Presiden Minta Penerapan TKDN Bukan Sekadar Pelengkap Administratif

Selain itu, dia menambahkan, konsistensi dalam menjalankan kebijakan TKDN ini bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, namun juga dapat mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor.

"Saya minta agar TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa," pinta Presiden dalam pengantarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai hal tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Menurutnya, jika implementasi TKDN benar-benar konsisten, industri nasional dapat menjadi lebih kuat. Selain itu, lapangan pekerjaan juga menjadi lebih terbuka secara luas.

"Itu penting sekali, saya ingatkan. Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta muara akhirnya adalah akan bisa menggerakkan roda perekonomian nasional kita," tegasnya, seperti yang dikutip dari laporan media rilis dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Selain itu, Presiden juga meyakini bahwa kualitas produk dan komponen dalam negeri akan mampu bersaing dengan produk-produk asing. Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya komitmen penerapan pelaksanaan kebijakan TKDN tersebut kepada jajarannya, terutama di BUMN.

"Saya harap ini akan menjadi fondasi bagi kita untuk mempunyai industri nasional yang semakin kuat, tangguh, dan kompetitif. Saya masih melihat di BUMN-BUMN terutama yang besar, masih banyak yang belum melihat TKDN ini. Pada rapat evaluasi kali ini sekali lagi saya ingin menekankan bahwa untuk urusan TKDN akan saya ikuti," tutupnya. (Humas Kemensetneg)