Perkaya Literatur Ekonomi dan Keuangan Syariah di Masyarakat, Perlu Peran Aktif Media
Jakarta, wapresri.go.id – Selama masa pandemi Covid-19, sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu menunjukkan daya tahan dan kinerjanya yang positif. Keberhasilan ini adalah buah dari sinergi dan kolaborasi intensif banyak pihak, di antaranya dukungan otoritas, dunia usaha, akademisi, organisasi dan tokoh masyarakat, serta insan media. Oleh karena itu, sebagai ujung tombak informasi yang akurat dan sumber edukasi yang mencerdaskan masyarakat, ke depan, insan media diharapkan dapat terus meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
“Saya mengajak keluarga besar Transmedia, untuk aktif meningkatkan literasi, edukasi, riset, maupun publikasi strategis, sehingga semakin memperkaya literatur ekonomi dan keuangan syariah, utamanya dari sudut pandang media,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada diskusi Transmedia Institute yang bertajuk “Evaluasi Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia 2021 dan Prospeknya 2022” di Auditorium Menara Bank Mega Lantai 3, Kawasan Terpadu CT Corp, Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, pemerintah menyambut baik aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai kembali normal, baik indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan ritel, maupun Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur mengalami peningkatan. Bank Indonesia pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen. Untuk itu, pemerintah akan terus memperkuat arah kebijakan dan rencana aksi ekonomi dan keuangan syariah.
“Penguatan ekosistem halal value chain, terutama sektor pertanian terintegrasi, makanan halal dan fesyen muslim. Percepatan dan perluasan implementasi halal assurance system untuk percepatan sertifikasi halal pelaku UMK. Penguatan transformasi pengelolaan dana sosial syariah terintegrasi dan terdigitalisasi, termasuk perluasan penyaluran cash-waqf linked sukuk (CWLS),” urai Wapres.
“Penerapan pembiayaan kreatif syariah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta implementasi layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan. Penguatan infrastruktur pendukung ekonomi dan keuangan syariah, meliputi penguatan pelaku usaha syariah, konsolidasi sumber pembiayaan syariah, peningkatan kualitas SDM syariah, penguatan aspek regulasi, dan peningkatan literasi masyarakat,” tambahnya.
Untuk mendukung implementasi yang baik dari arah kebijakan tersebut, lanjut Wapres, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan agar dampak dari kebijakan yang telah disusun dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Optimisme ini perlu didukung dengan penguatan sinergi, partisipasi aktif semua pihak, serta terobosan kebijakan yang inklusif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” imbaunya.
Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar sinergi antarelemen yang telah terjalin saat ini untuk terus ditingkatkan sehingga visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia tahun 2024 dapat terwujud.
“Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus ditingkatkan. Mari bersama kita wujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan inayah-Nya dan meridai semua upaya yang kita lakukan,” pungkas Wapres (NN/SK-BPMI, Setwapres)
| Kategori : |