Wapres Minta Diaspora Indonesia Turut Aktif Berkontribusi dalam Transformasi Digital
Jepang menarasikan konsep masyarakat masa depan sebagai Masyarakat 5.0, yaitu masyarakat baru dengan memanfaatkan inovasi dan transformasi digital dengan sebaik-baiknya. Konsep Masyarakat 5.0 dipandang sebagai konsep komprehensif untuk memecahkan berbagai masalah sosial dengan mengubah kondisi masyarakat melalui transformasi digital.
Untuk itu, agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi, diperlukan kontribusi masyarakat Indonesia, termasuk para diaspora yang sedang menuntut ilmu di luar negeri.
“Dalam pandangan saya, pada intinya Indonesia tidak boleh tertinggal di bidang perkembangan teknologi. Saya berharap, masyarakat Indonesia, apalagi yang berkesempatan untuk belajar di luar negeri, terus giat memperdalam pengetahuannya demi kemajuan Ibu Pertiwi,” imbau Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kepada diaspora Indonesia yang hadir dalam acara Dialog Kebangsaan, di Peacock Westroom, Hotel Imperial, Osaka, Jepang, Senin malam (06/03/2023).
Namun, Wapres mengingatkan, teknologi digital yang diciptakan haruslah yang membangun etika sosial masyarakat, bukan sebaliknya.
“Saya mengharapkan kita dapat menciptakan transformasi teknologi digital yang dapat membangun peradaban masyarakat, bukannya menyuburkan penyebaran berita bohong atau hoaks, dan penyebaran fitnah, paham ekstremisme maupun hasutan terrorisme,” kata Wapres mengingatkan.
Di sisi lain, Wapres juga mengharapkan peran aktif masyarakat Indonesia di seluruh dunia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, seperti perang di Ukraina, konflik Laut Tiongkok Selatan, Myanmar, Korea, dan Selat Taiwan.
“Dunia memerlukan gagasan, termasuk dari masyarakat Indonesia di Jepang, untuk menemukan simpul-simpul persamaan di antara berbagai perbedaan yang ada, baik dalam negeri maupun dunia internasional,” tegasnya.
Oleh karena itu, Wapres berharap masyarakat Indonesia mampu menjadi penengah bagi para pemimpin dunia yang terlibat dalam berbagai konflik global.
“Indonesia telah dinilai berhasil menjadi jembatan di tengah perbedaan para pemimpin dunia dalam Presidensi G20 tahun 2022 yang lalu,” ungkap Wapres.
“Namun peran kita untuk dapat menjadi jembatan bagi ragam kepentingan tidak berhenti di situ. Tahun 2023 ini, Indonesia mendapatkan giliran menjadi Ketua ASEAN,” tambahnya.
Lebih jauh, Wapres meminta diaspora di negeri sakura ini menjadi duta-duta bangsa dalam merepresentasikan Indonesia. Sebab menurutnya, capaian diplomasi tidak akan cemerlang tanpa kemapanan kondisi domestik.
“Saya juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia di Jepang untuk terus menjaga harmoni dan kerukunan. Sesama saudara sebangsa mesti saling menjaga, saling membantu, khususnya saat terjadi kesulitan,” pinta Wapres.
“Kepada Kantor Perwakilan RI di luar negeri, saya minta lakukan kerja terbaik untuk melindungi warga negara Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Wapres atas terlaksananya Dialog Kebangsaan ini.
“Kalau selama ini pertemuan dengan masyarakat Indonesia itu adalah acara sampingan saja dari kunjungan Bapak Presiden atau Wapres, kali ini sungguh istimewa karena kegiatan utama kunjungan kerja bapak Wakil Presiden ke Jepang utamanya justru menemui warga Indonesia dan diaspora,” ungkapnya.
Usai memberikan sambutan, Wapres memberikan kesempatan kepada masyarakat yang hadir untuk berdialog tentang berbagai isu terkait dengan Indonesia dan Jepang. Dialog tersebut dipandu oleh Konsul Jenderal RI Osaka Diana Emilla Sari Sutikno sebagai moderator.
Selain Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, mendampingi Wapres dalam acar ini, Kepala Sekretariat WapresbAhmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa,Tim Ahli Wakil Presiden Farhat Brachma, serta Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat (SK-BPMI, Setwapres)
| Kategori : |