PENGARAHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA
PESERTA RAPAT PIMPINAN TNI DAN POLRI
DI AUDITORIUM STIK
TANGGAL 20 JANUARI 2012
Â
Â
Bismillahirrahmanirahim
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Â
Yang saya
hormati para Menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II,
Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Staf Angkatan, Para Pimpinan dan pejabat
utama Jajaran TNI dan POLRI yang saya cintai dan saya banggakan,
Alhamdulillah
, hari ini kita dapat kembali bertemu, bertatap muka, untuk
bersama-sama mensinergikan langkah kita, upaya kita untuk melanjutkan
pembangunan di negeri ini.
Saya ingin memulai pengarahan saya ini dengan mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi kepada Saudara semua, para pimpinan jajaran TNI dan
POLRI, atas Dharma Bhakti dan kerja kerasnya di dalam menjalankan tugas negara,
tugas yang Saudara emban.
Tidak
sedikit apa yang telah Saudara lakukan di masa yang lalu,
termasuk tahun lalu. Oleh karena itu, wajib
hukumnya bagi saya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Saudara. Biasanya untuk jajaran TNI dan POLRI, kalau ada
kesalahan atau kekurangan itu segera mencuat dan beritanya beredar ke
mana-mana. Tetapi kalau ada prestasi dan capaian-capaian baik, suka nyaris tak
terdengar. Tapi, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin di
Kemayoran, tidak perlu Saudara gundah. Itulah realitas yang kita hadapi.
Saya kira semua pihak merasakan bahwa di era demokrasi dan kebebasan yang
sedang mencari kematangannya ini menuju mature and consolidated democracy,
memang banyak hal masih bisa terjadi, termasuk
yang sering kita rasakan miss informasi dan bahkan disinformasi.
Semuanya harus bisa kita hadapi dan harus bisa kita lalui, yang penting marilah
kita tetap fokus untuk menjalankan tugas kita. Sebagaimana yang diamanatkan
oleh bangsa dan negara.
Saudara-Saudara,
Tentu Rapim ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan
prestasi, dan semua tugas negara yang Saudara jalankan
tentu diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan sebagaimana yang saya
sampaikan tadi, instruksi dan direktif saya yang saya
sampaikan kemarin di Kemayoran, yang relevan dengan tugas pokok TNI dan POLRI, saya
berharap dapat Saudara jalankan dengan baik.
Para peserta Rapim TNI dan POLRI yang saya cintai,
Â
Ancaman dan jenis tugas TNI dan POLRI tujuh tahun terakhir ini sebenarnya dapat kita identifikasi dengan baik. Mengapa saya memilih kata-kata sejak tujuh tahun terakhir? Pertama, Aceh yang dulu berada dalam situasi konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun, alhamdulillah tahun 2005 telah dapat kita akhiri. Sementara itu konflik-konflik komunal berskala besar yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia antara lain, meskipun bukan hanya itu, di Maluku, Maluku Utara, dan Poso juga telah dapat kita atasi dan redakan.
Oleh karena itu, dengan membaiknya secara signifikan keamanan dalam negeri
kita, namun kemudian kita menghadapi permasalahan dan tantangan baru di negeri
ini, maka saya katakan tadi, kita sudah bisa mengidentifikasi tugas-tugas TNI
yang paling mengemuka apa? Demikian juga tugas-tugas jajaran POLRI yang
sangat penting juga apa?
Saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas-tugas TNI yang mengemuka sekarang
ini adalah pengamanan dan penjagaan wilayah NKRI, penanganan
bencana alam, bagian dari military operations other than work, peacekeeping
missions, dan juga pelatihan bersama, combine exersice dengan negara-negara
sahabat. Tentu saja ada pekerjaan pendidikan,
pelatihan, pembinaan, dan sebagainya. Sementara itu,
tugas-tugas POLRI yang mengemuka tujuh tahun terakhir ini adalah menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat, public security dan public order.
Kita rasakan masih sering terjadi aksi-aksi yang anarkis, kekerasan komunal,
yang itu tentu menjadi tugas POLRI utamanya untuk mengatasinya. Ditambah masih
berkaitan dengan Kamtibmas, tugas-tugas POLRI yang tidak pernah berakhir untuk
pengamanan kegiatan masyarakat di hari-hari besar seperti mudik lebaran, tahun
baru, natal dan sebagainya. Termasuk yang terjadi tidak secara reguler seperti Sea Games dan juga pengamanan ASEAN Summit, East Asia Summit,
tentunya bersama TNI.
Tugas yang mengemuka yang lain memberantas terorisme dan kejahatan narkoba.
Memberantas kejahatan lain, termasuk korupsi
perpajakan dan street crimes, itu yang jajaran POLRI hadapi dengan
intensitas yang cukup tinggi. Saudara-Saudara, sesuai
dengan semangat kita di tahun 2012 ini, saya berharap Rapim di awal tahun ini
juga menjadi semangat dan tekad Saudara semua untuk meningkatkan prestasi dan
kinerja Saudara. Saya ingin menunggu kabar gembira di awal tahun depan, bahwa tahun
ini oleh jajaran TNI dan POLRI benar-benar digunakan sebagai tahun peningkatan
prestasi dan kinerja.
Para peserta Rapim yang saya cintai, saya ingin mengajak Saudara untuk memahami
dan kemudian tentu menjalankan dengan seksama perihal pembangunan kekuatan,
modernisasi, dan peningkatan kemampuan jajaran TNI dan POLRI yang tengah kita
laksanakan dewasa ini. Modernisasi dan pembangunan kekuatan Tentara
Nasional Indonesia ini kita arahkan agar TNI kita makin mendekati
postur minimum esential force yang telah kita tetapkan dalam kebijakan
dan strategi pertahanan negara, baik itu untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut,
maupun Angkatan Udara.
Tentu ini memerlukan anggaran yang besar, tetapi perlu kita lakukan, it is necessary, karena dua puluh tahun
terakhir sesungguhnya kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan
secara penuh. Itu bisa dijelaskan antara lain karena sepuluh tahun sejak
terjadinya perubahan dramatis, 1998 begitu, sampai 2008, ekonomi kita yang
berawal dari krisis, collapse, jatuh kemudian kita bangun kembali secara
bertahap. Baru tahun-tahun terakhir inilah ekonomi kita tumbuh kuat sehingga
memungkinkan dan mendapatkan justifikasinya untuk mengalokasikan anggaran yang
lebih besar lagi bagi pembangunan kekuatan di jajaran TNI dan juga jajaran
POLRI.
