Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk menjalankan program dana desa secara swakelola. Salah satunya melalui program padat karya (cash for work) yang diluncurkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur fisik Tanah Air yang bersifat jangka pendek.
Dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada Jumat, 3 November 2017, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk terus memperkuat seluruh aspek yang mendukung jalannya program tersebut.
"Saya minta agar kementerian/lembaga yang memiliki program di daerah atau di desa dikonsolidasikan lagi baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi anggaran pembiayaan," ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga meminta agar pemanfaatan dana desa diperkuat dengan program-program kementerian di daerah yang bisa mengembangkan sektor-sektor unggulan dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
"Mulai dari industri kecil-menengah, agro-bisnis, budi daya perikanan, dan sebagainya. Dan juga perlu pelatihan dan pendampingan agar dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing," ungkapnya.
Tak lupa, Presiden berpesan agar jajarannya segera mengurangi hal-hal yang bersifat administratif sehingga program dana desa maupun padat karya berjalan lebih optimal.
"Jangan sampai waktu kita habis, biaya kita juga berkurang karena hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ," kata Presiden.
Meski demikian, fungsi pengawasan tidak lepas dari perhatian Kepala Negara. Ia meminta agar daerah diberikan pengetahuan dan pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban, pedoman pelaksanaan, maupun petunjuk teknis yang jelas dan sederhana guna menjaga kualitas program dana desa.
"Tapi juga tolong agar controlling-nya, pengawasannya dari BPKP dan dari badan pengawasan yang lain tetap diperkuat," ucap Presiden.
Terakhir, Presiden pun berharap pemanfaatan dana desa secara swakelola dapat membantu upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.
"Dana yang mengalir semakin besar ke daerah/desa seharusnya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan," ujar Presiden. (Humas Kemensetneg)
| Kategori : |