Banda Aceh, wapresri.go.id – Usai meresmikan Resmikan Green BSI Aceh, di Jl. Teungku Daud Beureuh No. 15, Banda Aceh, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin didampingi Direktur Utama BSI Hery Gunardi meninjau showcase Desa Binaan dan UMKM BSI, serta layanan operasional cabang BSI di Banking Hall, Kamis (30/05/2024).
Pada kesempatan ini, Wapres juga sempat meresmikan dua Desa Binaan BSI Klaster Nilam dan Kopi.
Saat memberikan sambutan, Wapres menyampaikan beberapa arahan, khususnya kepada BSI Aceh, terkait dengan upaya pengembangan industri perbankan syariah di wilayah Aceh.
“Pertama, perluas jangkauan dan perkuat layanan perbankan syariah. Dorong ekspansi dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah sehingga industri perbankan syariah di Aceh lebih kompetitif dan berdaya saing,” pintanya.
Kemudian, Wapres juga meminta agar penyaluran KUR lebih optimal dan intensif, sehingga menjangkau lebih banyak pelaku UMKM produktif di berbagai daerah dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
“Selain itu, perkuat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diyakini efektif menjangkau masyarakat yang belum terlayani bank-bank besar. Hal ini penting untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah perdesaan,” instruksinya.
Lebih lanjut, Wapres juga meminta agar aksesibilitas layanan perbankan terus ditingkatkan, salah satunya dengan memperluas jaringan ATM hingga ke daerah-daerah, termasuk antisipasi kebutuhan ATM saat penyelenggaraan PON XXI 2024 pada September mendatang.
“Kembangkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perbankan syariah. Program pengembangan SDM perbankan syariah ini harus menjadi prioritas mengingat tingginya kebutuhan SDM di sektor ini,” pintanya lagi.
Sebab, tutur Wapres, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi akan mendukung pertumbuhan dan daya saing industri perbankan syariah. Pengembangan kompetensi juga harus mencakup penguasaan teknologi informasi di sektor perbankan syariah.
“Terus tingkatkan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah di Aceh. Tingkatkan sinergi dan kolaborasi multipihak secara berkesinambungan dalam peningkatan literasi masyarakat. Perluas edukasi keuangan syariah, mulai dari tingkat sekolah, pesantren, universitas, hingga komunitas masyarakat,” kata Wapres mengarahkan.
Selanjutnya, ungkap Wapres, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, digitalisasi menjadi hal yang tidak bisa ditunda. Untuk itu, industri perbankan syariah harus siap dengan infrastruktur digital yang andal dengan tingkat keamanan yang tinggi.
“Saya berharap gedung baru BSI ini tidak hanya menjadi penopang aktivitas operasional perbankan syariah, tetapi juga sebagai poros penggerak pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh. Sejalan dengan itu, Desa Binaan BSI diharapkan membantu meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah perdesaan guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Aceh,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan bahwa kopi dan nilam adalah produk unggulan Provinsi Aceh yang memiliki kualitas terbaik untuk dipasarkan ke mancanegara. Karenanya, BSI ingin agar kedua produk tersebut dapat memenuhi permintaan pasar dalam negeri serta pasar global.
“Nilam Aceh ini merupakan salah satu yang terbaik namun angka produksinya mulai berkurang, karenanya BSI ingin memfasilitasi para petani nilam untuk bangkit dan mengembangkan nilam sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal, sedangkan kopi Gayo yang merupakan kopi andalan dari Aceh harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat memenuhi permintaan pasar lokal maupun pasar global sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani kopi,” terangnya.
Menurut Hery, Desa Binaan BSI merupakan program kolaborasi BSI dengan BSI Maslahat untuk memfasilitasi pendampingan intensif, baik dalam aspek budidaya, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani, maupun pemasaran serta memfasilitasi bantuan modal usaha untuk pengembangan kopi dan nilam.
“BSI dan BSI Maslahat juga bekerjasama dengan stakeholders lainnya, baik itu pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta perusahaan lain dalam pelaksanaan program di Aceh,” ujarnya.
Sebagai informasi, Klaster Perkebunan Kopi di Desa Gegerung dapat menghasilkan panen sebesar 69 ton dengan lahan seluas 30 hektar, dan jumlah mitra sebanyak 600 jiwa. Sementara Klaster Perkebunan Nilam di Desa Blang Mee mampu menghasilkan 4.199 kg panen daun kering dan 102 kg sulingan minyak, dengan lahan pada tahap 1 seluas 6,6 hektar dari 20 hektar lahan yang direncanakan. Adapun desa binaan ini memiliki mitra sebanyak 365 jiwa. (RN-BPMI Setwapres)