Selesaikan Pemulihan Pascabencana di Palu, Wapres: Tuntaskan Hambatan yang Terjadi
Palu, wapresri.go.id – Pemulihan pascabencana di wilayah Sulawesi Tengah masih terus berlangsung. Sejak bencana yang terjadi tahun 2018 dan 2019 silam, pemerintah telah melakukan serangkaian upaya pemulihan diantaranya pembangunan hunian tetap dan fasilitas penunjang serta penyediaan sanitasi air bersih.
Namun dalam pelaksanaan di lapangan, upaya ini masih menemui beberapa hambatan sehingga prosesnya belum selesai 100 persen. Oleh karena itu, agar masyarakat terdampak bencana dapat segera mendapatkan hunian yang layak dan beraktivitas dengan normal, pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah harus segera diselesaikan.
“Karena ini sudah cukup lama maka kami merasa perlu untuk segera diselesaikan dan untuk menghilangkan berbagai hambatan yang terjadi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Penuntasan Pemulihan Pascabencana di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi Nomor 101, Besusu barat, Palu, Kamis (6/01/2022).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, berdasarkan data yang diterima, salah satu kendala yang ditemui adalah status lahan untuk pembangunan hunian tetap Tondo II. Untuk itu, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pembuatan alternatif pemecahan masalah agar kendala tersebut tidak berlarut-larut.
“Kendala ini akan kita selesaikan dengan cepat dan koordinatif. Pertama akan diselesaikan oleh Gubernur dan Walikota paling lambat akhir Februari. Andai kata tidak clear, alternatif pembangunan sudah tersedia,” tutur Wapres.
“Karena itu, kita tunggu sampai Februari mereka akan negosiasi dan menyelesaikan aturan yang ada. Artinya kalau tidak clean and clear kan tidak bisa dibangun. Makanya disiapkan langkah alternatifnya di tempat yang sudah tersedia clean dan clear,” tambahnya.
Di sisi lain, berkenaan dengan kendala ketidak inginan masyarakat untuk pindah lokasi pemukiman terkait mata pencaharian yang mereka lakukan sehari-hari, Wapres memberikan arahan agar dilakukan upaya pendekatan yang humanis sehingga masyarakat tidak merasa terpaksa dan pemberian informasi tentang konsep smart village yang diusung dalam pembangunan pemukiman baru ini.
“Tetapi karena masih ada dan masyarakat masih menginginkan disitu, ya kita coba diberikan waktu,” urai Wapres.
“Tidak hanya pemukiman, tapi semacam smart village, artinya kampong yang ditata dan diberikan tempat kegiatan usaha secara lengkap. Ini memang menjadi model yang kita lakukan di beberapa tempat ketika terjadi relokasi daerah termasuk di Lumajang dibangun dengan model smart village. Model ini kita kembangkan dalam rangka supaya mereka (masyarakat) tidak kehilangan tempat usaha dan ekonomi,” pungkasnya. (NN, BPMI – Setwapres)
| Kategori : |