Revolusi 4.0 telah mendistrupsi berbagai lingkungan strategis kehidupan manusia. Kita tergagap gagap menghadapi perubahan yang berlangsung sedemikian kencang, yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Kehadiran Revolusi Industri 4.0 juga telah banyak mempengaruhi tata relasi organisasi kerja manusia di muka bumi sebagaimana pendapat Klaus Schwab, pelaksana dan ahli kebijakan ekonomi dunia.
Argumentasi Schwab menyatakan bahwa revolusi 4.0 telah membawa kecepatan, keluasan, dan kedalaman dampak sistematis terhadap negara, masyarakat, industri, dan perusahaan. Demikian pula dampak sistemik ketimpangan sebagai tantangan terbesar juga akan muncul.
Setidaknya pandangan Schwab memprediksi pengaruh revolusi industri ini pada bidang ekonomi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, jenis, dan sifat pekerjaan. Di bidang bisnis akan berpengaruh terhadap ekspektasi konsumen, dengan penataan jenis produk yang lebih baik, inovasi kolaboratif, dan model-model operasi baru.
Kehadiran Revolusi Industri 4.0 juga mengenalkan tata cara dan prosedur sistem kerja serba berteknologi digital yang telah terbukti mewabah di pelbagai belahan dunia. Sistem kerja yang serba online, sharing economic, integrasi data, dan pemanfaatan sistem aplikasi yang berteknologi dan sejenisnya telah mengubah perilaku pelayanan tata kelola manajemen pemerintahan.
Tata kelola manajemen pemerintahan melalui birokrasi yang ada sudah barang tentu harus mereposisi diri agar tidak menjadi usang (obselete) dalam menjawab tuntutan publik yang semakin demanding. Strategi transformasi birokrasi menjadi lebih adaptif, agile, dan fluid menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Hal ini semakin memiliki nilai strategis di tengah kondisi bangsa Indonesia yang masih bergelut dengan pandemi Covid 19. Reformasi birokrasi melalui tata kelola organisasi birokrasi pemerintah yang adaptif, agile, dan fluid adalah jawaban terhadap akselerasi Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan kultur budaya kompetitif dengan menciptakan ekosistem organisasi kerja yang lebih adaptif, agile, dan fluid .
Transformasi Organisasi
Transformasi organisasi birokrasi menuju ketangkasan dan daya adapsi yang tinggi dengan struktur kerja yang semakin cair (fluidity) melalui model organisasi kerja matrik yang berorientasi pada hasil menjadi jawaban untuk merespon tuntutan masyarakat yang semakin demanding.
Transformasi organisasi birokrasi ini menjadi penting di tengah kondisi birokrasi publik yang masih kurang kondusif dengan perkembangan revolusi 4.0, di mana kita masih terkungkung oleh birokrasi yang kaku akibat penerapan regulasi, prosedur, hierarki, dan kontrol sebagai dasar birokrasi Weberian (Serpa & Ferreira, 2019).
Model birokrasi Weberian yang hierarkis dan terkonsentrasi, dengan kuasa mengambil keputusan terletak pada pimpinan puncak juga sering membuat proses pengambilan keputusan menjadi lamban. Oleh para ahli, penyakit yang demikian sering disebut sebagai time-lag atau decision making delay, yaitu jeda waktu antara perumusan suatu kebijakan dengan implementasinya (Jovanovski and Muric 2019).
Foto: Pelantikan 523 Pejabat Fungsional, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Kemensetneg sebagai langkah penyederhanaan birokrasi
Oleh karena itu, transformasi organisasi birokrasi menjadi lebih adaptif, agile, dan fluid menjadi semakin relevan di tengah arus deras revolusi industri 4.0 dengan beragam disrupsinya. Selain itu, momentum pandemi Covid-19 seyogyanya dapat mendorong akselerasinya, utamanya dengan membangun ekosistem yang kondusif yang mampu menjawab berbagai tantangan yang ada.
Transformasi organisasi birokrasi menuntut adanya kolaboroasi dan sinergi yang dibangun baik secara horizontal dan vertikal pada setiap instansi pemerintah. Hal lain yang yang tidak kalah penting yaitu merubah cara kerja, kultur, dan cara berpikir (mindseti) sehingga nantinya organisasi birokrasi dapat semakin adaptif, agile, dan fluid dalam memberikan pelayanan prima.
Adaptif, Agile, dan Fluid
Konsep Agile Governance atau disebut pemerintahan yang tangkas sejatinya merupakan konsep birokrasi yang telah lama ditelaah di dunia akademis terlebih lagi pada jurusan manajemen pelayanan publik atau ilmu administrasi publik.
Keunggulan konsep atau metode Agile ini adalah melakukan simplifikasi terhadap birokrasi, fokus pada sarat kecepatan dan kemudahan sebagai perwujudan dari dynamic governance, dialektika perubahan relasi negara menuntut pula perubahan birokrasi agar tidak tergerus oleh zaman (obsolete).
Konsep NPM (New Public Management), NPS (New Public Service), lean up, design thinking, metode Scrum dan yang lainnya adalah bentuk adaptasi agile dan fluidity birokrasi melalui perbaikan ekosistem dari sistem kerja pemerintahan yang mampu menjawab tantangan perbaikan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan ekosistem.
Ekosistem birokrasi yang adaptif, agile, dan fluid tidak lagi bersandar pada personalisasi, hirarki, dan eselonisasi ketat yang bersifat topdown tetapi merupakan ekosistem yang dapat membangun organisasi pembelajar (learning organization), berkembangya dialog strategis, marketing sektor publik, dan dukungan seluruh SDM (taking ownership) terhadap capaian shared vision organisasi.
Akselerasi reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi yang ditandai dengan sistem birokrasi yang adaptif, agile, dan fluid, dengan karakter seperti: good governance, fokus pada pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, inovatif, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Sebagai bentuk akselerasi perubahan perlu dilakukan transformasi organisasi meliputi perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal tersebut tentunya akan berjalan optimal dengan didukung oleh 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi sehingga birokrasi adaptif, agile, dan fluid yang berkelas dunia dapat terwujud.
Foto: Kemensetneg Raih Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2020
Perubahan model kerja baru dengan konversi jabatan fungsional harus diikuti dengan perubahan besar-besaran pada ekosistem kerja birokrasi. Konversi ini tidak hanya sebatas perubahan label tetapi mencakup perubahan cara bekerja, pembangunan ekosistem kerja baru, dan pembuatan KPI (Key Performance Indicator) baru.
Pandemi Covid-19 saat ini seyogyanya dapat dijadikan momentum bagi ASN untuk mempersiapkan The New Normal dalam mendukung akselerasi reformasi birokrasi yang adaptif, agile, dan fluid sehingga organisasi birokrasi mampu berperan menjadi faktor determinan dalam memenangkan persaingan global.
Kita tentunya berharap dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, agile, dan fluid akan terjalin sinergi dan kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah serta komitmen semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Paradigma yang baru ini diharapkan akan mengubah orientasi cara bekerja menjadi network government and collaborative governance.
Dengan mengedepankan kolaborasi yang bersifat cair akan terbangun ketangkasan birokrasi dengan daya responsif tinggi dalam meningkatkan daya saing, sehingga reformasi birokrasi dengan ekosistem yang adaptif, agile, dan fluid mampu menggerakkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam menghantarkan Indonesia Emas 2045. Semoga. (Eddy Cahyono Sugiarto, Kepala Biro Humas Kemensetneg)