Presiden Minta Ulama Ikut Serta Jaga Persatuan Jelang Pilkada DKI

"Bapak Presiden akan menyampaikan beberapa hal terkait sejumlah isu yang tentu memerlukan sumbangsih pemikiran dari Bapak/Ibu sekalian terkait dengan upaya kita bersama untuk meningkatkan kehidupan keagamaan di Tanah Air, sekaligus juga kehidupan keumatan di Tanah Air ini," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang turut mendampingi Presiden di awal pertemuan pada Senin, 17 April 2017.

 

Pertemuan yang berlangsung sekira satu setengah jam tersebut berlangsung hangat dan penuh keterbukaan. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan program-program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan umat beragama.

 

"Salah satu masalah yang disampaikan bahwa beliau akan melakukan redistribusi aset tanah-tanah yang akan dibagikan kepada masyarakat, ormas, dan pesantren-pesantren. Kemudian adanya kemitraan antara pengusaha besar dengan masyarakat dan ormas. Juga masalah narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan serta masalah terorisme dan radikalisme yang juga meminta perhatian dan dukungan para ulama," Ketua Majelis Ulama, Ma'ruf Amin, memberikan keterangannya usai pertemuan.

 

Sebagai informasi, dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, jelang Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 19 April 2017 nanti, Kepala Negara juga meminta dukungan para ulama agar turut menjaga situasi tetap kondusif. Semua pihak tentunya tidak menginginkan adanya suasana yang menimbulkan perpecahan bangsa.

 

"Terakhir masalah Pilkada. Beliau meminta agar para ulama ikut menenangkan supaya situasi tetap kondusif. Jangan sampai merusak suasana dan menimbulkan perpecahan bangsa serta jangan sampai ada membuat bangsa ini menjadi terpecah," ia melanjutkan.

 

Menyikapi hal tersebut, para ulama dalam pertemuan tersebut menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ma'ruf Amin juga memberikan himbauan agar pendukung dari kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak memobilisasi massa yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

 

"Para ulama sepakat untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan Bapak Presiden baik yang menyangkut redistribusi aset, masalah kemitraan, penanggulangan narkoba, terorisme dan radikalisme, hingga untuk menjaga situasi yang kondusif. Pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 19 April nanti itu jangan ada mobilisasi dari pihak mana pun sehingga menimbulkan ketidakstabilan suasana di DKI Jakarta," ucapnya.

 

Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir di antaranya Syafiq Mughni (Muhammadiyah), Yusnar Yusuf (Jam'iyatul Washliyah), Basri Barmanda (Perti), Mahfud M.D. (KAHMI), Jimly Asshiddiqie (ICMI), Hamdan Zoelva (Syarikat Islam), Dahnil Anzar (Pemuda Muhammadiyah), Yaqut Cholil Qoumas (PP GP Ansor), Siti Noordjannah Djohantini (Aisyiah), Anggia Ermarini (Fatayat NU), Habib Zain bin Umar bin Smith (Ketum Rabithah Alawiyah), Arifin Ilham (Majelis Az-Zikra), dan Yusuf Mansur (PP Darul Qur'an). (Humas Kemensetneg)