapun proyeksi ekonomi dari RCEP ditaksir memiliki GDP gabungan sebesar 31,60 persen dari GDP dunia; dan mewakili 28,5 persen perdagangan global. (Humas Kemensetneg)
| Kategori : |