Oleh:
Eddy Cahyono Sugiarto
(Asdep Humas Kemensetneg)
"Saya ingatkan, kita harus tetap fokus pada misi besar kita, reformasi struktural yang harus tetap berjalan, reformasi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan baik itu reformasi regulasi, reformasi birokrasi,"
(Arahan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Selasa, 14 April 2020)
Perjalanan panjang reformasi birokrasi di Indonesia kini telah memasuki fase ketiga atau fase terakhir dari peta jalan reformasi birokrasi, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.
Fase terakhir ini akan sangat menentukan keberhasilan peta jalan perubahan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju negara adil dan makmur dan sejahtera, dengan pra kondisi terbangunnya birokrasi yang berkelas dunia, yaitu birokrasi yang baik dan bersih (good and clean bureaucracy).
Reformasi Birokrasi merupakan suatu keniscayaan dalam membangun birokrasi kelas dunia, utamanya dalam mempersiapkan langkah strategis yang terukur guna memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan menopang jalannya pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa.
Dengan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, maka diyakini akan mampu berperan menjadi faktor pengungkit dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Dengan kata lain, semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.
Dalam peta jalan (roadmap) reformasi birokrasi fase ketiga ini, pengelolaan reformasi birokrasi sejatinya dirancang dengan lebih mengutamakan empat asas utama yaitu fokus, prioritas, implementatif, dan kolaboratif.
Empat asas yang ada diharapkan dapat menjadi pilar utama untuk memastikan pengelolaan reformasi birokrasi dilakukan secara akuntabel dan terukur. Instansi pemerintah pada berbagai tingkatannya diharapkan dapat menetapkan tujuan dari reformasi birokrasi 2020-2024, yang disesuaikan dengan “demand-based reform” sehingga dapat berperan dalam mewujudkan pemerintah berkelas dunia.
Keberhasilan reformasi birokrasi yang dipersyaratkan guna mencapai birokrasi kelas dunia dapat dicermati dari capaian beberapa indicator yang bersifat global, yakni Indeks Kemudahan Melakukan Investasi (Ease of Doing Business), Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index), Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index), dan Trust Barometer.
Selain indikator yang bersifat global, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi juga diukur dengan melibatkan perspektif masyarakat dan organ eksternal pemerintah, yaitu dengan menetapkan Indeks Persepsi Anti Korupsi, kemudian Indeks Pelayanan Publik.
Kita patut bersyukur, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita atasi, capaian perjalanan panjang reformasi birokrasi Indonesia telah mulai membuahkan hasil yang menggembirakan, apabila kita berpatokan pada capaian indicator baik yang bersifat global maupun perpektif masyarakat.
Birokrasi di Indonesia telah ditandai dengan semakin mendekatnya praktik tata kelola pemerintahan yang mengarah pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
Berbagai upaya terobosan terus dilakukan dalam upaya meningkatkan adaptasi kontekstual masing-masing instansi pemerintah, yang terus berlomba-lomba menciptakan value baru di lingkungan instansinya masing-masing, kesemuanya diarahkan untuk tetap kondusif mendukung internalisasi perubahan mind-set dan cultural set dengan mengedepankan “demand-based reform”.
Kita dapat menyaksikan semakin masifnya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mengembangkan/membangun sistem pelayanan terintegrasi (Mal Pelayanan Publik), Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (eServices), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4NLAPOR!) yang responsif, dan juga inovasi pelayanan publik lainnya.
Dari sisi kelembagaan dan struktur telah dilakukan berbagai langkah persiapan sehingga birokrasi kita lebih cepat bergerak dan cepat mengambil keputusan, sehingga tugas birokrasi menjadi lebih ringan, dan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, pelayanan pada dunia usaha bisa menjadi lebih cepat lagi.
Menata ulang eselonisasi dan mengedepankan fungsi dari pada struktur telah menjadi pilihan dalam menyukseskan percepatan reformasi birokrasi, yakni sebagai upaya untuk mengurangi fragmentasi birokrasi, penyederhanaan eselonisasi menjadi 2 level saja dan mengganti menjadi jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian, menghargai kompetensi diharapkan akan menjadikan birokrasi kita menjadi semakin lincah dan adaptif terhadap perubahan.
Capain beragam program dan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia juga telah mendapatkan pengakuan lembaga internasional melalui beberapa indeks pencapaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diantaranya Indeks Ease of Doing Business, Government Effectiveness Index dan Trust Index yang terus menunjukan tren peningkatan peringkat dan skor ke arah yang lebih baik.
Momentum The New Normal
Ada hikmah dibalik pandemic Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia, utamanya dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia, pemberlakuan sistem work from home bagi ASN menandakan babak baru shifting cara kerja atau memasuki situasi yang “tidak normal” dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
Pemanfaatan informasi teknologi dan internet of thing menjadi “keterpaksaan” baru, telah terjadi perubahan secara masif budaya kerja dan cara berpikir ASN, beberapa ahli meramalkan pasca pandemi ini, kita akan menghadapi apa yang disebut The New Normal. Suatu kondisi global yang merupakan akumulasi bagaimana kita umat manusia berperilaku menuju kondisi normal yang baru.
Salah satu kondisi the new normal adalah percepatan kita dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik tata kelola pemerintahan, yang lebih berorientasi pada hasil dengan mengedepankan pemanfaatan informasi teknologi dan kecepatannya .
