Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Indonesia menyampaikan komitmen tinggi dalam pelaksanaan Agenda 2030. Presiden Jokowi mengaku telah mengambil dan memimpin langsung berbagai langkah guna memastikan pelaksanaan Agenda 2030. “Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs,†kata Presiden Hamburg Messe Und Congress, Jumat, 7 Juli 2017.
Indonesia juga akan menggunakan forum PBB di minggu yang akan datang untuk melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review.
Dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam KTT G20, Presiden Widodo juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia terhadap implementasi Paris Agreement. Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Indonesia akan menjadi bagian dari solusi dengan melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim antara lain dengan memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru, membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektar gambut dalam lima tahun, dan memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
“Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan reduce-reuse-recycle sebesar 30 persen pada tahun 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (marine plastic debris) sebesar 70 persen hingga tahun 2025,†ujar Presiden lebih lanjut.
Sementara dalam proses transisi energi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia bekomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan meningkatkan penggunaan biofuels dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.
Di akhir sambutannya, Presiden menegaskan agar negara-negara G20, tidak boleh mundur dari komitmen Agenda 2030 yakni tentang pengendalian perubahan iklim dan transisi energi.
Pertukaran Data AEoI Harus Berikan Manfaat
Untuk tema 'perdagangan bebas dan pertumbuhan', satu fokus yg disampaikan oleh Presiden adalah mengenai reformasi pajak.
Presiden mengapresiasi upaya OECD dan negara G20 dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), memfasilitasi Automatic Exchange of Information (AEoI), dan mengimplementasi Multilateral Instrument (MLI).Â
Kita, lanjut Presiden, harus memastikan bahwa AEoI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat. “Indonesia baru menyelesaikan program tax amnesty sebagai bagian reformasi perpajakan. Dari USD366 miliar aset yang diungkap, sekitar 21 per-sen adalah aset yang disembunyikan di luar negeri,†ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam Leaders’ Retreat sesi II tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sherpa. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?