Oleh karena itu, kembali kepada modernisasi dan pembangunan kekuatan jajaran
TNI, dengan sekian lama kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan
kekuatan, maka harus kita percepat pada tahun-tahun terakhir ini. Kita
menyaksikan bahkan kemampuan pertahanan kita, kemampuan perang
kita tertinggal dengan negara-negara sahabat, negara-negara tetangga. Oleh
karena itulah, lima tahun sekarang ini,
dan khususnya tiga tahun terakhir ini, kita
lakukan percepatan dalam modernisasi dan pembangunan kekuatan itu. Dan ini,
tentu kita mendapatkan justifikasi moral karena ekonomi kita tumbuh dengan baik
dan lebih banyak lagi anggaran yang tersedia untuk melakukan pembangunan
kekuatan setelah negara, pemerintah memikirkan prioritas-prioritas yang lain,
utamanya peningkatan kesejahteraan rakyat kita.
Kita memang memerlukan kekuatan yang cukup, minimum essential dan
tangguh, untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan
teritorial kita. Terhadap ini, kepada para pimpinan
TNI saya berharap untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh modernisasi
dan pembangunan kekuatan ini, laksanakan perencanaan dengan baik dan
dilaksanakan dengan baik pula. Gunakan anggaran yang dialokasikan kepada
negara, yang jumlahnya cukup besar dengan tepat dan cegah terjadinya
penyimpangan.
Sementara itu, modernisasi dan peningkatan kemampuan di
jajaran POLRI juga kita lakukan. Saya sudah berbicara panjang lebar kemarin di
Mabes POLRI tentang kebijakan dan program kita untuk meningkatkan kemampuan
POLRI tiga tahun mendatang. Ini kita lakukan agar POLRI semakin cakap dan
berkemampuan untuk menjalankan tugas di era demokrasi dengan segala
karakteristiknya dan juga menjalankan tugas di era percepatan pembangunan di
seluruh tanah air, yang selalu menimbulkan implikasi-implikasi tertentu.
Anggaran yang diperlukan juga tidak sedikit. Oleh karena itu, bikin
prioritas yang baik, termasuk konsep yang jelas dan benar menyangkut penambahan
personil, yang sudah saya setujui kemarin untuk kita tingkatkan sekian banyak
personil dalam tiga tahun ini, agar sekali lagi POLRI bisa memiliki kemampuan
yang diharapkan. Kalau memang yang diperlukan adalah tugas-tugas
pemeliharaan Kamtibmas, tambahan personil itu diarahkan untuk menutup
kekurangan di situ. Jangan disebar ke sana kemari, yang
akhirnya tetap kita tidak bisa mengatasi sesuatu yang memang sekarang ini di
luar kemampuan POLRI, misalnya dari segi personil.
Policy
-nya harus tepat, dengan demikian ada maximum
impact dari apa yang kita lakukan tiga tahun mendatang. Sementara itu,
pengalaman menunjukkan kepemimpinan para komandan di lapangan,
utamanya dalam mengatasi kerusuhan dan huru hara. Itu memiliki peran yang
sentral, bagus kepemimpinan, yang ada di depan mengatasi huru-hara, kerusuhan
dan aksi-aksi anarkis, hasilnya akan baik. Sebaliknya,
kalau tidak bagus maka kegagalan menghantui pelaksanaan tugas Saudara.
Oleh karena itu, pastikan pendidikan, pelatihan,
dan pembinaan mereka tepat dan baik. Ingat instruksi saya dalam penanganan
kerusuhan dan huru hara, cegahlah jatuhnya korban jiwa, satu orang
pun harus dicegah. Di situ prasyarat yang diperlukan dengan kemampuannya,
kerusuhan dihentikan dan memang berhenti tetapi tidak terjadi jatuhnya korban
jiwa. Saya yakin itu bisa dilaksanakan, sebagaimana yang juga dilaksanakan oleh
kepolisian di negara sahabat. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa.
Saya berbicara seperti ini juga punya pengalaman di waktu yang lalu ketika
waktu itu memang TNI dan POLRI mengemban tugas bersama-sama dalam mengatasi
kerusuhan dan huru hara. Maka, perwira-perwira yang
di depan bertekad untuk tugas dapat dilaksanakan tetapi
tidak perlu terjadi atau jatuh korban jiwa. Saya berikan atensi ini untuk
diimplementasikan oleh jajaran kepolisian.
Saudara-Saudara,
Instruksi dan direktif khusus saya kepada baik TNI dan POLRI pada kesempatan
yang baik ini adalah pertama-tama untuk jajaran TNI dalam menjaga kedaulatan
dan keutuhan wilayah. Saya berharap seluruh satuan yang mengemban tugas itu
menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan ROE dengan sebaik-baiknya Standard
Operating Procedures, Protap Operasi, Rules of Engagement, aturan
pelibatan. Itu berlaku di negara manapun, tentara-tentara
yang profesional. Pahami hukum internasional termasuk
sebagaimana saya yang katakan kemarin di Kemayoran bahwa di lingkungan Asia
Tenggara, dimotori oleh ASEAN dan dicetuskan di Bali pada tahun 1976, kita
memiliki treaty of amity and cooperations. Intinya adalah kalau ada
persengketaan di wilayah ini, termasuk melibatkan
negara-negara ASEAN, kita wajib untuk menyelesaikan secara damai, tidak harus
mengangkat senjata kemudian terjadi perang terbuka.
Itulah ide dasar ASEAN pada tahun 1967 ketika Asia Tenggara terpecah dan berada
dalam suasana permusuhan satu sama lain. Teks ini juga diakses,
didukung oleh negara-negara lain jadi bukan hanya ASEAN. Sementara itu ASEAN
juga sudah punya piagam baru, New ASEAN Charter,
yang juga menggarisbawahi teks ini. Oleh karena itu,
kita harus memahami dan menjalankannya. Penggunaan
kekuatan militer di lapangan, kalau harus terjadi pertempuran itu harus lebih
pada self defence, dibenarkan, apalagi menyangkut kedaulatan dan
keutuhan wilayah kita.
Jika situasi benar-benar serius pasti saya, sebagai
Panglima tertinggi, sebagai Presiden yang mendapatkan kewenangan konstitusional
dan kewenangan Undang-Undang, akan segera mengambil
keputusan dan mengeluarkan instruksi kepada Saudara. Tidak perlu khawatir kalau
memang keadaannya serius, jabarkan dan laksanakan apa yang saya instruksikan
ini dalam embanan tugas-tugas di lapangan.
Sementara tugas POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik, usahakan
pencegahan secara maksimal terhadap kemungkinan terjadinya aksi-aksi anarkis,
kekerasan maupun konflik komunal, cegah dan cegah. Di Bogor saya sudah
mengeluarkan arahan untuk bersama-sama para Gubernur, Bupati dan Walikota, dan
komponen lain termasuk komando teritorial TNI, POLRI harus menjadi bagian dalam
upaya pencegahan terjadinya aksi-aksi kekerasan dan anarki itu. Jika sudah
dicegah, diupayakan pencegahannya, tetap
terjadi kekerasan dan kerusuhan itu, maka jajaran POLRI perlu melakukan
tindakan yang cepat, tepat, tegas, jangan
ragu-ragu, dan tuntas sesuai dengan aturan hukum, prosedur
operasi tetap, dan juga aturan pelibatan SOP dan ROE.
Â
Cegah tindakan yang eksesif atau melebihi kepatutannya, sehingga berpotensi melanggar hukum dan HAM. Setelah itu, Saudara-saudara, jika memang terjadi pelanggaran hukum dari mereka yang merusak, yang melakukan aksi kekerasan, yang main hakim sendiri, maka lanjutkanlah proses hukum itu kepada mereka yang melakukan kejahatan. Jangan dianggap selesai, itu kewajiban kita, kewajiban negara. Jangan sampai ada kesan di masyarakat POLRI melaksanakan pembiaran, bahkan yang dituduh pun Negara, negara melakukan pembiaran, barangkali karena satu dua kasus yang tidak cepat tidak tepat tidak tuntas.
Â
Memang di negeri ini lagi-lagi di era demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan yang sedang mencari bentuk kematangannya, suka ada yang latah, sedikit-sedikit negara dituduh melakukan pembiaran, betulkah? Kalau namanya pembiaran itu memang dibiarkan, tidak peduli, barangkali kebijakannya pun mengarah ke situ, termasuk POLRI nya dan dalam keadaan ekstrim termasuk tentaranya. Kalau memang dibiarkan tidak peduli jatuh korban jiwa, tidak perlu. Rusak negaranya, penghancuran di sana sini, memang itu berat, negara dituduh melakukan pembiaran atau yang disebut dengan violence by commision, itu tentu tidak. Â Sungguh pun demikian kalau kurang cepat, kurang tepat, dan tidak tuntas bisa saja ada orang bicara, ah kok dibiarkan, berarti POLRI melakukan pembiaran, negara juga dianggap demikian.
Â
Adapula, lagi-lagi dalam era kebebasan sekarang ini, yang dengan mudah menuduh telah terjadi pelanggaran HAM berat, sedikit-sedikit pelanggaran HAM berat, gross violations of human right, benarkah ? Mari kita bicara. Kalau kita memahami hukum-hukum internasional, hukum-hukum nasional apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat di seluruh dunia ini, maka ada dua yang disebut pelanggaran HAM berat, yaitu genocide, dan crimes against humanity. Itu ada aturan-aturanya, ada ketentuannya, ada kriterianya. Sebagaimana yang terjadi di banyak negara.
Â
Saya pernah bertugas di Bosnia, di Herzegovina memang ada pelanggaran HAM berat di sana. Kita pernah mendengar di Kamboja era dulu, pernah mendengar di Afrika dan di tempat-tempat yang lain. Baik itu genocide maupun crimes against humanity, dengan korban yang besar, berada di mana-mana, justru yang melakukan negara dan seterusnya. Oleh karena itu, meskipun jauh dari yang di sebut dengan pelanggaran HAM berat, tetaplah kita mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas.
Masih berkaitan dengan itu, kepada jajaran POLRI
utamanya, agar dilakukan komunikasi dan public relations yang efektif
dalam banyak kejadian, karena saya mengikuti, termasuk menerima SMS
dari berbagai unsur masyarakat. Kadang-kadang masyarakat belum mendapatkan
penjelasan yang gamblang, mungkin juga Saudara sudah menjelaskan media tidak
selalu memuat seluruhnya. Ulangi lagi, ulangi lagi dengan berbagai cara,
sehingga masyarakat gamblang tidak bingung dan tidak bercuriga. Kalau ada
pengaduan atau statement terbuka, misalnya telah
terjadi tindak kejahatan di daerah X, maka berikan respon yang baik, terima
aduan itu dan tindak lanjuti, lakukan investigasi, benar
atau tidak benar. Kalau memang masih terjadi, segera
atasi, kalau sudah lewat,
lakukan investigasi. Itu penting untuk memberikan keyakinan pada mayarakat kita
tidak ada yang dibiarkan kejahatan di negeri ini.
Tetapi jika aduan dan statement yang sering terbuka diliput oleh media
massa itu tidak mengandung kebenaran, apalagi
penuh dengan rekayasa, jangan dibiarkan. Lakukan penjelasan yang benar agar
masyarakat juga tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Meskipun kita ini hidup
di era demokrasi dan kebebasan, tidak berarti tidak ada aturan dan etika. Negara
kita bukan rimba raya. Kalau ada anggota POLRI dan prajurit TNI
melanggar hukum dan HAM, berikan tindakan, jangan dilindungi. Karena
kalau dilindungi dianggap itu sebagai kebenaran dan bisa terjadi lagi terjadi
lagi. Tetapi kalau mereka bertindak profesional dan
benar, tetapi dituduh dihadapan publik sebagai
telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM, bela mereka. Jangan mereka merasa
tidak diayomi oleh para pemimpinnya. Ini penting,
Saudara-Saudara, yang salah kita tindak yang benar kita berikan apresiasi dan
kita katakan itu benar.
Khusus untuk penugasan TNI dan POLRI di Papua, saya sudah menjelaskan beberapa
kali. Saya ulangi lagi pada kesempatan yang baik ini, bahwa kedaulatan dan
keutuhan wilayah NKRI ini harus kita tegakkan. Tidak ada alternatif lain,
hukum dan Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua dan di Aceh
dan di mana pun harus kita jaga. Kedua hal itu agar dilaksanakan secara
profesional dan proporsional, bisa, dan cegah tindakan yang melebihi
kepatutannya. Tindakan yang profesional dan proporsional dan tidak melebihi
kepatutan ini, mungkin Saudara pun sudah berkali-kali menyampaikan,
tetapi bukan hanya dibicarakan, dijadikan statement, tetapi tugas Saudara
harus senantiasa mengingatkan, menjelaskan lagi, memasukkan dalam pendidikan,
dalam pelatihan dan pembinaan satuan. Sehingga
prajurit POLRI dan TNI yang mejalankan tugas keamanan, POLRI Kamtibmas, TNI
barangkali tugas-tugas untuk menghadapi insurgency
berintensitas tinggi, itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
Ini tugas para pemimpin mulai dari Panglima TNI dan Kapolri, Saudara semua,
sampai para Komandan yang ada di depan, yang ada di lapangan. Jangan
seperti dulu yang sering dijadikan seloroh. Mulai dari Presiden sukseskan
Pemilu sampai kepala desa sukseskan Pemilu. Jangan seperti itu, harus betul
prajurit yang paling depan, anggota POLRI yang paling depan mengerti, mana yang
profesional dan proporsional sesuai dengan SOP dan ROE, mana yang keluar dari
itu.
