Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah masih melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Jawa-Bali, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Data Google Community Mobility Report hingga tanggal 16 Juli 2021 mencatat, belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih masif dari seluruh jajaran pemerintah Jawa Barat agar penurunan PPKM Darurat Covid-19 dapat terlaksana dengan baik.
“Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis (22/07/2021).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang. Untuk itu, hal ini memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat utamanya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya cluster baru dari aktifitas niaga.
“Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi cluster Covid-19,” urai Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat. Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalam kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat.
“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi [Jawa Barat] agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya ,” tutur Wapres memberikan arahan.
Menutup arahannya, Wapres pun berpesan bahwa di tengah situasi pandemi yang sedang genting saat ini, kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan. Koordinasi pun harus ditingkatkan agar tidak terdapat perbedaan data maupun perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapat perhatian dengan baik.
“Saya ingin mendorong dan menfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Saya juga ingin mengetahui bahwa semua pihak telah bekerja keras dan telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi memang [mengatasi] pandemi perlu ekstra kerja keras dan kerja sama bahu membahu antara pusat dan daerah,” pungkas Wapres.
Sejalan dengan Wapres, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyampaikan bahwa penekanan mobilisasi masyarakat di Jawa Barat memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah Jawa barat yang merupakan wilayah aglomerasi atau merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung seperti wilayah Bekasi dan Depok yang terhubung dengan wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang (Jabodetabek).
“Evaluasi PPKM Darurat, Pak Wapres, saya laporkan ini adalah peta Jawa Barat dimana penurunan mobilitas tadi saya sampaikan, Pak, mohon izin tidak bisa diperbandingkan dengan Jakarta yang homogen, Pak, karena kami ini tipe mobilitasnya beda-beda. Di daerah yang warna hitam, Pak Wapres, itu adalah daerah-daerah yang memang mayoritasnya pabrik, Pak, yang kerjanya itu ada shift malam,” papar Ridwan.
Kawasan industri tersebut, lanjut Ridwan, umumnya berada di wilayah Pantai Utara (Pantura) yang belum maksimal pengurangan mobilitasnya sehingga memengaruhi persentase Jawa Barat pada umumnya. Di sisi lain, daerah-daerah tempat tinggal padat penduduk yang berhubungan dengan pusat kota juga turut menambah sulitnya penekanan mobilisasi masyarakat dibanding penekanan pada kabupaten-kabupaten kecil di wilayah Jawa Barat lainnya.
“Maka penurunan mobilitasnya relatif belum maksimal. Nah inilah yang memengaruhi performa penurunan mobilitas secara umum. Kemarin sudah diperbaiki, Pak Wapres, contohnya kami melakukan razia dengan Kapolda,” urai Ridwan.
Terkait vaksinasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa seluruh ketersediaan vaksinasi yang saat ini ada di Jawa barat agar disalurkan untuk memaksimalkan pemberian vaksinasi dosis pertama kepada masyarakat. Nantinya, dalam waktu dekat, akan ada pendistribusian vaksin kembali untuk dipergunakan dalam pemberian dosis kedua.
“Jawa Barat catatan kami ada sekitar 9.7 juta dosis vaksin yang sudah dikirim, sedang disuntikkan 7.3 juta. Jadi masih ada 2.4 juta vaksin yang ada di seluruh Jawa Barat yang bisa divaksinkan. Tidak usah digunakan sebagai cadangan suntik kedua. Karena pasti nanti kita akan makin banyak vaksinnya datang, suntik keduanya nanti akan kita isi,” tegas Budi.
“Jadi memang angka itu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dipakai saja karena nanti kita akan perbanyak pengiriman vaksinnya sesuai dengan jumlah vaksin yang datang dalam minggu-minggu depan ini,” tandasnya.
Rapat dilanjutkan dengan paparan dari Menteri Dalam Negeri, Walikota Bekasi, Bupati Sumedang, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Sosial, Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhankam) Polri.
Adapun beberapa topik pembahasan lain yang dibahas dalam rapat ini diantaranya ketersediaan dan penyaluran obat kepada para pasien Covid-19, ketersediaan oksigen, Bed Occupancy Rate (BOR) pada rumah sakit serta penyerapan anggaran penanganan pandemi Covid-19.
Selain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, tampak hadir secara virtual dalam rapat ini yaitu seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, serta para Walikota dan Bupati se-Jawa Barat.
Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kabarhankam Polri Arief Sulistyanto, dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Wiku Adisasmito. (NN/RJP, BPMI-Setwapres)
| Kategori : |