Percepat Vaksinasi, Wapres Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Jakarta, wapresri.go.id – Salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan kekebalan kelompok (herd immunity), karena dapat memperkecil resiko masyarakat tertular Covid-19 saat beraktivitas. Bagi Indonesia, untuk mencapai herd immunity adalah 70% dari total penduduk yakni 208,5 juta jiwa dengan dua dosis vaksin. Namun, menurut data Kementerian Kesehatan, hingga 3 Oktober 2021, secara nasional vaksinasi dosis pertama baru mencapai 45,03% dan untuk dosis kedua 25,29%. Untuk itu, pemerintah berharap TNI dan Polri dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat vaksinasi, terutama  di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi.

“Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi,” pinta Wapres saat memberikan pidato kunci pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021, melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (06/10/2021).

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa dibutuhkan upaya extra ordinary dan masif guna merealisasikan pencapaian target vaksinasi terhadap 70% penduduk Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu selama 1 tahun.

“Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional,” tegasnya.

Pada seminar yang mengusung tema “Strategi Optimalisasi Peran TNI Polri Mempercepat Herd Immunity guna Pemulihan Ekonomi dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional” ini, Wapres mengungkapkan bahwa menurut catatan Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi harian per minggu di tanah air telah mencapai 1,4 juta dosis per hari.

“Dengan kecepatan vaksinasi tersebut, diperkirakan masih dibutuhkan 7 bulan dari sekarang atau sekitar pertengahan tahun 2022 untuk mencapai cakupan 70%,” ujarnya.

Namun, sambung Wapres, apabila proses vaksinasi ingin selesai pada akhir 2021, maka kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari.

“Langkah ini juga akan disertai insentif berupa penurunan level PPKM di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Di samping itu, sebut Wapres, prioritas sasaran vaksinasi juga perlu diberikan kepada kelompok lanjut usia (lansia), yang per 3 Oktober 2021 baru mencapai 6,6 juta orang untuk dosis pertama, dan dosis yang lengkap baru 4,4 juta orang, dari jumlah sasaran lansia seluruhnya sebanyak 21,5 juta orang.

“[Sedangkan] untuk mendukung dibukanya kembali pendidikan tatap muka (PTM) kita juga perlu memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidik yang ditargetkan sebanyak 5,06 juta orang. Menurut data sampai dengan tanggal 3 Oktober, baru 2,55 juta yang tercatat telah mendapatkan vaksinasi dosis yang ke-1, sedangkan yang telah mendapat dosis yang ke-2 adalah 2,1 juta orang,” paparnya.

Untuk itu, menurut Wapres, cakupan vaksin bagi tenaga pendidik, orang tua siswa, serta siswa yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan untuk menghindarkan terjadinya kluster baru di sekolah.

“Saya meminta perhatian agar para guru, murid, dan orang tua pelajar harus sudah dipastikan mendapatkan vaksin untuk menjamin keamanan proses pembelajaran tatap muka,” pesannya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI dan Polri yang sejauh ini telah berperan secara signifikan dalam meningkatkan cakupan vaksin.

“Saya juga mengapresiasi pengabdian dan kerja keras para Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah dilatih menjadi tracer. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tracing atau pelacakan penularan virus Covid-19 di masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel melaporkan bahwa seminar kali ini diikuti oleh peserta didik Sespimti Polri Dikreg Ke-30 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021 yang telah menjalani pendidikan selama 7 bulan.

“Adapun jumlah peserta didik Sespimti Polri Dikreg Ke-30 Tahun 2021 ini adalah sebanyak 150 orang yang terdiri dari 117 perwira menengan Polri berpangkat Komisaris Besar, 31 orang perwira menengah TNI yang berpangkat Kolonel, satu orang jaksa senior dari Kejaksaan Agung, dan satu orang staf senior dari Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan peserta didik Sespimmen Polri Dikreg Ke-61 Tahun 2021 ini jumlahnya 274 orang (yang) terdiri dari 252 orang perwira menengah Polri di mana 12 orang di antaranya adalah polisi wanita dan 22 orang perwira menengah TNI dari matra darat, lau, dan udara,” sebutnya.

Lebih lanjut, Rycko menuturkan bahwa pendidikan Sespimti Polri bertujuan untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan organisasi tingkat tinggi yang nantinya akan diproyeksikan sebagai pemimpin tingkat nasional dan manajer strategis yang profesional serta berintegritas.

“Sedangkan untuk pendidikan Sespimmen Polri bertujuan untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki standar kompetensi sebagai manajer tingkat menengah yang nantinya diproyeksikan menjadi pemimpin di tingkat kesatuan operasional dasar (KOD) atau menjadi staf pemimpin di masing-masing satuan kerja yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas,” imbuhnya.

Terakhir, Rycko menyebutkan bahwa seminar ini merupakan wujud dari harapan pimpinan negara terkait sinergisitas TNI-Polri dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mendukung pemerintah untuk mempercepat pencapaian herd immunity menuju endemi Covid-19.

“Oleh karena itu, kami sangat berharap dapat memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan dari materi yang akan disampaikan oleh para narasumber,” harapnya.

Hadir menjadi narasumber dalam seminar ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Wiku Bawono Adisasmito, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Imam Sugiyanto.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan  Staf Khusus Wapres Bambang Widianto  (EP/SK-BPMI, Setwapres)