Memang akhir-akhir ini ada perhatian kalangan di dalam negeri maupun di luar
negeri tentang Papua. Saya telah menyampaikan dengan tegas kepada siapapun
tentang kebijakan kita menyangkut Papua, termasuk
kolega-kolega saya para pemimpin dunia. Inti dari kebijakan dasar kita
menyangkut Papua, Saudara harus memahami dan bisa menjelaskan kepada siapapun,
kita telah mengubah sebenarnya, yang semula itu security
approach telah kita ubah menjadi prosperity approach,
dan itu bukan hanya lips service tapi kita jalankan melalui kebijakan,
program, bahkan alokasi dan distribusi anggaran untuk Papua,
dan itu besar.
Saudara barangkali pernah dengar anggaran pembangunan per kepala untuk provinsi
Papua adalah yang tertinggi di Indonesia. Saya katakan kepada Perserikatan
Bangsa Bangsa dan pemimpin dunia, kami ingin sungguh-sungguh untuk mempercepat
pembangunan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan Saudara-saudara
kami yang ada di Papua. Tetapi kenyataannya, di Papua
masih ada aksi-aksi politik dan aksi bersenjata dari elemen separatis.
Dunia juga harus tahu masih ada elemen-elemen separatisme baik yang bergerak
secara politik maupun dengan gerakan bersenjata. Itulah sebabnya TNI dan POLRI
mengemban tugas di sana, bukan tanpa alasan, bukan tanpa justifikasi. Itupun
dalam jumlah yang relatif kecil, dan TNI kita tidak
melakukan operasi ofensif, pertempuran-pertempuran besar di Papua. Bandingkan,
Saudara-saudara, dengan kehadiran pasukan koalisi, misalnya
di Irak, di Afganistan, di Libya dan di tempat-tempat lain. Dari segi besarnya,
kekuatannya, aksi-aksi militernya, tidak, kalau mereka menggelar kekuatan
militer di negara lain, kita menugasi TNI dan POLRI di negerinya sendiri.
Papua adalah bagian sah, bagian integral dari negara kita. Tidak masuk akal
jika ada NGO pihak manapun yang mengatakan seolah-olah kita dilarang, untuk
menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua. Yang penting, Saudara-saudara, sekali
lagi dan harus bisa diyakinkan sampai tingkat yang paling depan dan yang paling
bawah untuk menjalankan tugas dengan benar tanpa melanggar hukum dan HAM dan
tidak pula melakukan tindakan-tindakan yang eksesif. Dari kacamata negara dan
pemerintah yang saya pimpin sekarang ini, kita akan terus melakukan percepatan,
peningkatan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan serta keadilan bagi
Saudara-saudara kita yang ada di Papua. Programnya banyak, kebijakannya nyata,
anggarannya jelas, bahkan kita telah menyusun sebuah lembaga
untuk memastikan semuanya terjadi di Papua.
Di Papua terus terang ada masalah-masalah internal, masalah lokal. Ini
juga sering tidak dilihat oleh dunia. Oleh karena itu,
dengan niat dan semangat yang baik kita juga mengatasi persoalan internal dan
lokal, manajemen, kepemimpinan, alokasi anggaran, banyak sekali yang harus kita
tata dengan baik. Dan semangat kita,
baik pimpinan di Papua maupun kami semua, ingin
menata semuanya itu, sehingga tidak terjadi ekses dan rakyat yang ada di sana
menjadi atau merasa tidak mendapatkan kesejahteraan yang meraka harapkan,
padahal kebijakannya dan anggarannya, program-programnya pun nyata. Itu
yang harus saya sampaikan khusus untuk TNI ketika mengemban tugas mengamankan
kedaulatan negara dan integritas wilayah, terutama yang berkaitan dengan batas
wilayah dengan negara-negara tetangga.
Â
Untuk POLRI yang berkaitan dengan tugas menjaga Kamtibmas, utamanya menghadapi kerusuhan dan huru-hara. Dan yang tadi yang terakhir menyangkut TNI dan POLRI dalam mengemban tugas di Papua. Memang ada yang berkomentar, "Apa Presiden harus bicara sampai masalah-masalah yang taktis dan teknis seperti itu?" Harus. Kalau ada terjadi sesuatu yang dilakukan oleh Brigadir atau prajurit di Papua, di manapun, dan dalam era informasi sampai dengan cepat di New York PBB, di Jenewa PBB, dan di manapun yang ditanya adalah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya punya tugas, punya kewajiban untuk memastikan sistem yang ada di negeri ini berjalan baik, pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan juga baik, begitu.
Kemarin, Saudara mengikuti ada East Asia Summit, ada ASEAN Summit, ada perbincangan-perbincangan saya dengan sejumlah world
leaders yang menyangkut hal-hal seperti ini. Meskipun mereka trust
kita, percaya kita menghormati demokrasi, menghormati hak asasi manusia,
melakukan reformasi, dan seterusnya. Dan mereka
memberikan apresiasi yang tinggi, tetapi karena NGO mereka, karena pers mereka,
kongres mereka, mengangkat isu-isu yang begini, tentu
mereka menanyakan kepada saya, dan telah saya jawab
dengan gamblang dan tegas, apa yang menjadi kebijakan kita.
Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Para Jenderal,
Laksamana, dan Marsekal,
laksanakan tugas dengan baik. Sampaikan salam saya kepada prajurit dan
keluarganya. Kami Pemerintah akan terus berbuat untuk TNI dan POLRI termasuk
keluarga-keluarga prajurit. Mari kita satukan tekad, semangat,
dan langkah kita untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik, yang
menjadi cita-cita kita bersama. Sekian selamat bertugas.
