Sebagai upaya mengentaskan stunting, pemerintah membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui sistem tersebut diharapkan data yang terintegrasi dapat membantu mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas stunting.
“Perlu adanya keseragaman dan integrasi data dan informasi yang diberikan, yaitu melalui SPBE itu,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangannya kepada awak media usai menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa, Jl. Pisangan Baru Timur, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (06/01/2023).
“Kita ingin SDM kita, manusia yang baik, harus bebas stunting,” imbuhnya.
Menurut Wapres, salah satu hambatan yang dihadapi Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS), yaitu kurang adanya sinkronisasi data stunting di Indonesia.
“Sekarang ini banyak berbagai informasi atau data yang tidak sama, sehingga sulit memantau,” terang Wapres.
Wapres pun mencontohkan penerapan SPBE yang telah berhasil di Sumedang, Jawa Barat, untuk menjadi sistem yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
“Salah satu yang memang sudah berjalan itu adalah di Sumedang. Model sistem informasi dan data penanganan di Sumedang itu cepat melakukan penurunan stunting. Oleh karena itu, model ini akan kita kembangkan di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program yang telah mendorong kebangkitan UMKM di tanah air.
Lebih jauh Wapres menyampaikan, selama pandemi Covid-19 melanda, pemerintah terus mendorong kemajuan UMKM melalui berbagai stimulus yang diberikan, seperti bantuan tunai, pembiayaan, dan juga kredit.
Turut mendampingi Wapres dalam keterangan pers tersebut, Wakil Ketua BAZNAS Mokhamad Mahdum dan Ketua DKM Masjid Raya At-Taqwa Jakarta Timur Achmad Yani. (DAS/SK– BPMI, Setwapres)
| Kategori : |