Jakarta, wapresri.go.id – Saat ini sejumlah sekolah di DKI Jakarta telah diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk memastikan pelaksanaan PTM sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan kunjungan ke 3 (tiga) sekolah di Jakarta, yakni SD Tarakanita 5, SPK SMAK Penabur, dan SMKN 19 Jakarta.
Dari hasil kunjungan tersebut, Wapres menuturkan bahwa para siswa sangat gembira dapat kembali mengikuti PTM meskipun dilaksanakan secara bergilir. Menurutnya, semua semua siswa menginginkan PTM agar dapat belajar dengan lebih optimal.
“Saya melihat bahwa dari kunjungan saya, kesan pertama anak-anak itu gembira sekali. Alasannya itu kenapa, karena pertama bisa belajar langsung, kendala-kendala internet biasanya kalau daring tidak terjadi lagi, bisa bertemu teman,” ungkap Wapres saat melakukan konferensi pers usai meninjau pelaksanaan PTM terbatas di sejumlah sekolah di Jakarta, Rabu (08/09/2021).
Selain itu, dari hasil pengamatannya, Wapres menyampaikan bahwa segala persiapan pelaksanaan PTM terbatas di Jakarta telah memenuhi aturan dari Pemerintah Pusat.
“Saya melihat bahwa persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan (aturan) pemerintah pusat, supaya tetap aman,” ujarnya.
Selanjutnya mengenai aturan teknis pelaksanaannya, termasuk keputusan dibuka atau tidaknya PTM, menurut Wapres ditentukan oleh pemerintah daerah.
“Dan juga pemerintah daerah membuat aturan-aturan, melakukan seleksi, nanti di masing-masing pemerintah (daerah) punya spesifikasi-spesifikasi, ada kekhususan-kekhususan sebagai inisiatif yang ada di daerah dalam menjaga (PTM tetap aman),” paparnya.
Seperti halnya di Jakarta, sambung Wapres, pelaksanaan PTM Terbatas baru diterapkan di 610 sekolah dari sekitar 10 ribu sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya seleksi dan asesmen ketat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti kesiapan sekolah, guru, dan segala infrastruktur penjunjang yang diperlukan.
“Tapi juga yang menentukan adalah izin dari orang tua (siswa). Ini hal yang saya kira memang (perlu) kehati-hatiaan,” imbuhnya.
Melihat siswa yang begitu antusias mengikuti PTM, Wapres kembali menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan terus melakukan percepatan vaksinasi Covid-19, agar pelaksanaan PTM semakin meningkat. Ia pun memastikan bahwa jumlah pasokan vaksin saat ini telah cukup untuk memenuhi target vaksinasi nasional, bahkan diharapkan selesai pada Desember 2021.
“(Untuk) mempercepat vaksinasinya, ini menyangkut tentu tersedianya vaksinator yang bisa didistribusikan. Oleh karena itu, tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan dari dinas-dinas (kesehatan), tapi juga (perlu) ada intervensi ditambah dengan (petugas) dari TNI, Polri, (dan) juga tenaga dari BKKBN,” harapnya.
Dengan dukungan tenaga vaksinator dari 4 instansi ini, termasuk berbagai organisasi, peruruan tinggi, dan relawan, Wapres meyakini percepatan vaksinasi akan terlaksana dengan baik.
“Sekarang (target vaksinasi) sudah naik, kalau tadinya di bawah satu juta (per hari), sekarang sudah di atas 1 juta. Dan sekarang sedang dipacu supaya lebih dari 2 juta (per hari). Itu yang sedang diusahakan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa untuk menjamin amannya pelaksanaan PTM Terbatas di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba pada April-Juni 2021 terhadap 81 sekolah melalui dua kali asesmen.
“Dari pengalaman itu, tidak ditemukan kasus penularan. Ini pengalaman selama April, Mei, Juni. Nah, kali ini kita baru menjalani 10 hari, sejauh ini alhamdulillah tidak ada kasus penularan yang terjadi,” ujarnya.
Namun, lanjut Anies, Pemprov akan terus memantau perkembangan PTM Terbatas ini, termasuk meminta sekolah memastikan bahwa siswa yang mengikuti PTM tidak tinggal dengan keluarga yang salah satu anggotanya sedang terpapar Covid-19.
“Sekolah memantau mereka yang bisa masuk bila di rumahnya itu tidak ada yang positif Covid-19, kemudian yang kedua bila anak dua hari berturut-turut tidak masuk sekolah, maka sekolah harus mencari tahu apa yang terjadi pada anak itu. Bila ada kasus, maka mereka otomatis tidak bisa masuk,” tegasnya.
Selain Gubernur DKI Jakarta, tampak hadir mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri; serta Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati. (EP-BPMI Setwapres)
| Kategori : |