Wapres: Pembiayaan Syariah Menjadi Alternatif Pendanaan Kebijakan Transisi Energi
Transisi energi harus kita laksanakan untuk menekan emisi karbon yang dapat memperparah dampak perubahan iklim. Kesepakatan negara-negara tentang transisi energi bertujuan ke titik yang sama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi bersih secara berkelanjutan. Kendati demikian, kebijakan transisi energi membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.
“Persoalannya, alokasi anggaran pemerintah untuk subsidi energi masih sangat besar demi menjaga daya beli masyarakat, terlebih ketika harga komoditas energi dunia meningkat. Maka, aspek pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan terkait kebijakan transisi energi,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan pidato kunci pada Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Seminar Series, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Rabu (27/07/2022).
Dalam menghadapi persoalan tersebut, Wapres menekankan pembiayaan dengan skema syariah untuk dapat dijadikan alternatif sumber dana transisi energi berkelanjutan.
“Salah satu kaidah dalam syariah adalah larangan perusakan di bumi. Pelestarian adalah salah satu tugas yang diemban manusia dalam kehidupan duniawinya. Oleh karena itu, transisi energi berkelanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah,” urai Wapres.
Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, salah satu sumber pembiayaan syariah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya adalah wakaf uang. Pada tahun 2018, Badan Wakaf Indonesia menyebutkan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.
“Dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan bahwa dana wakaf seyogianya tidak hanya dimanfaatkan untuk aktivitas keagamaan, seperti pembangunan masjid, tetapi dapat pula digunakan dalam wujud lain yang menyangkut kemaslahatan umat manusia, bahkan keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Misalnya, pembiayaan proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT) atau investasi melalui sektor keuangan Islam yang profit atau imbal hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan energi berkelanjutan,” terangnya.
Dalam acara bertema “Unlocking Innovative Financing Scheme and Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition in Emerging Economies” tersebut, Wapres juga menilai bahwa sukuk atau Islamic bonds memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat untuk pembiayaan transisi energi.
“Untuk itu, saya minta agar inovasi produk sukuk serta promosinya ditingkatkan sehingga masyarakat semakin berminat akan produk ini,” tegas Wapres.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia memerlukan sekitar US$1 triliun hingga 2060, untuk mendukung transisi menuju energi bersih.
“Untuk itu, kita terus menjalin kerja sama dengan negara-negara sahabat serta lembaga-lembaga keuangan internasional untuk menemukan inovasi mekanisme pendanaan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan transisi energi,” ujar Arifin.
Selain Menteri ESDM Arifin Tasrif, turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Lead Co-Chair T-20 Bambang Brodjonegoro, serta Vice President of Islamic Development Bank Dr. Zamir Iqbal.
Sementara itu, hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain.
(DMA/RJP-BPMI Setwapres)
| Kategori : |