Sambutan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta, 24 Maret 2011

Kamis, 24 Maret 2011
Di baca 948 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA SIDANG KABINET PARIPURNA

TANGGAL 24 MARET 2011

DI KANTOR PRESIDEN, JAKARTA

 

Bismillahirahmanirrahim,

 

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Saudara Wakil Presiden dan para peserta Sidang Kabinet Paripurna yang saya hormati,

 

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhaanahu wataala, Sidang Kabinet Paripurna hari ini kita mulai dengan mengagendakan tiga hal.

 

Pertama, adalah mendengarkan laporan dari Menko Kesra beserta jajarannya menyangkut rencana dan langkah-langkah untuk mengatasi Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, dan Warga Negara Indonesia yang overstay, yang sekarang berada di Saudi Arabia, dengan cara membantu pemulangan Saudara-saudara kita itu, dari Saudi Arabia ke Indonesia.

 

Agenda yang kedua adalah antisipasi terhadap radiasi nuklir yang ada di Jepang sekarang ini terhadap makanan dan kesehatan.

 

Sedangkan agenda ketiga, kita akan mendengarkan laporan dari Menteri Luar Negeri menyangkut Keketuaan kita dalam organisasi ASEAN tahun ini.

 

Pertama, menyangkut upaya kita untuk memulangkan kembali saudara-saudara kita yang berkategori Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan Warga Negara Indonesia yang overstay. Ini mesti kita lakukan dengan tepat. Kasusnya berbeda dengan ketika kita mengevakuasikan WNI yang ada di Mesir, di Tunisia, ataupun di Libya. Berbeda juga dengan langkah-langkah kita untuk mengevakuasikan Warga Negara Indonesia yang ada di Jepang, khususnya di daerah yang mengalami gempa bumi dan tsunami, termasuk yang terancam oleh radiasi nuklir.

 

Meskipun berbeda kasusnya, namun bagaimanapun harus kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakannya harus tepat. Di satu sisi, ada misi kemanusiaan, dan juga tidak baik, ada puluhan ribu Warga Negara Indonesia yang sekarang dianggap bermasalah di negara orang. Tetapi di sisi lain, karena ini sekali lagi berbeda dengan kasus, misalnya, yang ada di Mesir, Tunisia, Libya, dan di Jepang tadi, kebijakan dan langkah-langkah kita harus tepat, sehingga tidak menimbulkan yang disebut moral hazard. Paduan inilah yang harus kita pilih dengan tepat, dengan semua pertimbangan yang masak.

 

Tentu diperlukan jasa angkutan yang tidak sedikit, dan tahapan persiapan teknis, baik di Saudi Arabia, maupun di Indonesia sendiri. Saya sudah memberikan direction awal beberapa saat yang lalu terhadap apa yang tengah dilakukan oleh Menko Kesra dengan jajarannya. Dan hari ini kita akan mendengarkan laporan perkembangan atau update dari upaya kita itu.

 

Agenda yang kedua, ini penting untuk kita lakukan, dan bukan hanya kita semua memahami sejauh mana implikasi, atau pengaruh, atau dampak dari radiasi nuklir di Jepang ini terhadap bahan makanan dan kesehatan, dan apakah ada implikasi langsung terhadap Indonesia. Saya tidak suka ketika beberapa saat yang lalu beredar sms yang menurut saya tidak pada tempatnya, menakut-nakuti, mengedarkan berita yang tidak bias dipertanggungjawabkan seputar radiasi nuklir ini. Oleh karena itu, begitu saya mendengar adanya sms yang beredar itu, saya meminta pejabat yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet dan Sekretariat Negara waktu itu, baik Menristek, BATAN, dan semua pejabat, berikan penjelasan.

 

Jangan sampai rakyat kita menerima informasi yang keliru. Harapan saya apa yang kita agendakan dalam Sidang Kabinet hari ini, juga diteruskan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat paham, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tetapi mengerti dampak ataupun implikasinya. Dengan demikian berjaga-jaga, waspada, tapi tidak harus serba takut karena informasi yang tidak benar tadi. Inilah yang disebut dengan salah satu ciri pemerintahan yang baik, yaitu responsive. Salah satu good governance cirinya adalah responsif. Oleh karena itu, Menteri terkait, pejabat yang bersangkutan, harus segera memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya manakala di masyarakat kita beredar informasi yang tidak tepat atau justru malah meresahkan.

 

Yang ketiga, nanti Menlu akan melaporkan persiapan kita untuk menjadi Chairman ASEAN. Sekali lagi, kalau kita menjadi ketua ASEAN, menjadi tuan rumah, baik ASEAN Summit I, ASEAN Summit II, East Asia Summit, itu bukan sekedar seperti EO, Event Organizer, bukan. Kita punya agenda, kita punya sasaran, output-nya apa, dan tentu punya kriteria bagaimana keketuaan kita ini, chairmanship kita ini, sukses. Ini yang saya berharap bisa dilakukan.

 

Wapres telah beberapa kali memimpin pertemuan persiapan untuk menjadi tuan rumah yang baik. Oleh karena itu, nanti kita dengarkan apa yang penting untuk diketahui oleh Saudara semua, dan kemudian bersama-sama melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya.

Saya kira itu pengantar saya, dan setelah break nanti, kita berikan kesempatan kepada Menko Kesra untuk melaporkan dan mempresentasikan. Kalau ada menteri teknis yang akan menambahkan, saya persilakan. Dan setelah itu baru Menlu.

 

Kita break sebentar.

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI