Jakarta, wapresri.go.id – Industri dan perkebunan kelapa sawit merupakan sektor andalan yang berkontribusi cukup besar terhadap pembangunan nasional, karena Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan menguasai 55 persen pangsa pasar ekspor global. Namun, di tengah pandemi covid-19, kinerja ekspor minyak sawit di Indonesia mengalami penurunan sekitar 11 persen pada semester I tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pada pasar domestik minyak sawit untuk dapat mengimbangi penurunan kinerja ekspor saat ini.
“Penurunan ekspor sawit telah memberikan dampak negatif kepada para petani dan pelaku usaha terkait sawit. Diperlukan upaya penguatan pada pasar domestik minyak sawit agar kinerjanya terus membaik dan memberikan keseimbangan pada kinerja ekspor yang menurun,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Pengembangan Potensi Santripreneur Berbasis Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Sawit sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2020).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, penguatan pasar domestik ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya pesantren. Wapres menilai, kolaborasi ini penting guna memperbesar dan mempercepat proses produksi, distribusi dan pemasaran produk sawit. Sedangkan Pesantren sebagai aset umat yang keberadaannya ada di tengah-tengah masyarakat, sangat berpotensi bagi pengembangan kolaborasi dan kerjasama pengembangan komoditi sawit.
“Pesantren yang tersebar di seluruh wilayah tanah air saat ini berjumlah sekitar 28.194, dimana 44,2 persen atau sekitar 12.469 diantaranya berpotensi untuk pengembangan ekonomi. Melalui program ini, pesantren yang berada di daerah-daerah penghasil komoditi sawit, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, diharapkan akan dapat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerahnya terutama pada masa pemulihan ekonomi sekarang ini,” papar Wapres.
Oleh karena itu Wapres mengimbau, untuk menyukseskan program santripreneur berbasis UKMK sawit ini, kolaborasi dan kemitraan yang melibatkan tiga entitas (pemerintah daerah dan pusat, dunia usaha, serta pesantren) harus diperkuat. Upaya yang dapat dilakukan, tambah Wapres, diantaranya dengan membekali para santri dengan pengetahuan dan keterampilan usaha yang baik serta pemberian pendampingan secara berkelanjutan dari pemerintah dan dunia usaha.
“Proses bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran yang jelas sangat diperlukan. Civitas pesantren juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan tentang pengembangan dan pengelolaan usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan dan pengorganisasian sumber daya manusia sehingga para santri juga semakin meningkat kemampuan wirausahanya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan,” tutur Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menyampaikan mengenai upaya pemerintah dalam membangun pesantren sebagai pusat ekonomi syariah baik dari sektor keuangan maupun sektor riil. Ia berharap, upaya yang dilakukan pemerintah ini dapat memberi dampak baik untuk masyarakat sekitar pesantren, khususnya dalam sektor ekonomi.
“Melalui pengembangan ekonomi syariah baik dari sektor keuangan maupun sektor riil tersebut, maka dampak selanjutnya yang akan dirasakan adalah berkembangnya ekonomi masyarakat di sekitar pesantren. Masyarakat dapat mengakses pembiayaan yang disediakan melalui pesantren sekaligus terlibat dalam kegiatan usaha pesantren. Dengan demikian tujuan menyejahterakan pesantren dan masyarakat akan dapat dicapai,” ungkap Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres pun menyampaikan harapannya, agar program santripreneur ini dapat membantu pengembangan ekonomi di daerah dan pemulihan ekonomi secara nasional. “Program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur-santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri dan mampu memberikan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Semoga program ini dapat mendorong upaya percepatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro melaporkan bahwa sebagai tahap awal, program santripreneur berbasis UKMK sawit ini akan diselenggarakan di tiga provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau. Ke depan, ia berharap program ini dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia sehingga dapat membantu perekonomian daerah dan menjadikan perkembangan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan.
“Jika berjalan dengan baik, Insya Allah kegiatan ini akan direplikasi di daerah lainnya sehingga bisa mendukung pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi daerah, serta perkembangan perkebunan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan,” lapor Ari.
Sejalan dengan Ari, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini, bahwa kolaborasi santripreneur dan kelapa sawit akan menciptakan dampak yang positif bagi kedua elemen tersebut. Karena, keduanya dapat menciptakan nilai tambah di masing-masing sektor dan memberikan manfaat bagi sekitarnya.
“Dengan seluruh instrumen yang ada, bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat luas melalui institusi-institusi pesantren, untuk bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Saya berharap para santri dan pengurus pesantren dapat melihat begitu besar kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memunculkan entrepreneur-entrepreneur yang tangguh,” tandasnya.
Acara Pengembangan Potensi Santripreneur Berbasis UKMK Sawit sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah ini diselenggarakan oleh Pusat Ekonomi Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (PEBS FEB UI), dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PEBS FEB UI.
Selain Menteri Keuangan dan Rektor Universitas Indonesia, hadir secara virtual dalam acara tersebut Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Hermawan Deru, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Direktur jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono, dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Eddy Abdurrachman (SA/NN, KIP-Setwapres)
| Kategori : |