Jakarta, wapresri.go.id – Industri pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memajukan Indonesia. Terlebih di masa pandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk itu, pemerintah berupaya membangun basis data terpadu untuk memberikan fasilitas bagi para UMKM.
“Agar upaya perlindungan UMKM ini di tahun 2021 optimal, pemerintah perlu membangun basis data terpadu sebagai dasar penyaluran setiap program pemerintah yang menyasar UMKM,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Percepatan Perkembangan Industri Wisata, Ekonomi Kreatif, dan Sentra-Sentra UMK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan No.6, Jakarta, Jumat (15/01/2021).
Wapres mengungkapkan agar para UMK penerima bantuan tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan lain, dan kesepakatan tersebut diharapkan dapat diterapkan bersama.
“Pelaksanaan bantuan program produktif atau BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) perlu dipastikan mencapai sasarannya itu para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan,” ungkap Wapres.
Kemudian, terkait program sosial dari Kementerian Sosial, Wapres mengharapkan agar Kementerian Sosial dapat segera menyusun program pemberdayaan bagi masyarakat yang termarginalkan.
“Saya melihat ada beberapa inisiatif-inisiatif dari Menteri Sosial yang menurut saya baik sekali diangkat ke tingkat nasional dan direplikasi di berbagai daerah,” harap Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menginginkan agar pengentasan kemiskinan dapat dipercepat melalui program optimalisasi balai sosial yang direncanakan oleh Kementerian Sosial. Ia berharap agar program tersebut dapat dikolaborasikan dengan berbagai kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta sehingga dapat bermanfaat secara optimal.
“Sehingga benar-benar bisa mempercepat pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja usaha-usaha mikro dan kecil yang produktif,” ujar Wapres.
Sementara itu, Wapres juga memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan agar dapat memberikan dukungan pembukaan jejaring pemasaran bagi usaha mikro dan kecil secara online dan offline.
“Jejaring ini penting, memberikan dukungan bagi pemasaran produk halal. Ini termasuk untuk tujuan ekspor, antara lain dengan fasilitasi perdagangan internasional, riset, dan promosi pasar ekspor,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Adhy Karono dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibyo. (DAS/SK- BPMI, Setwapres)
| Kategori : |