Â
Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Â
Â
Â
Â
Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,
Kementerian Sekretariat Negara RI
PENGARAHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA
PESERTA RAPAT PIMPINAN TNI DAN POLRI
DI AUDITORIUM STIK
TANGGAL 20 JANUARI 2012
Â
Â
Bismillahirrahmanirahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Â
Yang saya
hormati para Menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II,
Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Staf Angkatan, Para Pimpinan dan pejabat
utama Jajaran TNI dan POLRI yang saya cintai dan saya banggakan,
Alhamdulillah
, hari ini kita dapat kembali bertemu, bertatap muka, untuk
bersama-sama mensinergikan langkah kita, upaya kita untuk melanjutkan
pembangunan di negeri ini.
Saya ingin memulai pengarahan saya ini dengan mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi kepada Saudara semua, para pimpinan jajaran TNI dan
POLRI, atas Dharma Bhakti dan kerja kerasnya di dalam menjalankan tugas negara,
tugas yang Saudara emban.
Tidak
sedikit apa yang telah Saudara lakukan di masa yang lalu,
termasuk tahun lalu. Oleh karena itu, wajib
hukumnya bagi saya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Saudara. Biasanya untuk jajaran TNI dan POLRI, kalau ada
kesalahan atau kekurangan itu segera mencuat dan beritanya beredar ke
mana-mana. Tetapi kalau ada prestasi dan capaian-capaian baik, suka nyaris tak
terdengar. Tapi, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin di
Kemayoran, tidak perlu Saudara gundah. Itulah realitas yang kita hadapi.
Saya kira semua pihak merasakan bahwa di era demokrasi dan kebebasan yang
sedang mencari kematangannya ini menuju mature and consolidated democracy,
memang banyak hal masih bisa terjadi, termasuk
yang sering kita rasakan miss informasi dan bahkan disinformasi.
Semuanya harus bisa kita hadapi dan harus bisa kita lalui, yang penting marilah
kita tetap fokus untuk menjalankan tugas kita. Sebagaimana yang diamanatkan
oleh bangsa dan negara.
Saudara-Saudara,
Tentu Rapim ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan
prestasi, dan semua tugas negara yang Saudara jalankan
tentu diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan sebagaimana yang saya
sampaikan tadi, instruksi dan direktif saya yang saya
sampaikan kemarin di Kemayoran, yang relevan dengan tugas pokok TNI dan POLRI, saya
berharap dapat Saudara jalankan dengan baik.
Para peserta Rapim TNI dan POLRI yang saya cintai,
Â
Ancaman dan jenis tugas TNI dan POLRI tujuh tahun terakhir ini sebenarnya dapat kita identifikasi dengan baik. Mengapa saya memilih kata-kata sejak tujuh tahun terakhir? Pertama, Aceh yang dulu berada dalam situasi konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun, alhamdulillah tahun 2005 telah dapat kita akhiri. Sementara itu konflik-konflik komunal berskala besar yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia antara lain, meskipun bukan hanya itu, di Maluku, Maluku Utara, dan Poso juga telah dapat kita atasi dan redakan.
Oleh karena itu, dengan membaiknya secara signifikan keamanan dalam negeri
kita, namun kemudian kita menghadapi permasalahan dan tantangan baru di negeri
ini, maka saya katakan tadi, kita sudah bisa mengidentifikasi tugas-tugas TNI
yang paling mengemuka apa? Demikian juga tugas-tugas jajaran POLRI yang
sangat penting juga apa?
Saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas-tugas TNI yang mengemuka sekarang
ini adalah pengamanan dan penjagaan wilayah NKRI, penanganan
bencana alam, bagian dari military operations other than work, peacekeeping
missions, dan juga pelatihan bersama, combine exersice dengan negara-negara
sahabat. Tentu saja ada pekerjaan pendidikan,
pelatihan, pembinaan, dan sebagainya. Sementara itu,
tugas-tugas POLRI yang mengemuka tujuh tahun terakhir ini adalah menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat, public security dan public order.
Kita rasakan masih sering terjadi aksi-aksi yang anarkis, kekerasan komunal,
yang itu tentu menjadi tugas POLRI utamanya untuk mengatasinya. Ditambah masih
berkaitan dengan Kamtibmas, tugas-tugas POLRI yang tidak pernah berakhir untuk
pengamanan kegiatan masyarakat di hari-hari besar seperti mudik lebaran, tahun
baru, natal dan sebagainya. Termasuk yang terjadi tidak secara reguler seperti Sea Games dan juga pengamanan ASEAN Summit, East Asia Summit,
tentunya bersama TNI.
Tugas yang mengemuka yang lain memberantas terorisme dan kejahatan narkoba.
Memberantas kejahatan lain, termasuk korupsi
perpajakan dan street crimes, itu yang jajaran POLRI hadapi dengan
intensitas yang cukup tinggi. Saudara-Saudara, sesuai
dengan semangat kita di tahun 2012 ini, saya berharap Rapim di awal tahun ini
juga menjadi semangat dan tekad Saudara semua untuk meningkatkan prestasi dan
kinerja Saudara. Saya ingin menunggu kabar gembira di awal tahun depan, bahwa tahun
ini oleh jajaran TNI dan POLRI benar-benar digunakan sebagai tahun peningkatan
prestasi dan kinerja.
Para peserta Rapim yang saya cintai, saya ingin mengajak Saudara untuk memahami
dan kemudian tentu menjalankan dengan seksama perihal pembangunan kekuatan,
modernisasi, dan peningkatan kemampuan jajaran TNI dan POLRI yang tengah kita
laksanakan dewasa ini. Modernisasi dan pembangunan kekuatan Tentara
Nasional Indonesia ini kita arahkan agar TNI kita makin mendekati
postur minimum esential force yang telah kita tetapkan dalam kebijakan
dan strategi pertahanan negara, baik itu untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut,
maupun Angkatan Udara.
Tentu ini memerlukan anggaran yang besar, tetapi perlu kita lakukan, it is necessary, karena dua puluh tahun
terakhir sesungguhnya kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan
secara penuh. Itu bisa dijelaskan antara lain karena sepuluh tahun sejak
terjadinya perubahan dramatis, 1998 begitu, sampai 2008, ekonomi kita yang
berawal dari krisis, collapse, jatuh kemudian kita bangun kembali secara
bertahap. Baru tahun-tahun terakhir inilah ekonomi kita tumbuh kuat sehingga
memungkinkan dan mendapatkan justifikasinya untuk mengalokasikan anggaran yang
lebih besar lagi bagi pembangunan kekuatan di jajaran TNI dan juga jajaran
POLRI.
