SAMBUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA SIDANG KABINET PARIPURNA
DI KANTOR PRESIDEN, ISTANA NEGARA, JAKARTA
TANGGAL 12 MEI 2011
Â
Â
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Â
Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, dan para peserta Sidang Kabinet Paripurna sekalian,
Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, Sidang Kabinet Paripurna hari ini kita mulai.
Â
Sidang kita mengagendakan dua hal: pertama adalah laporan dari Menteri terkait menyangkut kecelakaan pesawat Merpati MA 60 di Teluk Kaimana, Papua Barat, pada tanggal 7 Mei 2011 yang lalu, sedangkan yang kedua, presentasi dari Menteri terkait berkaitan dengan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012.
Â
Berkaitan dengan agenda pertama, kita ingin mendapatkan laporan dan penjelasan mengait terjadinya musibah jatuhnya pesawat Merpati MA 60 di Kaimana itu, antara lain menyangkut proses dan hasil investigasi, yang telah dilakukan hingga akhir ini. Kedua, langkah-langkah pencegahan, termasuk inspeksi terhadap pesawat jenis yang sama yang dimiliki oleh Merpati. Juga santunan asuransi, baik kepada para penumpang, maupun para kru pesawat.
Â
Dan, saya juga ingin mendengar penjelasan, ini barangkali patut diketahui oleh saudara-saudara yang tidak berada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu I. Kalau yang masuk KIB I mengerti sebetulnya persoalan pengadaan pesawat Merpati ini. Tetapi bagi saudara-saudara yang tidak masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu I, perlu mendengarkan langsung dari Menteri terkait, perihal pengadaan pesawat buatan Republik Rakyat Tiongkok ini. Ini penting supaya rakyat menedengarkan penjelasan yang gamblang, tentu yang paling tepat memberikan penjelasan pimpinan atau Direktur Utama Merpati sendiri, Menteri Negara BUMN, termasuk Menteri BUMN pada saat pesawat ini diadakan dulu, dan juga Menteri Perhubungan yang berkaitan dengan regulasi dan perijinan pesawat ini. Jelaskan dengan gamblang kepada rakyat, tidak perlu saling menuding, saling menyalahkan, karena semua bisa dijelaskan dengan tepat dan benar.
Â
Berkaitan dengan agenda yang kedua, yaitu rancangan akhir RKP 2012, kita sudah cukup melakukan pembahasan, proses penyusunannya pun sudah melalui mekanisme dan prosedur yang cukup akuntabel. Oleh karena itu, hari ini sudah bisa disampaikan kepada saya dan para peserta sidang sekalian.
Â
Saudara-saudara,
Â
Seperti biasanya, sebelum kita masuk kepada materi utama sidang, dua agenda yang saya sampaikan tadi. Saya ingin menyampaikan dua hal sebagai tambahan. Pertama adalah berkaitan dengan ASEAN Summit ke-18, yang baru saja kita selenggarakan di Jakarta. Dengan rasa syukur, saya menyampaikan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18 itu telah mencapai sasaran, yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kita ini, tentu ASEAN, saya dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN, sekaligus kita, Indonesia, sebagai tuan rumah penyelenggaraaan itu. Kemudian dispute atau sengketa perbatasan antara Thailand dengan Kamboja yang menjadi perhatian publik, termasuk perhatian dunia, Alhamdulillah telah dapat kita sepakati langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut, yang semuanya bertumpu pada solusi damai. Kemudian, tentu karena keketuaan kita masih belum berakhir sampai akhir tahun 2011, kita bersiap lagi untuk menyelenggarakan Pertemuan Puncak ke-19 yang akan dilanjutkan dengan Pertemuan Puncak East Asia, atau yang disebut dengan East Asia Summit. Mari kita persiapkan dengan baik, agar sama suksesnya dengan ASEAN Summit yang kemarin dan Insya Allah lebih berhasil lagi.
Â
Atas nama Pemerintah dan negara, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara semua, yang bekerja keras untuk merencanakan dan mempersiapkan Pertemuan Puncak tersebut. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden, kepada Mensesneg, dan kepada Menlu, yang beliau menangani langsung dalam kepanitiaan, dalam penyelenggaraan. Itu yang pertama tambahannya.
