Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kembali menyelenggarakan Working Group II Assembly di gedung 3 ruang serba guna, Kamis (30/11). Kerjasama ini berdasarkan persetujuan memorandum Kepala Biro KTLN Nomor M-650/KTLN/LN.00.01/11/2017 tanggal 24 November 2017.
Dalam acara ini hadir juga Kepala Biro KTLN Rika Kiswardani, Vice Chair United Nation Operation and Management Team Oemi Praptantyo, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Intenational Negara Berkembang Kamapradipta Isnomo, dan 150 pegawai dari berbagai Kementerian atau Lembaga lainnya.
Kerjasama kali ini membahas tentang Indonesia-United Nation Consultative Forum (UINCF). UINCF sendiri dibentuk pada 9 September 2013 dengan mekanisme koordinasi strategis antara Pemerintah Indonesia dengan badan-badan organisasi PBB yang ada di Indonesia. Tujuannya guna memfasilitasi program organisasi PBB, koordinasi antar organisasi, dan memfasilitasi mekanisme badan PBB dalam sistem pembangunan nasional.
Dalam Working Group II Assembly ada beberapa hal yang dibahas, di antaranya HCA, UN House, Perpajakan, Keimigrasian, dan Kekonsuleran. Agenda ini sudah dibahas dalam rapat sebelumnya pada 16 Agustus 2017.
Rika mengatakan unit atau organisasi dalam badan PBB di Indonesia akan diatur sedemikian rupa, meskipun hanya untuk membantu kerja pemerintah. “Sehingga tahu aktivitas yang mereka lakukan apa,” ujar Rika. Aturan ini dibuat agar Badan PBB bisa bekerja semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah Indonesia. Sebelumnya, sudah banyak organisasi yang sudah berdiri di Indonesia, salah satunya UNICEF.
Rika juga mengapresiasi hasil forum ini karena ada progres UN House. Sebab, hal ini juga salah satu fokus utama dalam Working Group II Essembly. UN sendiri membutuhkan sekretariat supaya bisa bekerja efektif di tanah air.
Oemi Praptanyo turut memberikan apresiasi sebab rapat ini bisa berjalan dengan lancar. Meskipun yang dibahas banyak, tapi bisa diselesaikan dengan cepat. “saya apresiasi forum kali ini. Karena selesai sebelum waktu yang dijadwalkan,” kata Oemi.
Semua yang dibahas, akan disampaikan dan ditinjak lanjuti lagi pada 16 Desember 2017 di Gedung Kementerian Luar Negeri. (NCH, Humas Kemensetneg)
| Kategori : |