Oleh karena itu, kembali kepada modernisasi dan pembangunan kekuatan jajaran
TNI, dengan sekian lama kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan
kekuatan, maka harus kita percepat pada tahun-tahun terakhir ini. Kita
menyaksikan bahkan kemampuan pertahanan kita, kemampuan perang
kita tertinggal dengan negara-negara sahabat, negara-negara tetangga. Oleh
karena itulah, lima tahun sekarang ini,
dan khususnya tiga tahun terakhir ini, kita
lakukan percepatan dalam modernisasi dan pembangunan kekuatan itu. Dan ini,
tentu kita mendapatkan justifikasi moral karena ekonomi kita tumbuh dengan baik
dan lebih banyak lagi anggaran yang tersedia untuk melakukan pembangunan
kekuatan setelah negara, pemerintah memikirkan prioritas-prioritas yang lain,
utamanya peningkatan kesejahteraan rakyat kita.
Kita memang memerlukan kekuatan yang cukup, minimum essential dan
tangguh, untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan
teritorial kita. Terhadap ini, kepada para pimpinan
TNI saya berharap untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh modernisasi
dan pembangunan kekuatan ini, laksanakan perencanaan dengan baik dan
dilaksanakan dengan baik pula. Gunakan anggaran yang dialokasikan kepada
negara, yang jumlahnya cukup besar dengan tepat dan cegah terjadinya
penyimpangan.
Sementara itu, modernisasi dan peningkatan kemampuan di
jajaran POLRI juga kita lakukan. Saya sudah berbicara panjang lebar kemarin di
Mabes POLRI tentang kebijakan dan program kita untuk meningkatkan kemampuan
POLRI tiga tahun mendatang. Ini kita lakukan agar POLRI semakin cakap dan
berkemampuan untuk menjalankan tugas di era demokrasi dengan segala
karakteristiknya dan juga menjalankan tugas di era percepatan pembangunan di
seluruh tanah air, yang selalu menimbulkan implikasi-implikasi tertentu.
Anggaran yang diperlukan juga tidak sedikit. Oleh karena itu, bikin
prioritas yang baik, termasuk konsep yang jelas dan benar menyangkut penambahan
personil, yang sudah saya setujui kemarin untuk kita tingkatkan sekian banyak
personil dalam tiga tahun ini, agar sekali lagi POLRI bisa memiliki kemampuan
yang diharapkan. Kalau memang yang diperlukan adalah tugas-tugas
pemeliharaan Kamtibmas, tambahan personil itu diarahkan untuk menutup
kekurangan di situ. Jangan disebar ke sana kemari, yang
akhirnya tetap kita tidak bisa mengatasi sesuatu yang memang sekarang ini di
luar kemampuan POLRI, misalnya dari segi personil.
Policy
-nya harus tepat, dengan demikian ada maximum
impact dari apa yang kita lakukan tiga tahun mendatang. Sementara itu,
pengalaman menunjukkan kepemimpinan para komandan di lapangan,
utamanya dalam mengatasi kerusuhan dan huru hara. Itu memiliki peran yang
sentral, bagus kepemimpinan, yang ada di depan mengatasi huru-hara, kerusuhan
dan aksi-aksi anarkis, hasilnya akan baik. Sebaliknya,
kalau tidak bagus maka kegagalan menghantui pelaksanaan tugas Saudara.
Oleh karena itu, pastikan pendidikan, pelatihan,
dan pembinaan mereka tepat dan baik. Ingat instruksi saya dalam penanganan
kerusuhan dan huru hara, cegahlah jatuhnya korban jiwa, satu orang
pun harus dicegah. Di situ prasyarat yang diperlukan dengan kemampuannya,
kerusuhan dihentikan dan memang berhenti tetapi tidak terjadi jatuhnya korban
jiwa. Saya yakin itu bisa dilaksanakan, sebagaimana yang juga dilaksanakan oleh
kepolisian di negara sahabat. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa.
Saya berbicara seperti ini juga punya pengalaman di waktu yang lalu ketika
waktu itu memang TNI dan POLRI mengemban tugas bersama-sama dalam mengatasi
kerusuhan dan huru hara. Maka, perwira-perwira yang
di depan bertekad untuk tugas dapat dilaksanakan tetapi
tidak perlu terjadi atau jatuh korban jiwa. Saya berikan atensi ini untuk
diimplementasikan oleh jajaran kepolisian.
Saudara-Saudara,
Instruksi dan direktif khusus saya kepada baik TNI dan POLRI pada kesempatan
yang baik ini adalah pertama-tama untuk jajaran TNI dalam menjaga kedaulatan
dan keutuhan wilayah. Saya berharap seluruh satuan yang mengemban tugas itu
menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan ROE dengan sebaik-baiknya Standard
Operating Procedures, Protap Operasi, Rules of Engagement, aturan
pelibatan. Itu berlaku di negara manapun, tentara-tentara
yang profesional. Pahami hukum internasional termasuk
sebagaimana saya yang katakan kemarin di Kemayoran bahwa di lingkungan Asia
Tenggara, dimotori oleh ASEAN dan dicetuskan di Bali pada tahun 1976, kita
memiliki treaty of amity and cooperations. Intinya adalah kalau ada
persengketaan di wilayah ini, termasuk melibatkan
negara-negara ASEAN, kita wajib untuk menyelesaikan secara damai, tidak harus
mengangkat senjata kemudian terjadi perang terbuka.
Itulah ide dasar ASEAN pada tahun 1967 ketika Asia Tenggara terpecah dan berada
dalam suasana permusuhan satu sama lain. Teks ini juga diakses,
didukung oleh negara-negara lain jadi bukan hanya ASEAN. Sementara itu ASEAN
juga sudah punya piagam baru, New ASEAN Charter,
yang juga menggarisbawahi teks ini. Oleh karena itu,
kita harus memahami dan menjalankannya. Penggunaan
kekuatan militer di lapangan, kalau harus terjadi pertempuran itu harus lebih
pada self defence, dibenarkan, apalagi menyangkut kedaulatan dan
keutuhan wilayah kita.
Jika situasi benar-benar serius pasti saya, sebagai
Panglima tertinggi, sebagai Presiden yang mendapatkan kewenangan konstitusional
dan kewenangan Undang-Undang, akan segera mengambil
keputusan dan mengeluarkan instruksi kepada Saudara. Tidak perlu khawatir kalau
memang keadaannya serius, jabarkan dan laksanakan apa yang saya instruksikan
ini dalam embanan tugas-tugas di lapangan.