Â
Sedangkan yang kedua, saya ingin secara khusus mengingatkan kembali bahwa setelah RKP nanti kita tetapkan, maka proses berikutnya lagi adalah menyusun RAPBNÂ 2012, yang kemudian RAPBN 2012 itu tentu akan dibahas secara bersama antara Pemerintah dengan DPR, yang akhirnya nanti menjadi APBN tahun 2012.
Â
Belajar dari pengalaman sebelumnya, mengingat betapa pentingnya APBN sebagai tool Pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, pada tahun yang bersangkutan, maka saya meminta kepada saudara semua, bukan hanya Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, tapi hakikatnya semua Menteri dan jajaran Pemerintah, agar betul-betul memegang teguh sasaran RKP 2012. Kita punya sasaran RKP, kita punya anggaran, paskan, agar alokasi dan distribusi anggaran itu tepat untuk mencapai sasaran-sasaran RKP. Jangan sampai ada mismatch disitu. Juga diperlukan optimasi. Efisiensi bagian dari optimasi sebetulnya. Dalam prosesnya nanti, tentu akan banyak perhatian publik, akan ada sorotan-sorotan publik, akan ada analisis berbagai pengamat, ekonom, termasuk pemberitaan media massa, maka Pemerintah harus kuat dalam argumentasi. Dengan demikian, di DPR bisa hangat, bisa keras dalam tanda kutip, tetapi keras dan hangatnya untuk memilih mana policy atau kebijakan, atau penganggaran, yang paling tepat dan baik, baik untuk rakyat, baik untuk pembangunan, baik untuk daerah. Itu yang ingin kita capai kualitas demokrasi dan kualitas pembahasan RAPBN pada tingkat pemerintah dengan parlemen kita. Dan, jelaskan pada rakyat, posisi pemerintah A, mengapa pemerintah berpendapat A. Dengan demikian rakyat yang menjadi hakim, mana yang logis, mana yang kurang logis. Adakalanya ketika DPR memiliki pandangan yang lebih logis dan bagus, kita dukung, kita setujui. Namun, ketika kita yakin, dari aspek apapun untuk konsep dan rencana pemerintah itu tepat dan benar, harapan kita, Dewan juga mendukungnya. Itulah sebetulnya tanggung jawab bersama, untuk mencapai sebuah tujuan ataupun sasaran. Dan, jaga transparansi ataupun akuntabilitasnya. Jangan tiba-tiba ketok palu, jangan tiba-tiba keluar angka sekian triliun, sekian miliyar, yang kita tidak tahu persis dari mana sampai ketemu angka-angka itu.
Â
Masih sekitar mata rantai antara RKP, APBN, dan implementasi APBN, saya menggarisbawahi apa yang saya sampaikan dalam acara Musrenbangnas kemarin. Masih ada penyakit mark up, masih ada penyakit memotong anggaran dari atas. Diketahui bahwa ini melibatkan banyak pihak. Oknumnya bisa ada di Pemerintah, bisa ada di DPR, bisa di Pemerintah Pusat, bisa ada di Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, marilah kita memulai lembar baru dalam kehidupan di negeri ini, terus memerangi, mencegah, hal-hal seperti itu. Saya sudah meminta BPKP, sudah meminta BPK, dan sudah meminta KPK, untuk turun, untuk pencegahan. Pencegahan jauh lebih baik daripada sudah terjadi, terlanjur penyimpangan, apalagi korupsi. Dan saudara mendengar langsung dari saya, yang merasa dipotong-potong, dipungut sekian persen, tidak baik akhirnya kualitasnya, barangnya itu-itu saja, harganya dinaikkan. Yang merasa dibegitukan, laporlah. Kantor saya juga terbuka untuk itu. Tujuan kita memperbaiki yang tidak baik di negeri ini, untuk kebaikan bersama. Saya minta kita semua menjadi contoh untuk betul-betul, antara RKP, APBN sampai pada tingkat implementasinya, itu satu proses yang semuanya akuntabel.
Â
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Dan, setelah break, nanti saya mulai dari yang pertama dulu, perihal musibah jatuhnya pesawat Merpati di Teluk Kaimana beberapa saat yang lalu.
Â
Saudara-saudara,
Kita break sebentar untuk nanti kita lanjutkan.
Â
Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,
Kementerian Sekretariat Negara RI