Percepatan Vaksinasi Covid-19, Kunci Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dengan Aman

Bogor, wapresri.go.id – Dengan mulai dilakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di sekolah-sekolah pada wilayah PPKM level 1 – 3, maka penerapan protokol kesehatan pun harus semakin ketat dilaksanakan. Selain dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), vaksinasi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan PTM terlaksana dengan aman. Oleh karena itu, pemberian vaksinasi kepada tenaga pendidik, pelajar dan masyarakat umum lainnya perlu dipercepat.

“Vaksinasi ini menjadi kuncinya. Yang paling penting, itu game changernya. Karena itu kita terus melakukan upaya-upaya percepatan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya  usai meninjau pelaksanaan PTM dan vaksinasi Covid-19 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (09/09/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa upaya percepatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Instansi lain seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, jajaran medis dan akademisi pun turut membantu dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, target penerima vaksinasi juga terus ditingkatkan setiap harinya.

“Ini di dalam rangka mempercepat. Jadi saya katakan sekarang kita sudah menuju kepada 2 juta [penerima vaksinasi] per hari, 2 juta lebih. Kalau selama ini baru 1 juta lebih per hari, sekarang kita sudah menuju 2 juta,” urai Wapres.

Terkait usia siswa di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), dimana pada rentang usia tersebut anak belum dapat memperoleh vaksinasi Covid-19, Wapres menekankan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam mengawal kelompok usia ini ketika PTM. Selain itu, izin dari orang tua juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PTM ini.

“Nah, karena itu memang di SD itu kan memang sampai 12 tahun belum divaksin, karena itu memang pengawasannya agak lebih ketat karena memang belum ada vaksinnya,” ungkap Wapres.

“Pada prinsipnya pemerintah menganggap penting untuk memulai pembelajaran tatap muka. Dan itu dilakukan dari SD sampai dengan SLA, PAUD juga sampai dengan perguruan tinggi. Karena itu, sudah dibuat aturan-aturannya untuk pengamanannya supaya mereka bisa aman. Tetapi tetap pemerintah hanya melakukan penyelenggaraan, harus tetap ada izin dari orang tua,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Wapres juga menanggapi tentang munculnya varian baru Covid-19, yaitu varian Mu. Ia mengimbau, selain dilakukan pencegahan dari dalam melalui 3M, testing, tracing, dan vaksinasi, perlu dilakukan juga pengetatan pada seluruh pintu masuk wilayah Indonesia agar kemunculan varian baru ini dapat ditangkal lebih awal.

“Diperketat saja pintu masuknya supaya mereka yang masuk kalau memang nanti membawa varian baru itu sudah bisa dicegah lebih awal, baik di lapangan udara maupun di pintu laut, itu semua dilakukan pengetatan-pengetatan,” imbau Wapres.

“Ini semua dalam rangka tentu menangkal. Supaya kita mampu menghadapi kemungkinan dalam bentuk varian apapun, karena kita memperkuat di dalam. Saya kira itu yang penting,” pungkasnya.

Sejalan dengan Wapres, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem A. Makarim menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. SKB 4 Menteri ini merupakan acuan bagi seluruh daerah di wilayah PPKM level 1 – 3 dalam melaksanakan PTM.

Nadiem juga menjelaskan bahwa pelaksanaan PTM ini merupakan metode belajar campuran (blended learning) dimana setengah kapasitas kelas masih melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ia juga mendorong terlaksananya percepatan pemberian vaksinasi kepada tenaga pengajar dan murid agar PTM dapat berjalan dengan aman.

“Karena protokol PTM Terbatas, makanya kita menggunakan kata terbatas, itu adalah maksimum kapasitasnya 18 anak per kelas untuk SD, SMP dan 5 anak per kelas untuk PAUD misalnya. Jadi itu sekitar 50 persen dari kapasitas normal,” jelas Nadiem.

“Kami mendorong juga berkoordinasi dengan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) dan Satgas Covid untuk memastikan bahwa vaksinasi tenaga pendidik, guru, dan juga vaksinasi murid di atas umur 12 tahun itu terakselerasi secepat mungkin,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bogor Ade M. yasin melaporkan bahwa di wilayah Kabupaten Bogor telah digencarkan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat agar kelompok usia dini yang belum dapat menerima vaksinasi Covid-19 dapat tetap terlindungi dari terciptanya kekebalan komunal/herd immunity.

“Memang betul untuk vaksinasi hanya SMP ke atas, SMP – SMA. Tetapi untuk SD dan PAUD kita imbau kepada masyarakat, orang tuanya atau keluarganya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin, untuk divaksin. Jadi supaya anaknya yang usia PAUD atau usia SD itu juga aman dari klaster keluarga.

Hadir pula dalam peninjauan ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jarwansyah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mike Kaltarina.

Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (NN/SK- BPMI, Setwapres)