Kondisi Pandemi Covid-19 telah mengubah paradigma bekerja ASN menjadi lebih efektif dan efisien, lebih berorientasi pada hasil daripada procedural, percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi kebutuhan pada semua level birokrasi, sebagai konsekuensi masifnya praktik bekerja dari rumah atau work from home.
Dan sesungguhnya, yang tengah kita praktikkan ini merupakan pra kondisi menuju The New Normal, di mana percepatan dari penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) atau pengaturan kerja secara fleksibel menjadi pengarusutamaan. Instansi pemerintah sekarang sudah umum melakukan tele-meeting atau tele-conference dan pengadaan rapat-rapat koordinasi yang menggunakan teknologi digital tanpa dibatasi ruang dan waktu dan lokasi sehingga lebih efektif efisien dari sisi waktu dan biaya.
Tak terbayangkan berapa dana yang dapat dihemat dari The New Normal, penyederhanaan rapat-rapat koordinasi baik di dalam kota maupun luar kota, efisiensi waktu dan anggaran akan terjadi secara besar-besaran sehingga dapat dilakukan refocusing anggaran untuk hal-hal yang benar-benar mendesak dan penting.
Kondisi sekarang ini telah memberikan pemahaman kepada kita tentang seberapa urgensi dan mendesaknya suatu kegiatan, dimana ternyata banyak kegiatan yang sebenarnya tidak prioritas karena pekerjaan dapat dilakukan dengan remote system, rapat secara video conference dan penggunaan cloud computing atau penggunaan aplikasi kantor secara bersamaan yang dapat diakses pegawai dari mana saja.
Masa-masa Work From Home diharapkan dapat menjadi ajang latihan bagi ASN untuk terus mengembangkan ide-ide dan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik. Jadi agen perubahan sebagai mesin pemerintahan dalam menjawab tantangan perubahan global, sehingga tekad kita mewujudkan pemerintahan berkelas dunia bisa tercapai.
Hal ini diperlukan dalam menjawab tantangan yang akan dihadapi Indonesia dan dunia pada masa mendatang yang menuntut birokrasi yang lincah dan adaptif sebagaimana digambarkan dalam buku yang berjudul Government in 2071: Guidebook (2018), pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia akan dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih (artificial intelligence).
Birokrasi Indonesia juga harus mampu mengantisipasi era keterbukaan antarnegara yang semakin luas, yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka menarik calon investor yang kredibel. Untuk itu, dibutuhkan birokrasi yang berkualitas tinggi, yang ditunjang profesionalisme, ketangguhan, produktivitas, dan integritas yang prima.
Penerapan e-governance yang semakin masif sebagai dampak WFH perlu terus ditingkatkan pemanfaatannya pada masa The New Normal, hal ini sebagai perwujudan implementasi dari digitalisasi data dan informasi seperti e-budgeting, e-project planning, system delivery, penatausahaan, e-controlling, e-reporting hingga e-monev serta aplikasi custom lainnya.
Masifnya implementasi e-gorvernance sejatinya merupakan perwujudan reformasi birokrasi yang konstektual sebagai antithesis reformasi birokrasi prosedural (dokumen-dokumen administratif, absensi dan tunjangan kinerja).
Hal ini perlu diikuti dengan audit organisasi untuk memetakan seberapa penting dan mendesaknya keberadaan suatu organisasi, perlu langkah lebih lanjut dalam membagi urusan K/L baik struktural maupun nonstruktural menjadi lebih jelas lagi, duplikasi pekerjaan akibat terlalu banyak urusan yang tumpang tindih antara satu kementerian/lembaga dengan yang lainnya menjadi tantangan tersendiri untuk dicarikan solusinya.
Pandemi Covid-19 saat ini seyogyanya dapat dijadikan momentum bagi ASN untuk mempersiapkan The New Normal dalam mendukung akselerasi reformasi birokrasi yang tidak hanya sekedar birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat, tapi secara on top menjadi faktor determinan dalam meletakkan fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global.
Kita tentunya berharap dalam mewujudkan akselerasi reformasi birokrasi dengan memanfaatkan momentum The New Normal, akan terjalin sinergi dari pemerintah pusat dan daerah serta komitmen semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Paradigma yang baru ini diharapkan akan mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai network government, collaborative governance.
Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah publik sendirian. Karena reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan kemajuan Indonesia di tengah gempuran persaingan global.
Kita secara bersama-sama perlu terus melakukan pembenahan terhadap orientasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Orientasi dan akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, yang tidak boleh lagi hanya puas dengan indikator proses seperti berapa besar serapan anggaran, bagaimana opini terhadap laporan keuangan, serta hal lain yang bersifat prosedural.
Indikator kinerja birokrasi (khususnya di kementerian teknis dan pemerintah daerah) ke depan harus berubah dari indikator proses dan output based menjadi outcome dan impact based.
Kita tentunya berharap dengan akselerasi reformasi birokrasi dengan memanfaatkan momentum The New Normal dapat kita kapitalisasi untuk membangun budaya organisasi kerja baru yang kondusif dalam meningkatkan daya saing, sehingga reformasi birokrasi yang dipacu mampu menggerakkan investasi, menciptakan lapangan kerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam menghantarkan Indonesia menjadi negara maju. Semoga.