Jakarta, wapresri.go.id – Proses verifikasi vaksin Covid-19 merupakan proses yang panjang dan memerlukan kehati-hatian. Karena, vaksin ini nantinya akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga konfirmasi kehalalannya serta fatwa yang menguatkan harus dipikirkan dengan matang. Oleh karena itu, proses verifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus dilakukan secara teliti dan pasti sebelum hasilnya dilaporkan kepada Wakil Presiden.
“Iya kalau soal vaksin sampai sekarang belum ya, MUI belum melaporkan. Saya kira MUI akan sangat berhati-hati untuk urusan vaksin itu sampai betul-betul fix (pasti), baru kemudian dilaporkan kepada Wakil Presiden,” ungkap Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, saat menjawab pertanyaan awak media dalam diskusi terbatas yang di gelar secara virtual, Jumat (6/11/2020).
Lebih lanjut Masduki menyampaikan, bahwa tim MUI yang melakukan proses verifikasi ke Tiongkok merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi di masing-masing bidang (kesehatan dan fatwa).
“Itu kan memang tidak sederhana. Jadi verifikasi ke China itu kan kemarin ada dua orang. Yang satu adalah yang mempunyai keahlian di bidang kehalalan dari sebuah produk dan itu memang orang-orang yang ahli di bidang riset masalah-masalah vaksin, kesehatan, dan seterusnya. Yang satu itu adalah yang berkaitan dengan fatwa. Jadi orang yang memang mengerti tentang syariat fatwa, kalau halal seperti apa, kalau tidak halal bagaimana,” paparnya.
Oleh karena itu, ia berharap, ketika proses verifikasi tersebut telah selesai dilaksanakan, tim MUI dapat berkoordinasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) untuk kemudian hasilnya dapat dilaporkan kepada Wakil Presiden.
“Jadi ini memang prosesnya agak panjang. Tidak mungkin juga kita [MUI] tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Pasti itu akan dilaporkan kepada Wakil Presiden,” tegas Masduki.
Ia juga berharap agar nantinya, proses verifikasi vaksin ini dapat berjalan dengan lancar sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
“Sehingga dengan demikian ketika vaksinasi secara nasional itu dimulai, sudah tidak ada lagi keraguan [dan] pertanyaan atas kehalalan daripada vaksin,” tandasnya.
Terkait realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang saat ini berada pada posisi 51 persen, Masduki berpesan agar kondisi ini tidak dihadapi dengan kepanikan. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk berpikir positif dan mendukung pemerintah dalam mencari pemecahan terbaik untuk penyerapan anggaran program PEN.
“Tapi saya rasa kita tidak perlu panik, biasa saja kita hadapi, lalu kemudian bagaimana kita mengungkit ekonomi kita dengan cara penyerapan yang lebih besar terutama masa waktu sampai akhir tahun,” pungkas Masduki. (NN, KIP-Setwapres)
| Kategori : |