Saat ini terdapat beberapa lembaga yang terlibat sebagai Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), di antaranya yaitu Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional. Adanya lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat pengembangan digitalisasi pertanian.
“Permodalan ini terus kita kembangkan dan supaya LPDB juga diperkuat, begitu juga Bank Syariah Indonesia dan Bank Indonesia jadi fasilitator. Kementerian Koperasi dan UKM akan mengambil peran lebih jauh dengan berbagai dinas di masing-masing provinsi dari pada digitalisasi perkembangan pertanian,” tutur Wapres K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangannya kepada awak media usai mengunjungi Pondok Pesantren Al Ittifaq Kabupaten Bandung, Selasa (22/03/2022).
Menurut Wapres, Pondok Pesantren Al Ittifaq akan didorong menjadi role model digitalisasi pertanian dengan menjadikannya sebagai tempat pelatihan.
“Al Ittifaq ini menjadi tempat pelatihan jadi akan dijadikan permodelan, ini tempat traning dari berbagai pesantren, kita dorong sebagai digitalisasi pertanian,” ungkap Wapres.
Lebih jauh, Wapres menuturkan beragam komoditi dan teknologi yang dimiliki Pondok Pesantren Al Ittifaq telah memenuhi standar global. Hal tersebut menjadikan Pondok Pesantren Al Iitifaq sebagai role model penerapan digitalisasi pertanian yang ingin dikembangkan.
“Produksi pesantren Al Ittifaq menjadi satu model yang ingin kita kembangkan. Berbagai macam komoditi ada dan sudah mengadopsi teknologi yang ada di berbagai negara di Belanda, Jepang, sehingga produknya itu punya standar internasional,” tutur Wapres.
Menutup keterangannya, Wapres mengungkapkan sebagai pilot project, Pondok Pesantren Al Ittifaq akan menjadi acuan untuk pengembangan digitalisasi pertanian bagi seluruh pesantren tanah air.
“Karena ini merupakan satu model modernisasi pertanian dan menjadikan pondok pesantren jadi basisnya. Dengan teknologi yang tinggi, kualitas produknya yang baik, dan punya pasar terbuka di pasar-pasar modern. Ini permodelan ini dijadikan sebagai pilot project, yang akan dikembangkan di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia,” terangnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan ekonomi pesantren setara dengan level internasional, dikelola oleh kelas pesantren namun dapat diakui di tingkat global.
“Jangan anggap remeh ekonomi pesantren ini adalah kelas dunia, maka kerja samanya sudah dengan Jepang, sudah dengan Belanda, teknologi setara dengan mereka di dunia dan diselenggarakan bukan oleh korporasi besar tapi sama pesantren,” ujar Ridwan Kamil.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan pemberian bantuan dari Baznas untuk Program Z Chicken, merupakan program bantuan penyelenggaraan usaha ayam goreng krispi, pemberian perlengkapan usaha, hingga pendampingan yang diberikan kepada perwakilan lima orang, yaitu Sdri. Ismawati, Sdri.Eneng Kuswiyanfi, Sdri. Laela Megasari, Sdri. Yanti Sopariah, dan Sdri. Yanti.
Selain itu, terdapat pula penyerahan bantuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat oleh Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Bapak Ngatari kepada Petani Binaan Pondok Pesantren Al Ittifaq yang diwakili oleh Ibu Lilis dan Bapak Deden Nugraha.
Kemudian, Wapres turut menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai Pengembangan Ekosistem Rantai Nilai Halal Berbasis Koperasi Pondok Pesantren dan Non Pesantren antara LPDB-KUMKM dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia serta nota kesepahaman tentang Pengembangan Ekosistem Koperasi Pondok Pesantren dan Halal Value Chain antara LPDB-KUMKM dengan Bank Syariah Indonesia. (DAS/RJP – BPMI Setwapres)
| Kategori : |