Presiden Minta Polri Antisipasi Kejahatan Siber

Mengutip dari laman Divisi Humas Polri, agenda rutin tahunan yang kali ini mengambil tema Polri yang Promoter (profesional, modern, dan terpercaya) digelar untuk merapatkan barisan guna menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif menjelang pilkada serentak tahun 2018 di 171 wilayah kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia.

 

Dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan pada pembukaan tersebut, Presiden Joko Widodo turut memberikan arahan kepada jajaran kepolisian se-Indonesia. Yang pertama, ia mengingatkan mengenai perubahan global yang pada akhirnya dapat turut memengaruhi pola kejahatan yang terjadi.

 

"Pasti kejahatan pun juga akan berubah lebih canggih lagi. Kejahatan siber pasti lebih banyak dari kejahatan-kejahatan biasa. Hal-hal inilah yang harus kita antisipasi," Presiden menegaskan.

 

Menurutnya, Polri dan jajaran pengamanan terkait harus memahami bahwa kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan negara harus semakin ditingkatkan. Karena faktor keamanan sendiri disebutnya dapat berperan penting dalam proses pembangunan negara ini.

 

"Stabilitas politik dan keamanan itu akan berpengaruh kepada yang namanya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perluasan dunia usaha. Semua ini akan berkaitan. Kalau kita tidak memiliki pandangan ke arah itu, bisa kita terjebak hanya kepada rutinitas belaka," ujarnya menjelaskan.

 

Demikian halnya menjelang pilkada serentak mendatang. Pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga dapat dijadikan pembelajaran tersendiri bagi Polri untuk mampu menangani situasi.

 

"Saya sudah empat kali yang namanya ikut kontestasi politik. Dua kali di pemilihan wali kota, satu kali di pemilihan gubernur, satu kali di pemilihan presiden. Kontestasi politik ya seperti itu, pasti tensi dan suhu politiknya lebih hangat," ucapnya.

 

Berdasarkan pengalamannya, menjelang masa-masa itu, suasana memang akan menghangat. Hal itu dapat dimaklumi. Namun, di saat itulah Polri dituntut berperan aktif untuk mengendalikan suasana agar tidak semakin memanas dan menyulut perpecahan di kalangan masyarakat.

 

"Tugas kita adalah meluruskan isu-isu yang memanaskan situasi. Kalau sudah pada tahap membahayakan, ya penegakan hukum harus tegas. Tidak usah melihat itu siapa," ia menegaskan.

 

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar Polri mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Seperti potensi friksi yang bisa saja terjadi, juga harus dapat diperkirakan dan dipetakan.

 

"Jangan sampai sudah kejadian baru kita bingung mencari air untuk memadamkan. Pencegahan lebih baik dan menyiapkan alternatif solusi," ucapnya.

 

Terakhir, dalam acara yang yang turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa Polri harus mampu mengedepankan netralitas dalam menjalankan tugasnya di setiap kontestasi politik. Ia juga meminta agar Polri dan TNI dapat menjaga soliditas dalam menjaga keamanan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

 

"Asal saat dilihat oleh masyarakat dan para kontestan bahwa TNI dan Polri itu solid, selesai semuanya. Oleh sebab itu, saya juga sampaikan kepada seluruh jajaran Polri bahwa politik Polri itu adalah politik negara. Semuanya loyal dan setia kepada negara, rakyat, dan pimpinan. Kalau itu kita kerjakan, tidak akan ada yang berani macam-macam. Saya meyakini itu," tegasnya. (Humas Kemensetneg)