Jakarta, wapresri.go.id—Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) membuat masyarakat mampu memperdalam inovasi teknologi digital dalam aktivitas ekonomi secara global, misalnya, technology financial (fintech) yang memberikan beragam kemudahan layanan keuangan dalam satu sentuhan jari. Pemanfaatan fintech juga terbukti dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai mayoritas unit usaha di Indonesia. Untuk itu, para pengusaha besar maupun kecil, termasuk Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN), harus dapat memanfaatkan inklusivitas teknologi digital dalam mendorong kemitraan antara usaha kecil dan besar agar keduanya mampu tumbuh bersama.
“Sekat-sekat antara perusahaan kecil dan besar menjadi tereliminasi. Perusahaan kecil memiliki kemudahan dalam akses pasar serta kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar lebih dimungkinkan terjadi dengan adanya teknologi digital ini,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menyampaikan sambutan kunci secara virtual pada Business Forum bertema “Go Digital” dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Jumat (26/03/2021).
Dalam forum yang diselenggarakan oleh HPN tersebut, lebih jauh Wapres menyambut baik inovasi digital yang kini menghasilkan fintech berbasis syariah. Kehadirannya menjadi penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah, untuk digunakan sebagai sarana teknologi keuangan serta proses digitalisasi transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
“Layanan [fintech] ini selain mengikuti prinsip syariah, juga cukup kompetitif. Layanan pembayaran yang disediakan fintech syariah juga termasuk layanan dalam penyaluran zakat, wakaf, infak, dan sedekah,” ungkapnya.
Wapres pun menghargai partisipasi aktif para pelaku fintech dalam memberikan perluasan akses pasar serta pengembangan kapasitas transaksi kepada usaha mikro dan kecil (UMK) berbasis syariah. Di sisi lain, pemerintah berupaya untuk terus mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), salah satunya dengan memprioritaskan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan serta pembinaan terhadap UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal yang sesuai standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Hal ini tidak lain adalah untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. Itu juga sengaja didesain untuk mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil agar menjadi pelaku usaha yang tangguh dan menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (halal global value chain),” ujar Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres meminta HPN melalui jejaringnya di seluruh tanah air untuk turut mengembangkan pusat-pusat inkubasi ataupun pusat-pusat bisnis syariah (sharia business center) yang didukung oleh infrastruktur digital guna menumbuhkembangkan pengusaha di berbagai tingkatan di daerah.
“Kolaborasi antara HPN, KNEKS [Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah], MES [Masyarakat Ekonomi Syariah], pemerintah daerah, serta asosiasi pengusaha perlu digalang untuk mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha yang andal dalam berniaga,” pesan Wapres.
Sejalan dengan Wapres, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Said Aqil Siradj meminta HPN untuk lebih giat memajukan pengusaha muslim demi membangun kemandirian dan objektivitas umat. Umat juga perlu menguasai ekonomi digital pada era revolusi industri 4.0 ini agar tidak ketinggalan.
“Islam tidak melarang, tidak menghalangi, tidak menghambat orang menjadi pengusaha asalkan dengan niat yang baik, dengan cara yang benar, dan dengan tujuan yang baik. Kalau kita lemah dalam ekonomi, kita tidak bisa kritis terhadap siapa pun,” tegasnya.
Sementara, Gubernur Bali, melalui Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum bisnis ini yang diharapkan dapat memicu gagasan-gagasan inovatif berbasis digital.
“Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah masyarakat. Digitalisasi adalah tantangan terbesar kita. Usaha berbasis digital tak terelakkan di tengah pandemi COVID-19,” ujarnya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, K.H. Hasib Wahab Hasbullah dan para Kiai Sepuh Nahdiyin, Ketua Dewan Pembina HPN K.H. As’ad Said Ali, Ketua Umum HPN Abdul Kholik, para Ketua, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang HPN seluruh Indonesia serta para Pimpinan perusahaan pendukung dan peserta Business Forum HPN.
Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (RR/SK-BPMI, Setwapres)
| Kategori : |