Percepat Pengembangan UMKM Industri Halal, Perlu Sinergi dan Kolaborasi yang Kuat

Jakarta,wapresri.go.id – Perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan daya tahan di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020 Bank Indonesia menyebutkan bahwa ekonomi syariah Indonesia pada 2020 mengalami peningkatan lebih baik dibandingkan PDB nasional. Sebagai kunci dalam mengakselerasi ekonomi syariah sekaligus mencapai visi Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Dunia, pemerintah pun mempercepat pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) industri halal.

“Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk mengakselerasi pengembangan UMKM industri halal. Juga, tidak kalah penting adanya kemitraan dari usaha besar yang saling menguntungkan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara “Kick Off Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal” melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No.2, Jakarta, Rabu, (25/08/2021).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tersebut, Wapres menekankan, sejumlah inisiatif telah dilakukan untuk membantu UMKM industri halal naik kelas. Sebagai contoh, dukungan pembiayaan untuk mengembangkan bisnis dari bank syariah, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR), saham, dan financial technology (fintech) yang sesuai syariah.

“Demikian pula guna meningkatkan kualitas operasional perusahaan maka terdapat banyak provider digital yang siap membantu UMKM,” ungkapnya.

Wapres pun berharap Pilot Project Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal yang hari ini dicanangkan, dapat menjadi gerakan awal yang akan mensinergikan berbagai inisiatif penguatan UMKM dan bisnis industri halal di Indonesia dalam suatu ekosistem yang saling memberikan kemanfaatan.

“Pada tahap awal terdapat 13 lembaga dan perusahaan yang telah bersinergi sebagai Sahabat UMKM Industri Halal.  Saya sangat berharap inisiatif ini akan terus dilanjutkan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar mempercepat terbentuknya ekosistem digital ekonomi syariah di Indonesia yang akan mendukung ekonomi nasional Indonesia,” harapnya.

Di samping itu, Wapres menyampaikan bahwa KNEKS dengan 5 inkubator perguruan tinggi yaitu UI, IPB, ITB, Unpad, Tazkia dan Bank Syariah Indonesia University, telah menyusun 8 Modul Dasar UMKM Industri Halal untuk membantu memahami pola pikir pengusaha dan mengelola usaha secara syariah.

“Saya berharap modul ini dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membina UMKM industri halal, di antaranya BUMN, perusahaan swasta dan perguruan tinggi. Sinergi ini juga hendaknya dapat dipercepat dengan dukungan IAEI melalui berbagai perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Manajemen Eksekutif KNEKS,” imbaunya.

Khusus terkait sertifikasi halal pelaku UMKM, Wapres meyakini bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat mengoptimalkan sinergi dengan 12 pemangku kepentingan yang ada untuk mempercepat implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SPJH) bagi pelaku UMKM.

Mengakhiri sambutannya, Wapres memberikan apresiasi kepada KNEKS serta kementerian/lembaga/pelaku usaha yang telah berperan dalam merancang dan melaksanakan Pilot Project ini.

“Saya berharap dengan adanya Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal, cita-cita kita untuk menjadi pusat halal dunia bisa terwujud dan UMKM Indonesia bisa naik kelas. Kedepan, sinergi yang dilaksanakan diharapkan tidak hanya berhenti dan terbatas sampai di sini saja, tetapi bisa dikembangkan lebih luas dengan pihak – pihak lain yang memiliki potensi, baik di dalam maupun luar negeri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki berharap agar acara ini dapat mempercepat pengembangan UMKM industri halal dan mendorong kebangkitkan ekonomi pasca pandemi sehingga dapat bersaing secara global dengan memanfaatkan digitalisasi.

“Semoga kegiatan ini menjadi pionir gerakan nyata dalam mengakselerasi inisiatif penguatan UMKM dan bisnis industri halal di tanah air yang berbasis digital,” ucapnya.

Sementara, Tenaga Ahli Menteri Keuangan bidang Keuangan dan Keuangan Syariah Halim Alamsyah yang mewakili Menteri Keuangan, mengimbau para pelaku UMKM untuk menerapkan digitalisasi, karena selain untuk pemasaran digitalisasi juga diperlukan untuk mempermudah akses data dan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai proses.

“Dengan tersedianya data dan informasi yang akurat mudah dan cepat diakses maka digitalisasi tidak hanya membuka akses pemasaran tetapi juga mempermudah proses pembiayaan, perizinan, dan produksi hingga perumusan kebijakan dan pemberian insentif yang lebih tepat sasaran. Minggu lalu pemerintah baru saja meluncurkan online single submission (OSS) berbasis risiko yang akan juga memudahkan UMKM untuk mendapatkan izin berusaha secara formal melalui mekanisme online,” ungkapnya.

Selanjutnya, Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo melaporkan bahwa KNEKS dalam skala nasional telah memfasilitasi 13 lembaga dan perusahaan untuk saling bersinergi medorong berkembangnya UMKM industri halal. Sampai dengan saat ini sudah disepakati 28 bentuk sinergi yang akan diimplementasikan secara bertahap oleh para pemangku kepentingan terkait.

“Saya berharap agar kita semua dapat memberikan komitmen yang kuat dalam menjalankan program ini karena program ini tidak hanya dikerjakan dalam satu waktu saja tetapi akan dijalankan secara berkesinambungan. Sinergi dan saling kebermanfaatan adalah kunci sukses dalam melaksananakan program ini, ke depannya diharapkan akan ada sinergi yang perlu kita lakukan untuk pengembangan UMKM halal di indonesia,” harapnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan yang sama telah dilakukan penandatanganan MoU/PKS dan Deklarasi Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal dan Peluncuran 8 Modul Dasar Pembinaan UMKM Industri Halal. Acara dilanjutkan dengan 7 kegiatan Webinar Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal.

Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur BI Perry Warjiyo, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Kepala UKM Center FEB UI Zakir Sjakur Machmud, CEO PT Zahir Internasional Muhamad Ismail, dan VP Government Relation Blibli Suherman Soermardi. Sementara Wakil Presiden didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Bambang Widianto dan Masykuri Abdillah. (SK/NAR-BPMI, Setwapres)