Sementara tugas POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik, usahakan
pencegahan secara maksimal terhadap kemungkinan terjadinya aksi-aksi anarkis,
kekerasan maupun konflik komunal, cegah dan cegah. Di Bogor saya sudah
mengeluarkan arahan untuk bersama-sama para Gubernur, Bupati dan Walikota, dan
komponen lain termasuk komando teritorial TNI, POLRI harus menjadi bagian dalam
upaya pencegahan terjadinya aksi-aksi kekerasan dan anarki itu. Jika sudah
dicegah, diupayakan pencegahannya, tetap
terjadi kekerasan dan kerusuhan itu, maka jajaran POLRI perlu melakukan
tindakan yang cepat, tepat, tegas, jangan
ragu-ragu, dan tuntas sesuai dengan aturan hukum, prosedur
operasi tetap, dan juga aturan pelibatan SOP dan ROE.
Â
Cegah tindakan yang eksesif atau melebihi kepatutannya, sehingga berpotensi melanggar hukum dan HAM. Setelah itu, Saudara-saudara, jika memang terjadi pelanggaran hukum dari mereka yang merusak, yang melakukan aksi kekerasan, yang main hakim sendiri, maka lanjutkanlah proses hukum itu kepada mereka yang melakukan kejahatan. Jangan dianggap selesai, itu kewajiban kita, kewajiban negara. Jangan sampai ada kesan di masyarakat POLRI melaksanakan pembiaran, bahkan yang dituduh pun Negara, negara melakukan pembiaran, barangkali karena satu dua kasus yang tidak cepat tidak tepat tidak tuntas.
Â
Memang di negeri ini lagi-lagi di era demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan yang sedang mencari bentuk kematangannya, suka ada yang latah, sedikit-sedikit negara dituduh melakukan pembiaran, betulkah? Kalau namanya pembiaran itu memang dibiarkan, tidak peduli, barangkali kebijakannya pun mengarah ke situ, termasuk POLRI nya dan dalam keadaan ekstrim termasuk tentaranya. Kalau memang dibiarkan tidak peduli jatuh korban jiwa, tidak perlu. Rusak negaranya, penghancuran di sana sini, memang itu berat, negara dituduh melakukan pembiaran atau yang disebut dengan violence by commision, itu tentu tidak. Â Sungguh pun demikian kalau kurang cepat, kurang tepat, dan tidak tuntas bisa saja ada orang bicara, ah kok dibiarkan, berarti POLRI melakukan pembiaran, negara juga dianggap demikian.
Â
Adapula, lagi-lagi dalam era kebebasan sekarang ini, yang dengan mudah menuduh telah terjadi pelanggaran HAM berat, sedikit-sedikit pelanggaran HAM berat, gross violations of human right, benarkah ? Mari kita bicara. Kalau kita memahami hukum-hukum internasional, hukum-hukum nasional apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat di seluruh dunia ini, maka ada dua yang disebut pelanggaran HAM berat, yaitu genocide, dan crimes against humanity. Itu ada aturan-aturanya, ada ketentuannya, ada kriterianya. Sebagaimana yang terjadi di banyak negara.
Â
Saya pernah bertugas di Bosnia, di Herzegovina memang ada pelanggaran HAM berat di sana. Kita pernah mendengar di Kamboja era dulu, pernah mendengar di Afrika dan di tempat-tempat yang lain. Baik itu genocide maupun crimes against humanity, dengan korban yang besar, berada di mana-mana, justru yang melakukan negara dan seterusnya. Oleh karena itu, meskipun jauh dari yang di sebut dengan pelanggaran HAM berat, tetaplah kita mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas.
Masih berkaitan dengan itu, kepada jajaran POLRI
utamanya, agar dilakukan komunikasi dan public relations yang efektif
dalam banyak kejadian, karena saya mengikuti, termasuk menerima SMS
dari berbagai unsur masyarakat. Kadang-kadang masyarakat belum mendapatkan
penjelasan yang gamblang, mungkin juga Saudara sudah menjelaskan media tidak
selalu memuat seluruhnya. Ulangi lagi, ulangi lagi dengan berbagai cara,
sehingga masyarakat gamblang tidak bingung dan tidak bercuriga. Kalau ada
pengaduan atau statement terbuka, misalnya telah
terjadi tindak kejahatan di daerah X, maka berikan respon yang baik, terima
aduan itu dan tindak lanjuti, lakukan investigasi, benar
atau tidak benar. Kalau memang masih terjadi, segera
atasi, kalau sudah lewat,
lakukan investigasi. Itu penting untuk memberikan keyakinan pada mayarakat kita
tidak ada yang dibiarkan kejahatan di negeri ini.
Tetapi jika aduan dan statement yang sering terbuka diliput oleh media
massa itu tidak mengandung kebenaran, apalagi
penuh dengan rekayasa, jangan dibiarkan. Lakukan penjelasan yang benar agar
masyarakat juga tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Meskipun kita ini hidup
di era demokrasi dan kebebasan, tidak berarti tidak ada aturan dan etika. Negara
kita bukan rimba raya. Kalau ada anggota POLRI dan prajurit TNI
melanggar hukum dan HAM, berikan tindakan, jangan dilindungi. Karena
kalau dilindungi dianggap itu sebagai kebenaran dan bisa terjadi lagi terjadi
lagi. Tetapi kalau mereka bertindak profesional dan
benar, tetapi dituduh dihadapan publik sebagai
telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM, bela mereka. Jangan mereka merasa
tidak diayomi oleh para pemimpinnya. Ini penting,
Saudara-Saudara, yang salah kita tindak yang benar kita berikan apresiasi dan
kita katakan itu benar.
Khusus untuk penugasan TNI dan POLRI di Papua, saya sudah menjelaskan beberapa
kali. Saya ulangi lagi pada kesempatan yang baik ini, bahwa kedaulatan dan
keutuhan wilayah NKRI ini harus kita tegakkan. Tidak ada alternatif lain,
hukum dan Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua dan di Aceh
dan di mana pun harus kita jaga. Kedua hal itu agar dilaksanakan secara
profesional dan proporsional, bisa, dan cegah tindakan yang melebihi
kepatutannya. Tindakan yang profesional dan proporsional dan tidak melebihi
kepatutan ini, mungkin Saudara pun sudah berkali-kali menyampaikan,
tetapi bukan hanya dibicarakan, dijadikan statement, tetapi tugas Saudara
harus senantiasa mengingatkan, menjelaskan lagi, memasukkan dalam pendidikan,
dalam pelatihan dan pembinaan satuan. Sehingga
prajurit POLRI dan TNI yang mejalankan tugas keamanan, POLRI Kamtibmas, TNI
barangkali tugas-tugas untuk menghadapi insurgency
berintensitas tinggi, itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
Ini tugas para pemimpin mulai dari Panglima TNI dan Kapolri, Saudara semua,
sampai para Komandan yang ada di depan, yang ada di lapangan. Jangan
seperti dulu yang sering dijadikan seloroh. Mulai dari Presiden sukseskan
Pemilu sampai kepala desa sukseskan Pemilu. Jangan seperti itu, harus betul
prajurit yang paling depan, anggota POLRI yang paling depan mengerti, mana yang
profesional dan proporsional sesuai dengan SOP dan ROE, mana yang keluar dari
itu.
Memang akhir-akhir ini ada perhatian kalangan di dalam negeri maupun di luar
negeri tentang Papua. Saya telah menyampaikan dengan tegas kepada siapapun
tentang kebijakan kita menyangkut Papua, termasuk
kolega-kolega saya para pemimpin dunia. Inti dari kebijakan dasar kita
menyangkut Papua, Saudara harus memahami dan bisa menjelaskan kepada siapapun,
kita telah mengubah sebenarnya, yang semula itu security
approach telah kita ubah menjadi prosperity approach,
dan itu bukan hanya lips service tapi kita jalankan melalui kebijakan,
program, bahkan alokasi dan distribusi anggaran untuk Papua,
dan itu besar.
Saudara barangkali pernah dengar anggaran pembangunan per kepala untuk provinsi
Papua adalah yang tertinggi di Indonesia. Saya katakan kepada Perserikatan
Bangsa Bangsa dan pemimpin dunia, kami ingin sungguh-sungguh untuk mempercepat
pembangunan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan Saudara-saudara
kami yang ada di Papua. Tetapi kenyataannya, di Papua
masih ada aksi-aksi politik dan aksi bersenjata dari elemen separatis.
Dunia juga harus tahu masih ada elemen-elemen separatisme baik yang bergerak
secara politik maupun dengan gerakan bersenjata. Itulah sebabnya TNI dan POLRI
mengemban tugas di sana, bukan tanpa alasan, bukan tanpa justifikasi. Itupun
dalam jumlah yang relatif kecil, dan TNI kita tidak
melakukan operasi ofensif, pertempuran-pertempuran besar di Papua. Bandingkan,
Saudara-saudara, dengan kehadiran pasukan koalisi, misalnya
di Irak, di Afganistan, di Libya dan di tempat-tempat lain. Dari segi besarnya,
kekuatannya, aksi-aksi militernya, tidak, kalau mereka menggelar kekuatan
militer di negara lain, kita menugasi TNI dan POLRI di negerinya sendiri.
Papua adalah bagian sah, bagian integral dari negara kita. Tidak masuk akal
jika ada NGO pihak manapun yang mengatakan seolah-olah kita dilarang, untuk
menegakkan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua. Yang penting, Saudara-saudara, sekali
lagi dan harus bisa diyakinkan sampai tingkat yang paling depan dan yang paling
bawah untuk menjalankan tugas dengan benar tanpa melanggar hukum dan HAM dan
tidak pula melakukan tindakan-tindakan yang eksesif. Dari kacamata negara dan
pemerintah yang saya pimpin sekarang ini, kita akan terus melakukan percepatan,
peningkatan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan serta keadilan bagi
Saudara-saudara kita yang ada di Papua. Programnya banyak, kebijakannya nyata,
anggarannya jelas, bahkan kita telah menyusun sebuah lembaga
untuk memastikan semuanya terjadi di Papua.
Di Papua terus terang ada masalah-masalah internal, masalah lokal. Ini
juga sering tidak dilihat oleh dunia. Oleh karena itu,
dengan niat dan semangat yang baik kita juga mengatasi persoalan internal dan
lokal, manajemen, kepemimpinan, alokasi anggaran, banyak sekali yang harus kita
tata dengan baik. Dan semangat kita,
baik pimpinan di Papua maupun kami semua, ingin
menata semuanya itu, sehingga tidak terjadi ekses dan rakyat yang ada di sana
menjadi atau merasa tidak mendapatkan kesejahteraan yang meraka harapkan,
padahal kebijakannya dan anggarannya, program-programnya pun nyata. Itu
yang harus saya sampaikan khusus untuk TNI ketika mengemban tugas mengamankan
kedaulatan negara dan integritas wilayah, terutama yang berkaitan dengan batas
wilayah dengan negara-negara tetangga.
Â
Untuk POLRI yang berkaitan dengan tugas menjaga Kamtibmas, utamanya menghadapi kerusuhan dan huru-hara. Dan yang tadi yang terakhir menyangkut TNI dan POLRI dalam mengemban tugas di Papua. Memang ada yang berkomentar, "Apa Presiden harus bicara sampai masalah-masalah yang taktis dan teknis seperti itu?" Harus. Kalau ada terjadi sesuatu yang dilakukan oleh Brigadir atau prajurit di Papua, di manapun, dan dalam era informasi sampai dengan cepat di New York PBB, di Jenewa PBB, dan di manapun yang ditanya adalah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya punya tugas, punya kewajiban untuk memastikan sistem yang ada di negeri ini berjalan baik, pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan juga baik, begitu.
Kemarin, Saudara mengikuti ada East Asia Summit, ada ASEAN Summit, ada perbincangan-perbincangan saya dengan sejumlah world
leaders yang menyangkut hal-hal seperti ini. Meskipun mereka trust
kita, percaya kita menghormati demokrasi, menghormati hak asasi manusia,
melakukan reformasi, dan seterusnya. Dan mereka
memberikan apresiasi yang tinggi, tetapi karena NGO mereka, karena pers mereka,
kongres mereka, mengangkat isu-isu yang begini, tentu
mereka menanyakan kepada saya, dan telah saya jawab
dengan gamblang dan tegas, apa yang menjadi kebijakan kita.
Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Para Jenderal,
Laksamana, dan Marsekal,
laksanakan tugas dengan baik. Sampaikan salam saya kepada prajurit dan
keluarganya. Kami Pemerintah akan terus berbuat untuk TNI dan POLRI termasuk
keluarga-keluarga prajurit. Mari kita satukan tekad, semangat,
dan langkah kita untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik, yang
menjadi cita-cita kita bersama. Sekian selamat bertugas.
Â
Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Â
Â
Â
Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,
Kementerian Sekretariat Negara RI