Sidang Kabinet Paripurna, Kantor Presiden, jakarta, 14 November 2013

Kamis, 14 November 2013
Di baca 835 kali

PENGANTAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

SIDANG KABINET PARIPURNA

KANTOR PRESIDEN, JAKARTA

TANGGAL 14 NOVEMBER 2013

 

 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

 

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua.

 

Para Peserta Sidang Kabinet Paripurna yang saya cintai,

 

Alhamdulillah, kita dapat kembali melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna dengan agenda utama mendengarkan penjelasan dari para menteri terkait, berkaitan dengan APBN tahun 2014. Dokumen resmi Undang-undang tentang APBN 2014 ini telah saya tanda tangani, dan dengan demikian, maka APBN ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya.

 

Di samping itu, tentu ada hal lain yang akan kita bahas dalam sidang kita ini, nanti secara detail akan saya sampaikan setelah jeda. Tetapi yang jelas, ekonomi global, ekonomi kawasan, dan ekonomi kita sendiri boleh dikata masih tetap bergejolak. Oleh karena itu, saya mengulangi sekali lagi, ajakan kepada semua pihak untuk mengelolanya dengan seksama, waspada, tidak lalai, dan kita harus bukan hanya responsif tetapi juga antisipatif.

 

Nanti dalam presentasi Menteri Keuangan akan ada yang disebut dengan dana optimalisasi yang diusulkan oleh DPR RI, yang nantinya akan menjadi bagian dari APBN 2014. Pengalaman di waktu yang lalu, dana seperti ini ternyata ada masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itulah, saya perintahkan kepada kementerian dan lembaga yang merasa mendapatkan dana baru, anggaran baru, yang berasal dari dana optimalisasi agar dijaga akuntabilitasnya, governance-nya, dengan demikian tidak menimbulkan masalah baru. Kita tidak ingin terus terjadi atau terjadi lagi masalah, baik yang menimpa para pejabat jajaran pemerintahan ataupun juga sahabat-sahabat kita yang ada di parlemen. Kita harus saling mengamankan dan semuanya betul-betul untuk kepentingan rakyat dan negara. Oleh karena itu, lebih bagus saya sampaikan sekarang ini, berkaitan dengan dana optimalisasi, pastikan bahwa penggunaannya benar, administrasinya benar, dan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas dan agenda kita. Kita sudah punya RKP, kita sudah punya RAPBN yang kita ajukan kepada DPR dan kemudian sekarang menjadi APBN definitif.

 

Saudara-saudara,

 

Sidang kita hari ini, juga akan kita angkat secara singkat nanti apa yang didapatkan oleh Kepala UKP4 berkaitan dengan implementasi dan kinerja sejumlah kementerian terhadap instruksi Presiden yang sudah saya keluarkan awal atau tengah tahun ini, bahkan sebelumnya. Karena, kalau setiap instruksi tidak dilaksanakan dengan baik dan kemudian kinerjanya juga tidak baik, maka kita merugi. Anggarannya sudah ada, instruksinya jelas, sudah masuk rencana, tetapi implementasinya ternyata jauh dari sasaran yang hendak kita capai. Saya memberi kesempatan nanti kepada Pak Kuntoro, Kepala UKP4, untuk menjelaskan di hadapan sidang kita ini, agar pihak-pihak yang masih di bawah harapan segera dipacu dan diselesaikan.

 

Yang ketiga, nanti saya juga ingin mendengarkan laporan, saya mengikuti perbincangan di ruang publik dan di berbagai media massa tentang yang disebut Daftar Negatif Investasi, DNI. Yang saya tangkap dari perbincangan di baik media massa maupun forum-forum yang lain, seolah-olah ini sudah menjadi keputusan pemerintah, keputusan presiden. Setelah saya cek, jangankan pada tingkat saya, pemikiran atau rencana ini juga belum dibahas pada tingkat Menko Perekonomian. Dengan demikian, saya kira amat gamblang dan teruslah dijelaskan kepada publik, kepada rakyat, itulah posisinya. Jadi, anggapan bahwa rancangan itu akan segera diberlakukan, jelas tidak benar.

 

Yang lain adalah berkaitan dengan isu mobil murah, saya kira Saudara mengetahui bahwa sejumlah anggota DPD mengajukan hak bertanya kepada Presiden yang berkaitan dengan isu mobil murah. Apa yang saya ikuti perbincangan di luar, rupanya sudah banyak bias, dan sebutlah distorsi dari apa yang pernah saya sampaikan di waktu yang lalu. Kalau Saudara masih ingat dulu, kebijakan mobil murah yang dimaksud adalah untuk memikirkan angkutan perdesaan, jadi bukan mobil-mobil pribadi yang kita harapkan ramah lingkungan, apakah listrik atau hibrid. Saudara yang mendampingi saya berkunjung ke India, kita ingin mendapatkan perbandingan di India seperti apa angkutan perdesaan itu yang menggunakan listrik, sehingga hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dengan demikian, ya, membawa kebaikan. Ini yang harus dijelaskan dan nanti kita persiapkan jawaban kepada Dewan Perwakilan Daerah yang mengangkat isu ini menjadi hak bertanya kepada mereka.

 

Kemarin juga kita langsungkan pertemuan antara saya beserta para pemimpin lembaga negara dengan Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan isu DPT yang sekarang juga menjadi percakapan di ruang publik. Seperti apa penjelasan KPU kemarin, karena yang paling berhak menjelaskan adalah KPU, akan saya jelaskan nanti dalam rangkaian sidang kita ini.

 

Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Filipina juga penting. Saya juga setiap malam mengikuti, karena tetangga kita. Kita juga pernah mengalami musibah yang sama, antara lain ketika Aceh dan Nias mengalami tsunami. Kita sudah merapatkannya pada tanggal 10 November di Kalibata kemarin. Sudah mulai kita laksanakan bantuan itu konkrit dan riil. Namun demikian, saya minta di-update dan saya akan berikan beberapa direktif lanjutan untuk implementasi dari bantuan kemanusiaan itu.

 

Ada beberapa masalah nanti, masalah internal kita yang akan saya sampaikan, kemudian setelah pengantar saya ini untuk menjadikan periksa dan untuk kita jalankan secara bersama agar tugas kita sebelas bulan mendatang, mendatang dapat kita laksanakan sebaik-baiknya.

 

Demikianlah Saudara-saudara pengantar saya, nanti saya lanjutkan setelah pengantar awal ini selesai.

 

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI